Ratusan personel disiagakan untuk melakukan pengamanan aksi mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Maluku Utara dan pengurus KAMMI daerah Kota Ternate yang mengelar aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM.
"Kami siagakan 170 personil Polres Ternate yang disebar di beberapa titik di Kota Ternate, ini sebagai antisipasi aksi masa yang kemungkinan terus berlanjut," kata Kabag Ops Polres Ternate AKP Henri Alfredo Korwa yang ditemui di sela-sela pengamanan, Kamis.
Dalam aksi yang dilakukan mahasiswa berbagai kampus di Ternate ini, terlihat puluhan personil Polres Ternate dan jajaran sedang siaga melakukan pengamanan di depan kantor Wali Kota Ternate.
Dalam aksi penolakan rencana kenaikan harga BBM ini, terlihat massa dari berbagai elemen baik itu HMI Kota Ternate, KAMMI dan berbagai mahasiswa sejak siang ini mendatangi Kantor Wali Kota yang melakukan aksi menolak wacana kenaikan harga BBM.
Pada aksi yang dimulai sekitar pukul 10.45 WIT itu masa membawa spanduk dengan bertuliskan '"Harga BBM naik harga diri Pemerintah turun", "Tolak kenaikan harga BBM bersubsidi" dan lain-lain.
Baca juga: Presiden Jokowi katakan subsidi BBM masih dihitung dengan hati-hati
Ketum Pengurus KAMMI Malut Rudi Ahmad mengatakan, aksi damai ini dilakukan terkait wacana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi yang menurutnya hanya akan menambah beban masyarakat pasca COVID-19.
"Alasannya karena kita belum pulih secara ekonomi, masyarakat masih berjuang untuk memulihkan ekonomi usai COVID-19," katanya.
Selain menanggapi isu tersebut, aksi tersebut terkait surat edaran Pemkot Kota Ternate beberapa waktu lalu yang melarang para pedagang BBM eceran membeli di SPBU menggunakan jerigen dan kendaraan roda dua yang dimodifikasi pada tanki, karena kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan edaran yang dikeluarkan.
"Tapi di lapangan tidak terjadi pengawasan dan pengawalan petugas sehingga mafia ini masih terjadi," ungkapnya.
Bahkan dirinya nyaris dikeroyok oleh para pengecer BBM di salah satu SPBU di Kota Ternate karena dianggap mengganggu aktivitas mereka.
"Saya nyaris dikeroyok oleh orang-orang yang membeli menggunakan tangki motor yang dimodifikasi itu karena saya dicurigai membongkar mafia itu," katanya.
Selain itu, dia menyebut takaran BBM yang sering dijual di depot-depot oleh pedagang eceran dianggap membuat pusing masyarakat karena membuat harga yang bervariasi.
"Yang memang takaran berbeda-beda dan ada yang dikurangi sehingga ada ketidakadilan di masyarakat itu sendiri," katanya.
"Jika tuntutan kami tidak diindahkan maka kami akan melakukan aksi dengan masa yang lebih besar lagi," pungkas Rudi.
Baca juga: Pengamat: Penyesuaian harga BBM bisa kurangi beban subsidi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Kami siagakan 170 personil Polres Ternate yang disebar di beberapa titik di Kota Ternate, ini sebagai antisipasi aksi masa yang kemungkinan terus berlanjut," kata Kabag Ops Polres Ternate AKP Henri Alfredo Korwa yang ditemui di sela-sela pengamanan, Kamis.
Dalam aksi yang dilakukan mahasiswa berbagai kampus di Ternate ini, terlihat puluhan personil Polres Ternate dan jajaran sedang siaga melakukan pengamanan di depan kantor Wali Kota Ternate.
Dalam aksi penolakan rencana kenaikan harga BBM ini, terlihat massa dari berbagai elemen baik itu HMI Kota Ternate, KAMMI dan berbagai mahasiswa sejak siang ini mendatangi Kantor Wali Kota yang melakukan aksi menolak wacana kenaikan harga BBM.
Pada aksi yang dimulai sekitar pukul 10.45 WIT itu masa membawa spanduk dengan bertuliskan '"Harga BBM naik harga diri Pemerintah turun", "Tolak kenaikan harga BBM bersubsidi" dan lain-lain.
Baca juga: Presiden Jokowi katakan subsidi BBM masih dihitung dengan hati-hati
Ketum Pengurus KAMMI Malut Rudi Ahmad mengatakan, aksi damai ini dilakukan terkait wacana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi yang menurutnya hanya akan menambah beban masyarakat pasca COVID-19.
"Alasannya karena kita belum pulih secara ekonomi, masyarakat masih berjuang untuk memulihkan ekonomi usai COVID-19," katanya.
Selain menanggapi isu tersebut, aksi tersebut terkait surat edaran Pemkot Kota Ternate beberapa waktu lalu yang melarang para pedagang BBM eceran membeli di SPBU menggunakan jerigen dan kendaraan roda dua yang dimodifikasi pada tanki, karena kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan edaran yang dikeluarkan.
"Tapi di lapangan tidak terjadi pengawasan dan pengawalan petugas sehingga mafia ini masih terjadi," ungkapnya.
Bahkan dirinya nyaris dikeroyok oleh para pengecer BBM di salah satu SPBU di Kota Ternate karena dianggap mengganggu aktivitas mereka.
"Saya nyaris dikeroyok oleh orang-orang yang membeli menggunakan tangki motor yang dimodifikasi itu karena saya dicurigai membongkar mafia itu," katanya.
Selain itu, dia menyebut takaran BBM yang sering dijual di depot-depot oleh pedagang eceran dianggap membuat pusing masyarakat karena membuat harga yang bervariasi.
"Yang memang takaran berbeda-beda dan ada yang dikurangi sehingga ada ketidakadilan di masyarakat itu sendiri," katanya.
"Jika tuntutan kami tidak diindahkan maka kami akan melakukan aksi dengan masa yang lebih besar lagi," pungkas Rudi.
Baca juga: Pengamat: Penyesuaian harga BBM bisa kurangi beban subsidi
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022