Dinas PUPR Maluku akan membangun infrastruktur dasar berupa jalan dan rumah singgah pada 55 desa yang tersebar di sembilan kabupaten di Maluku dalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan ekstrim di provinsi ini.
"Kita terus berupaya membangun infrastruktur di Maluku sehingga kemiskinan ekstrem pada sembilan kabupaten bisa ditekan," kata Kadis PUPR setempat, Muhammad Marasabessy di Ambon, Selasa.
Penegasan Muhammad disampaikan dalam rapat kerja komisi III DPRD Maluku dipimpin Richard Rahakbauw selaku ketua komisi terkait pembahasan dokumen KUA dan PPAS RAPBD 2022.
Menurut dia, meski pun alokasi APBD untuk dinas kecil namun pihaknya terus berupaya bangun infrastruktur termasuk ikut menekan angka kemiskinan di daerah ini.
Terdapat 55 desa pada sembilan kabupaten di Maluku yang penduduknya masuk kategori kemiskinan ekstrem akan ditangani berbagai dinas/instansi terkait, termasuk Dinas PUPR maupun dari kementerian terkait.
"Jadi kita membuat perencanaan membangun jalan maupun sarana air bersih yang difokuskan ke desa-desa tersebut agar tingkat kemiskinan di daerah itu bisa dikurangi," tandasnya.
Sedangkan untuk pembangunan rumah singgah akan berfungsi sebagai tempat anak sekolah dari berbagai desa-desa untuk menyinggahinya.
Dia mencontohkan, dalam program perencanaan dinas akan membuka akses jalan ke Abioholo, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Namun, terlebih dahulu akan membuka akses jalan dari Kairatu lewat program penataan kawasan.
Sebab lokasi tersebut merupakan kewenangan pemerintah kabupaten (Pemkab) sehingga dilakukan koordinasi terlebih dahulu dan nantinya akan dihibahkan ke Pemkab SBB.
Bila akses jalan seperti ini dibuka tentunya akan membawa dampak positif bagi warga dari keterisolasian mereka.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Kita terus berupaya membangun infrastruktur di Maluku sehingga kemiskinan ekstrem pada sembilan kabupaten bisa ditekan," kata Kadis PUPR setempat, Muhammad Marasabessy di Ambon, Selasa.
Penegasan Muhammad disampaikan dalam rapat kerja komisi III DPRD Maluku dipimpin Richard Rahakbauw selaku ketua komisi terkait pembahasan dokumen KUA dan PPAS RAPBD 2022.
Menurut dia, meski pun alokasi APBD untuk dinas kecil namun pihaknya terus berupaya bangun infrastruktur termasuk ikut menekan angka kemiskinan di daerah ini.
Terdapat 55 desa pada sembilan kabupaten di Maluku yang penduduknya masuk kategori kemiskinan ekstrem akan ditangani berbagai dinas/instansi terkait, termasuk Dinas PUPR maupun dari kementerian terkait.
"Jadi kita membuat perencanaan membangun jalan maupun sarana air bersih yang difokuskan ke desa-desa tersebut agar tingkat kemiskinan di daerah itu bisa dikurangi," tandasnya.
Sedangkan untuk pembangunan rumah singgah akan berfungsi sebagai tempat anak sekolah dari berbagai desa-desa untuk menyinggahinya.
Dia mencontohkan, dalam program perencanaan dinas akan membuka akses jalan ke Abioholo, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Namun, terlebih dahulu akan membuka akses jalan dari Kairatu lewat program penataan kawasan.
Sebab lokasi tersebut merupakan kewenangan pemerintah kabupaten (Pemkab) sehingga dilakukan koordinasi terlebih dahulu dan nantinya akan dihibahkan ke Pemkab SBB.
Bila akses jalan seperti ini dibuka tentunya akan membawa dampak positif bagi warga dari keterisolasian mereka.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021