Peraihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemprov Maluku 2025 dari BPK RI selama 10 tahun berturut-turut tidak boleh dimaknai sebagai prestasi semata, namun harus diikuti upaya perbaikan tata kelola ...

Komisi IV DPRD Maluku mengingatkan setiap sekolah unggulan untuk tidak menerima siswa baru melebihi kuota yang sudah ditetapkan pemerintah karena dapat menimbulkan persoalan baru."Kami ingatkan sekolah unggulan di Kota ...

DPRD Maluku meminta Pemerintah Provinsi Maluku mengambil langkah tegas dalam menata dan menertibkan pedagang guna memastikan aktivitas perdagangan berjalan tertib sesuai aturan."Beberapa kali kami telah melakukan ...

DPRD Maluku mendukung Program Polisi Mengajar yang digagas Polda Maluku untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat pendidikan karakter di kalangan pelajar.Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun di Ambon, Sabtu, mengatakan ...

DPRD Maluku mengapresiasi langkah tegas yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku mendeportasikan 11 warga negara asing (WNA) asal China yang masuk dan bekerja secara tidak resmi di kawasan penambangan ...

DPRD Maluku menyatakan peringatan Hari Pattimura Ke-209 menjadi momentum kebangkitan semangat generasi muda dalam menjaga persatuan, memperkuat kepedulian sosial serta berkontribusi bagi pembangunan dan kemajuan ...

Pemerintah wajib memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan secara layak karena menjadi dasar bagi pembentukan peradaban yang semakin maju, kata Ketua DPRD Maluku Benhur George ...

Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 harus dimaknai sebagai titik awal perbaikan menyeluruh terhadap sistem ketenagakerjaan dan menjadi momentum dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di ...

Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Johan Johanis Lewerissa menyebut rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun 2025 menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan ...

Komisi II DPRD Maluku meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperbarui data kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai dasar pengajuan tahun anggaran 2027."Sudah diagendakan pemanggilan instansi terkait ...

Komisi I DPRD Maluku meminta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Konsorsium Maluku melengkapi bukti pendukung terkait laporan dugaan kasus 300 kaleng sianida yang dibawa masuk ke Kabupaten Buru untuk aktivitas penambangan emas ...

Komisi III DPRD Maluku mengapresiasi langkah PT ASDP Indonesia Ferry yang menyiapkan armada khusus untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan menjelang arus mudik Lebaran."Keberadaan armada tambahan tersebut ...

DPRD Maluku menilai harga sejumlah bahan pokok di pasar masih relatif stabil menjelang Ramadhan.Hasil pemantauan lapangan menunjukkan harga bawang merah dan bawang putih masih bertahan di kisaran Rp45.000 per ...

Sejumlah sopir dump truck yang tergabung dalam Persaudaraan Sopir Dump Truck (PSDT) Pulau Ambon menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (9/2/2026).Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi dan ...

Ketua Komisi II DPRD Maluku Irawadi mengatakan para petani di sejumlah sentra produksi pangan di Maluku mengeluhkan praktik pemangkasan timbangan gabah saat penyerapan oleh mitra Bulog."Pemotongan yang diduga mencapai 10 ...

Komisi III DPRD Maluku mendesak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, segera merampungkan audit internal terkait dugaan kredit fiktif yang diduga merugikan sejumlah nasabah."Audit internal ...

Komisi I DPRD Maluku meminta penjelasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku terkait 15 peserta seleksi yang tidak mengisi data, termasuk 13 orang yang tidak memenuhi panggilan meski telah ...

Komisi I DPRD Maluku menilai persoalan tumpang tindih data guru dan tenaga kependidikan yang dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku serta Plt Kepala ...

Komisi I DPRD Maluku meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi membuka data penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya di sektor pendidikan."Data ...

Guna menekankan prinsip miskin struktur namun kaya fungsi, Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun mengusulkan pengurangan atau perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)."Kami menilai kebijakan perampingan OPD penting ...