Direktur PT. Maluku Energi Abadi (MEA), Musalam Latuconsina mengatakan proses BUMD milik Pemprov Maluku tersebut untuk rencana pengelolaan saham partisipasi (Participating Interest/PI) 10 persen di Blok Masela telah memasuki tahapan ke tujuh dari rencana 10 tahapan yang harus dipenuhi.
"Kami sudah bertemu Ketua DPRD dan Tim Badan Anggaran (Banggar) membahas beberapa hal yang sudah disepakati. Pertama sesuai Perda nomor 7 dan nomor 8 tahun 2020 tentang pendirian dan penyertaan modal , di mana BUMD ini ditunjuk sebagai pelaksana, penerima, dan pengelola PI 10 persen Blok Masela," kata Musalam di Ambon, Jumat.
Baca juga: Nono Sampono tinjau PSN Blok Migas Masela. Perlu diapresiasi
Menurut dia, langkah ini juga sudah sesuai aturan pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dan SKK Migas.
PT. MEA yang merupakan BUMD Pemprov Maluku bukan saja dipercayakan untuk mengelola PI 10 persen pengelolaan migas blok Masela, tetapi juga termasuk Blok Bula, dan Blok non Bula di Pulau Seram.
"Tahapan PI 10 persen ini sudah jalan, di mana dari rencana 10 tahapannya, kita sekarang sudah memasuki tahap ke tujuh yakni uji tuntas data. Semua data-data dari pihak kontraktor seperti INPEX, Citic Seram, dan PT. Karles . Mereka harus memberikan kepada kami dan Pemprov Maluku, keterwakilan oleh PT. MEA," ujarnya.
Jadi pihaknya bersama tim akan menilai semua data-data bawah permukaan, data produksi maupun keuangan akan dievaluasi dengan lengkap.
Baca juga: Gubernur Murad : Masyarakat Maluku harus terlibat kelola Blok Migas Masela. Perlu direalisasikan
Mengenai jangka waktu evaluasi datanya akan berlangsung selama enam bulan dan PT. MEA akan berusaha untuk bisa menyelesaikan tugasnya.
Dalam Perda ini juga ada beberapa usaha, di mana awalnya disebutkan usaha PI 10 persen masuk dari hulu migas, sedangkan usaha lainnya adalah hilir migas seperti aspal, BBM, kemudian ada usaha energi, usaha mineral dan tambang, serta usaha jasa penunjang.
Usaha penunjang ini adalah semua yang disiapkan untuk menunjang semua kegiatan pada saat blok Masela, blok Bula, dan blok non Bula itu jalan.
"Untuk gas Masela ditargetkan mulai jalan operasionalnya pada 2023 berupa pembangunan konstruksi dan mulai berproduksi 2027. Mudah-mudahan semuanya sesuai jadwal," ujar Musalam.
Kemudian untuk dua blok di Pulau Seram yang sudah produksi minyak sejak lama, dan PT. MEA bisa mendapatkan hasil PI 10 persennya. Sementara untuk Blok Masela untuk target produksinya 2027 baru bisa didapatkan PI.
Selain itu untuk masalah SDM saat proyek Masela atau pun Bula dan non Bula jalan maka prioritasnya adalah putera-puteri daerah agar bisa ikut merasakan dampak positif dari kehadiran perusahaan ini.
Baca juga: Kejati Maluku tangani dugaan korupsi anggaran pengelolaan KMP Masela
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Kami sudah bertemu Ketua DPRD dan Tim Badan Anggaran (Banggar) membahas beberapa hal yang sudah disepakati. Pertama sesuai Perda nomor 7 dan nomor 8 tahun 2020 tentang pendirian dan penyertaan modal , di mana BUMD ini ditunjuk sebagai pelaksana, penerima, dan pengelola PI 10 persen Blok Masela," kata Musalam di Ambon, Jumat.
Baca juga: Nono Sampono tinjau PSN Blok Migas Masela. Perlu diapresiasi
Menurut dia, langkah ini juga sudah sesuai aturan pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dan SKK Migas.
PT. MEA yang merupakan BUMD Pemprov Maluku bukan saja dipercayakan untuk mengelola PI 10 persen pengelolaan migas blok Masela, tetapi juga termasuk Blok Bula, dan Blok non Bula di Pulau Seram.
"Tahapan PI 10 persen ini sudah jalan, di mana dari rencana 10 tahapannya, kita sekarang sudah memasuki tahap ke tujuh yakni uji tuntas data. Semua data-data dari pihak kontraktor seperti INPEX, Citic Seram, dan PT. Karles . Mereka harus memberikan kepada kami dan Pemprov Maluku, keterwakilan oleh PT. MEA," ujarnya.
Jadi pihaknya bersama tim akan menilai semua data-data bawah permukaan, data produksi maupun keuangan akan dievaluasi dengan lengkap.
Baca juga: Gubernur Murad : Masyarakat Maluku harus terlibat kelola Blok Migas Masela. Perlu direalisasikan
Mengenai jangka waktu evaluasi datanya akan berlangsung selama enam bulan dan PT. MEA akan berusaha untuk bisa menyelesaikan tugasnya.
Dalam Perda ini juga ada beberapa usaha, di mana awalnya disebutkan usaha PI 10 persen masuk dari hulu migas, sedangkan usaha lainnya adalah hilir migas seperti aspal, BBM, kemudian ada usaha energi, usaha mineral dan tambang, serta usaha jasa penunjang.
Usaha penunjang ini adalah semua yang disiapkan untuk menunjang semua kegiatan pada saat blok Masela, blok Bula, dan blok non Bula itu jalan.
"Untuk gas Masela ditargetkan mulai jalan operasionalnya pada 2023 berupa pembangunan konstruksi dan mulai berproduksi 2027. Mudah-mudahan semuanya sesuai jadwal," ujar Musalam.
Kemudian untuk dua blok di Pulau Seram yang sudah produksi minyak sejak lama, dan PT. MEA bisa mendapatkan hasil PI 10 persennya. Sementara untuk Blok Masela untuk target produksinya 2027 baru bisa didapatkan PI.
Selain itu untuk masalah SDM saat proyek Masela atau pun Bula dan non Bula jalan maka prioritasnya adalah putera-puteri daerah agar bisa ikut merasakan dampak positif dari kehadiran perusahaan ini.
Baca juga: Kejati Maluku tangani dugaan korupsi anggaran pengelolaan KMP Masela
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021