Sejumlah pengusaha lokal di Maluku Utara (Malut) mengharapkan dilibatkan pada beberapa investasi proyek strategis nasional sektor pertambangan di daerah ini sebagaimana arahan pemerintah pusat.
"Umumnya investor pertambangan masih menggunakan pengusaha luar Malut sebagai supplier maupun sub kontraktor," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) Malut, Abdurahman Lahabato di Ternate, Selasa.
Bahkan, hal tersebut disampaikan sejumlah pengusaha dan para Ketua Asosiasi saat menggelar forum bisnis ke - 2 yang dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Malut, Bambang Hermawan.
Dia menyatakan, kewajiban menggandeng pengusaha lokal baik sebagai subjek maupun objek pembangunan ekonomi telah menjadi kebijakan pemerintah. Kolaborasi investor dengan pengusaha lokal bisa mendukung upaya pemerataan investasi.
Idealnya, menurut Abdurahman yang ikut juga pada forum bisnis Persidium Asosiasi Pengusaha ke 2 tersebut, adanya pemberlakuan keringanan pada sektor pajak tertentu sehingga menguragi pendapatan daerah dalam bentuk transfer dana bagi hasil dari kementerian keuangan, mestinya dikonfersikan dengan pelibatan pengusaha-pengusaha lokal.
"Jadi kehilangan pendapatan itu harusnya dikonversikan dengan melibatkan pengusaha lokal," kata Senator dua periode yang dipercaya pimpin DPD Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia tersebut.
Sehingga, dengan melibatkan pengusaha lokal kata, katanya, maka akan ada sejumlah pendapatan daerah yang diperoleh dari para pengusaha lokal tersebut dalam bentuk setoran pajak-pajak daerah tertentu sebagaimana isyarat peraturan dan perundangan.
Forum bisnis para pengusaha itu memperkirakan jika pelibatan optimal terhadap pengusaha lokal, tentu akan memberikan kontribusi berarti tidak hanya pada pendapatan daerah saja, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang produktif.
Data menunjukkan, keberadaan investasi pertambangan belum memberi kontribusi ekonomi yang produktif, karena belum berimplikasi terhadap penurunan angka pengangguran dan angka kemiskinan. Tingginya pertumbuhan ekonomi mestinya juga diimbangi dengan penurunan angka pengangguran dan angka kemiskinan.
Idealnya meningkatnya pertumbuhan ekonomi karena keberadaan investasi tambang itu, sekaligus mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan lokal, sehingga, pelibatan pengusaha lokal dalam sektor-sektot tertentu adalah niscaya.
"Kalkulasi sederhana saja, jika sekian banyak pengusaha luar yang tengah mengerjakan pekerjaan proyek konstruksi, subkontraktor maupun pemasok bahan kebutuhan pokok misalnya, pasti membayar PBB di daerahnya, karena kantor dan rumah pengusaha itu tidak di Malut," ujarnya.
Terkait hal tersebut, Kepala DPMPTSP Bambang Hermawan sinyalir ada mafia di pertambangan yang menghambat pengusaha lokal masuk berinvetasi di pertambangan. Pihak investor sesungguhnya membuka diri, hanya saja, ada oknum-oknum yang menjadi ‘broker’ untuk menguasai sejumlah pekerjaan, tanpa melibatkan pengusaha lokal.
Padahal kata Bambang Hermawan, kehadiran investor di Malut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ikutan yakni memberikan multiplayer effect tidak hanya sektor usaha mikro kecil tetapi juga pertumbuhan ekonomi lokal dengan pelibatan pengusaha lokal pada proyek yang skalanya menengah sebagaimana arahan pemerintah pusat.
Dalam berbagai kesempatan Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menegaskan investasi di daerah perlu melibatkan pengusaha-pengusaha lokal. Itu artinya kan harus dilaksanakan.
Dikatakan, pembebasan pajak-pajak tertentu atau semacam tax holiday bagi investor pertambangan, daerah Maluku Utara kehilangan triliunan rupiah dalam bentuk transfer dana bagi hasil. “Ada pembebasan beberapa sektor pajak investasi pertambangan membuat daerah kehilangan sejumlah pendapatan,”kata Bambang.
Kendati begitu Bambang juga mengingatkan para pengusaha lokal harus mempersiapkan diri dan lebih profesional jika dipercayakan dalam proyek-proyek tertentu. Jangan sampai kata Bambang ketika diberikan ternyata pengusaha lokal yang tidak profesional.
Bambang berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan dan akan menyampaikan ke Gubernur guna membantu para pengusaha lokal untuk berkolaborasi bersama investor pertambangan untuk bangun ekonomi daerah dan bangsa.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Umumnya investor pertambangan masih menggunakan pengusaha luar Malut sebagai supplier maupun sub kontraktor," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) Malut, Abdurahman Lahabato di Ternate, Selasa.
Bahkan, hal tersebut disampaikan sejumlah pengusaha dan para Ketua Asosiasi saat menggelar forum bisnis ke - 2 yang dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Malut, Bambang Hermawan.
Dia menyatakan, kewajiban menggandeng pengusaha lokal baik sebagai subjek maupun objek pembangunan ekonomi telah menjadi kebijakan pemerintah. Kolaborasi investor dengan pengusaha lokal bisa mendukung upaya pemerataan investasi.
Idealnya, menurut Abdurahman yang ikut juga pada forum bisnis Persidium Asosiasi Pengusaha ke 2 tersebut, adanya pemberlakuan keringanan pada sektor pajak tertentu sehingga menguragi pendapatan daerah dalam bentuk transfer dana bagi hasil dari kementerian keuangan, mestinya dikonfersikan dengan pelibatan pengusaha-pengusaha lokal.
"Jadi kehilangan pendapatan itu harusnya dikonversikan dengan melibatkan pengusaha lokal," kata Senator dua periode yang dipercaya pimpin DPD Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia tersebut.
Sehingga, dengan melibatkan pengusaha lokal kata, katanya, maka akan ada sejumlah pendapatan daerah yang diperoleh dari para pengusaha lokal tersebut dalam bentuk setoran pajak-pajak daerah tertentu sebagaimana isyarat peraturan dan perundangan.
Forum bisnis para pengusaha itu memperkirakan jika pelibatan optimal terhadap pengusaha lokal, tentu akan memberikan kontribusi berarti tidak hanya pada pendapatan daerah saja, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang produktif.
Data menunjukkan, keberadaan investasi pertambangan belum memberi kontribusi ekonomi yang produktif, karena belum berimplikasi terhadap penurunan angka pengangguran dan angka kemiskinan. Tingginya pertumbuhan ekonomi mestinya juga diimbangi dengan penurunan angka pengangguran dan angka kemiskinan.
Idealnya meningkatnya pertumbuhan ekonomi karena keberadaan investasi tambang itu, sekaligus mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan lokal, sehingga, pelibatan pengusaha lokal dalam sektor-sektot tertentu adalah niscaya.
"Kalkulasi sederhana saja, jika sekian banyak pengusaha luar yang tengah mengerjakan pekerjaan proyek konstruksi, subkontraktor maupun pemasok bahan kebutuhan pokok misalnya, pasti membayar PBB di daerahnya, karena kantor dan rumah pengusaha itu tidak di Malut," ujarnya.
Terkait hal tersebut, Kepala DPMPTSP Bambang Hermawan sinyalir ada mafia di pertambangan yang menghambat pengusaha lokal masuk berinvetasi di pertambangan. Pihak investor sesungguhnya membuka diri, hanya saja, ada oknum-oknum yang menjadi ‘broker’ untuk menguasai sejumlah pekerjaan, tanpa melibatkan pengusaha lokal.
Padahal kata Bambang Hermawan, kehadiran investor di Malut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ikutan yakni memberikan multiplayer effect tidak hanya sektor usaha mikro kecil tetapi juga pertumbuhan ekonomi lokal dengan pelibatan pengusaha lokal pada proyek yang skalanya menengah sebagaimana arahan pemerintah pusat.
Dalam berbagai kesempatan Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menegaskan investasi di daerah perlu melibatkan pengusaha-pengusaha lokal. Itu artinya kan harus dilaksanakan.
Dikatakan, pembebasan pajak-pajak tertentu atau semacam tax holiday bagi investor pertambangan, daerah Maluku Utara kehilangan triliunan rupiah dalam bentuk transfer dana bagi hasil. “Ada pembebasan beberapa sektor pajak investasi pertambangan membuat daerah kehilangan sejumlah pendapatan,”kata Bambang.
Kendati begitu Bambang juga mengingatkan para pengusaha lokal harus mempersiapkan diri dan lebih profesional jika dipercayakan dalam proyek-proyek tertentu. Jangan sampai kata Bambang ketika diberikan ternyata pengusaha lokal yang tidak profesional.
Bambang berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan dan akan menyampaikan ke Gubernur guna membantu para pengusaha lokal untuk berkolaborasi bersama investor pertambangan untuk bangun ekonomi daerah dan bangsa.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021