Kepala Badan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati rela berjalan kaki lebih hampir 5 kilometer untuk menentukan titik kumpul yang aman untuk warga Negeri Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, jika terjadi bencana gempa bumi tektonik dan tsunami.
Dwikorita, Jumat, memulai survei bersama tim BMKG untuk mencocokkan peta wilayah sebaran patahan yang ada di kabupaten tersebut, karena hampir semua wilayah pesisir pantai rawan terjadi tsunami yang disebabkan longsoran di dasar laut.
Didampingi Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleury, Kepala BMKG harus berjalan kaki dari pesisir pantai menuju ke daerah lebih tinggi dan jauh untuk mendapatkan lokasi titik kumpul yang aman bagi warga Amahai mengamankan diri bila terjadi gempa dan tsunami.
Langkah itu dilakukan mengingat Amahai juga pernah dihantam tsunami pada tahun 1899 yang dikenal dengan "Bahaya Seram".
"Titik kumpul ini menjadi lokasi evakuasi warga agar tidak jatuh korban saat tsunami terjadi. Pesisir pantai Negeri Amahai masuk zona merah atau sangat rawan terjadi tsunami," katanya.
Penentuan titik kumpul ini sangat penting dengan mempertimbangkan jalur evakuasi serta kecepatan warga menyelamatkan diri dengan waktu tiba tsunami di pantai.
Saat berjalan kaki menuju lokasi titik kumpul yang telah ditetapkan pemerintah Negeri Amahai, ternyata waktu yang diperlukan selama 20 menit untuk sampai, karena harus berjalan memutar belakang pemukiman.
Dwikora menilai lokasi itu sangat aman karena terhalang perbukitan, namun waktu tempuh terlalu lama, sehingga dikhawatirkan warga akan terjebak saat terjadi tsunami.
Beberapa alternatif dan pertimbangan yang disampaikan Raja Negeri Amahai Frederik Hallatu, diantaranya melewati jalur dekat mangrove, namun Dwikorita juga menyatakan alternatif itu tidak tepat karena kerapatan bakau terlalu kecil dan daerah itu juga termasuk zona merah.
Dia menandaskan, berdasarkan peta rawan terbaru, tsunami setinggi lebih dari enam meter berpotensi melanda Negeri itu dan desa pesisir lainnya, dengan waktu tiba enam menit.
Karena itu diperlukan waktu evakuasi yang lebih cepat bagi warga untuk tiba di zona aman atau di titik kumpul.
"Warga sudah harus tiba di lokasi aman kurang dari enam menit. Makanya kita perlu cari alternatif lain selain jalur yang sudah ditetapkan," ujarnya.
Dia menyarankan pemerintah negeri Amahai dan Pemkab Maluku Tengah untuk membangun jembatan permanen dan tahan gempa melintasi sungai yang membelah desa tersebut, karena jalur evakuasi melalui sungai itu lebih pendek.
Dwikorita menambahkan ia bersama tim BMKG akan membantu Pemkab Maluku Tengah memetakan jalur evakuasi dan skenario mitigasi yang perlu dan segera dilakukan, sehingga siap menghadapi bahaya bencana yang kapan saja dapat terjadi.*
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
Dwikorita, Jumat, memulai survei bersama tim BMKG untuk mencocokkan peta wilayah sebaran patahan yang ada di kabupaten tersebut, karena hampir semua wilayah pesisir pantai rawan terjadi tsunami yang disebabkan longsoran di dasar laut.
Didampingi Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleury, Kepala BMKG harus berjalan kaki dari pesisir pantai menuju ke daerah lebih tinggi dan jauh untuk mendapatkan lokasi titik kumpul yang aman bagi warga Amahai mengamankan diri bila terjadi gempa dan tsunami.
Langkah itu dilakukan mengingat Amahai juga pernah dihantam tsunami pada tahun 1899 yang dikenal dengan "Bahaya Seram".
"Titik kumpul ini menjadi lokasi evakuasi warga agar tidak jatuh korban saat tsunami terjadi. Pesisir pantai Negeri Amahai masuk zona merah atau sangat rawan terjadi tsunami," katanya.
Penentuan titik kumpul ini sangat penting dengan mempertimbangkan jalur evakuasi serta kecepatan warga menyelamatkan diri dengan waktu tiba tsunami di pantai.
Saat berjalan kaki menuju lokasi titik kumpul yang telah ditetapkan pemerintah Negeri Amahai, ternyata waktu yang diperlukan selama 20 menit untuk sampai, karena harus berjalan memutar belakang pemukiman.
Dwikora menilai lokasi itu sangat aman karena terhalang perbukitan, namun waktu tempuh terlalu lama, sehingga dikhawatirkan warga akan terjebak saat terjadi tsunami.
Beberapa alternatif dan pertimbangan yang disampaikan Raja Negeri Amahai Frederik Hallatu, diantaranya melewati jalur dekat mangrove, namun Dwikorita juga menyatakan alternatif itu tidak tepat karena kerapatan bakau terlalu kecil dan daerah itu juga termasuk zona merah.
Dia menandaskan, berdasarkan peta rawan terbaru, tsunami setinggi lebih dari enam meter berpotensi melanda Negeri itu dan desa pesisir lainnya, dengan waktu tiba enam menit.
Karena itu diperlukan waktu evakuasi yang lebih cepat bagi warga untuk tiba di zona aman atau di titik kumpul.
"Warga sudah harus tiba di lokasi aman kurang dari enam menit. Makanya kita perlu cari alternatif lain selain jalur yang sudah ditetapkan," ujarnya.
Dia menyarankan pemerintah negeri Amahai dan Pemkab Maluku Tengah untuk membangun jembatan permanen dan tahan gempa melintasi sungai yang membelah desa tersebut, karena jalur evakuasi melalui sungai itu lebih pendek.
Dwikorita menambahkan ia bersama tim BMKG akan membantu Pemkab Maluku Tengah memetakan jalur evakuasi dan skenario mitigasi yang perlu dan segera dilakukan, sehingga siap menghadapi bahaya bencana yang kapan saja dapat terjadi.*
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021