Pimpinan dan Komisi III DPRD Maluku sangat menyesalkan sikap Kepala Balai (Kabalai) Prasana Pemukiman Wilayah (PPW) Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Maluku, Abdul Halil Kastela yang selalu beralasan sakit saat diundang mengikuti rapat kerja dengan para wakil rakyat.
"Dalam setiap rapat komisi, Abdul Halil tidak pernah hadir dan tentunya banyak sorotan di masyarakat yang ditemui pada berbagai daerah pemilihan para anggota legislatif, terutama di daerah Seram Bagian Timur yang banyak sekali persoalannya disampaikan dalam rapat," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hatta Hehanussa, di Ambon, Jumat.
Pernyataan Hatta disampaikan saat memimpin rapat kerja komisi dengan mitra terkait untuk pelaksanaan agenda penyampaian aspirasi ke pemerintah dan DPR RI.
"Makanya kalau cuma sekedar diwakili terus maka koordinasi seperti ini tidak akan selesai karena yang jelasnya kita dalam rangka untuk koordinasi," ujarnya.
Contoh kecil dalam rapat resmi beberapa kali dan diminta juknis terhadap program balai, sampai hari ini tidak pernah diberikan, makanya dalam rapat hari ini (Jumat) juga diminta.
Karena komisi tidak memahami tentang struktur anggaran balai yang ditempatkan pada berbagai kegiatan, lalu bagaimana mungkin mau langsung memvonis kegiatannya seperti apa.
Tujuannya agar bisa diketahui apakah program Balai PPW itu termasuk kategori padat karya, pemberdayaan, atau kah melibatkan pihak ketiga.
"Makanya muncul kata Kabalai selalu 'Sembunyi' karena banyak hal yang ditemui di lapangan dan disampaikan dalam rapat komisi namun tindaklanjutnya oleh balai tidak pernah ada," tandasnya.
Contohnya seperti beberapa proyek air bersih di Kabupaten SBT tahun anggaran 2021, kemudian juga dalam kaitan berkoordinasi untuk usulan-usulan masyarakat di mana balai ini banyak programnya yang berpihak kepada rakyat.
Padahal institusi ini merupakan salah satu balai yang bisa memberikan banyak dampak positif dalam mengatasi masalah kemiskinan ekstrim.
Lalu bagaimana bisa ada koordinasi yang baik sebagai lembaga politik dalam kaitan ikut andil memperjuangkan penambahan anggaran dari pusat ke daerah untuk kemajuan program pembangunan dan penanggulangan kemiskinan.
"P2JK kita soroti juga beberapa kegiatan yang gagal tender, atau pun ada yang sudah ditenderkan serta dimenangkan namun dikembalikan kita tanya apa alasannya karena menjadi kerugian besar bagi masyarakat Maluku," katanya.
DPRD memperjuangkan anggaran dari pusat itu tidak gampang tetapi proyeknya gagal hanya karena berbagai kesalahan mereka dalam proses lelang/tender lalu pada akhirnya dibatalkan tentunya snagat miris dan daerah rugi.
"Makanya kita tanyakan mereka apa masalahnya, kalau memang kewenangan di pusat maka tidak usah dilakukan pelelangan proyek di daerah, dan kita juga fokus untuk masalah rumah miskin sehingga komisi lebih fokus ke PUPR untuk bisa menjemput berbagai program ke daerah ini," tandas Hatta.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Dalam setiap rapat komisi, Abdul Halil tidak pernah hadir dan tentunya banyak sorotan di masyarakat yang ditemui pada berbagai daerah pemilihan para anggota legislatif, terutama di daerah Seram Bagian Timur yang banyak sekali persoalannya disampaikan dalam rapat," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hatta Hehanussa, di Ambon, Jumat.
Pernyataan Hatta disampaikan saat memimpin rapat kerja komisi dengan mitra terkait untuk pelaksanaan agenda penyampaian aspirasi ke pemerintah dan DPR RI.
"Makanya kalau cuma sekedar diwakili terus maka koordinasi seperti ini tidak akan selesai karena yang jelasnya kita dalam rangka untuk koordinasi," ujarnya.
Contoh kecil dalam rapat resmi beberapa kali dan diminta juknis terhadap program balai, sampai hari ini tidak pernah diberikan, makanya dalam rapat hari ini (Jumat) juga diminta.
Karena komisi tidak memahami tentang struktur anggaran balai yang ditempatkan pada berbagai kegiatan, lalu bagaimana mungkin mau langsung memvonis kegiatannya seperti apa.
Tujuannya agar bisa diketahui apakah program Balai PPW itu termasuk kategori padat karya, pemberdayaan, atau kah melibatkan pihak ketiga.
"Makanya muncul kata Kabalai selalu 'Sembunyi' karena banyak hal yang ditemui di lapangan dan disampaikan dalam rapat komisi namun tindaklanjutnya oleh balai tidak pernah ada," tandasnya.
Contohnya seperti beberapa proyek air bersih di Kabupaten SBT tahun anggaran 2021, kemudian juga dalam kaitan berkoordinasi untuk usulan-usulan masyarakat di mana balai ini banyak programnya yang berpihak kepada rakyat.
Padahal institusi ini merupakan salah satu balai yang bisa memberikan banyak dampak positif dalam mengatasi masalah kemiskinan ekstrim.
Lalu bagaimana bisa ada koordinasi yang baik sebagai lembaga politik dalam kaitan ikut andil memperjuangkan penambahan anggaran dari pusat ke daerah untuk kemajuan program pembangunan dan penanggulangan kemiskinan.
"P2JK kita soroti juga beberapa kegiatan yang gagal tender, atau pun ada yang sudah ditenderkan serta dimenangkan namun dikembalikan kita tanya apa alasannya karena menjadi kerugian besar bagi masyarakat Maluku," katanya.
DPRD memperjuangkan anggaran dari pusat itu tidak gampang tetapi proyeknya gagal hanya karena berbagai kesalahan mereka dalam proses lelang/tender lalu pada akhirnya dibatalkan tentunya snagat miris dan daerah rugi.
"Makanya kita tanyakan mereka apa masalahnya, kalau memang kewenangan di pusat maka tidak usah dilakukan pelelangan proyek di daerah, dan kita juga fokus untuk masalah rumah miskin sehingga komisi lebih fokus ke PUPR untuk bisa menjemput berbagai program ke daerah ini," tandas Hatta.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022