Gubernur Maluku tekankan sinkronisasi SDA untuk pertahanan maritim

Ambon (ANTARA) - Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk memperkuat pertahanan maritim Indonesia.

"Kekuatan pertahanan bersifat semesta. Artinya, pengelolaan perikanan, konektivitas wilayah, hingga kesejahteraan masyarakat pesisir adalah bagian dari sistem pertahanan itu sendiri," kata Lewerissa di Ambon, Kamis.

Ia mengatakan sinkronisasi tersebut dilakukan melalui integrasi kebijakan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan penguatan keamanan laut dalam kerangka strategi nasional berbasis maritim.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Maluku telah menerapkan sejumlah langkah strategis, antara lain pengembangan kawasan pelabuhan terpadu untuk memperkuat logistik dan mobilitas, peningkatan konektivitas antar pulau guna menekan biaya distribusi, serta optimalisasi potensi perikanan di wilayah Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura.

Selain itu, pengelolaan sumber daya juga diarahkan untuk mendukung ekonomi biru melalui praktik perikanan berkelanjutan, penindakan terhadap penangkapan ikan ilegal, serta pemberdayaan masyarakat pesisir.

Ia juga menyoroti pentingnya transformasi kawasan perbatasan, termasuk 19 pulau kecil terluar di Maluku, menjadi pusat pertumbuhan baru.

"Kawasan perbatasan harus kita ubah menjadi sabuk kemakmuran. Dengan pembangunan terintegrasi, wilayah ini tidak hanya menjadi titik pertahanan, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi," ujarnya.

Lewerissa menambahkan sinkronisasi tersebut diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk kerja sama dengan TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan laut sekaligus mendukung pembangunan wilayah.

Menurut dia, posisi geografis Maluku yang berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III menjadikan wilayah tersebut strategis dalam konteks geopolitik dan keamanan nasional.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan seperti praktik penangkapan ikan ilegal, kerusakan lingkungan laut, serta ketimpangan pembangunan akibat tingginya biaya logistik.

"Kita menghadapi paradoks, kekayaan laut yang besar belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Di sinilah pentingnya sinkronisasi kebijakan agar manfaatnya dirasakan langsung," ujarnya.

Ia menambahkan arah pembangunan Maluku akan difokuskan pada penguatan kedaulatan dan kesejahteraan berbasis maritim.

"Kita tidak hanya membangun ekonomi, tetapi juga memperkuat garis pertahanan bangsa. Laut adalah ruang hidup sekaligus ruang strategis yang harus dijaga bersama," kata Lewerissa.