Mantan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, program bantalan sosial (bansos) senilai Rp24,17 triliun menjaga APBN dan masyarakat dari inflasi global.
“Ini cara pemerintah membantu ekonomi masyarakat yang membutuhkan, bukan melalui subsidi harga komoditas yang ditentukan oleh pasar internasional. Kalau yang sampai ke masyarakat harus bantuan langsung,” ucap dia dalam pidato kunci pada webinar Moya Institute bertajuk Langkah Penyelamatan APBN: Perlu atau Tidak, dipantau dari kanal YouTube Moya Institute, Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, APBN harus tetap menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan program bantalan sosial, ia menilai penggunaan APBN dapat lebih tepat sasaran, terlebih ketika menghadapi inflasi global.
“Perlu disadari bahwa melihat APBN itu harus menyeluruh. Tujuan utama penggunaan APBN adalah untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat,” ujar dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, Sirojudin Abbas, mengungkapkan, dalam beberapa survei yang dilakukan, ditemukan kesimpulan adanya informasi asimetris mengenai kenaikan harga BBM oleh masyarakat, sehingga menjadi "lahan" bagi kelompok kepentingan untuk mengeksploitasinya dan mendiskreditkan pemerintah.
Informasi asimetris inilah yang membuat terjadinya penolakan masyarakat terhadap keputusan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM itu.
“Rakyat masih mengandalkan negara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mayoritas dari mereka (69 persen) masih percaya bahwa Presiden Joko Widodo mampu memitigasi dampak krisis ekonomi global,” kata dia.
Ia lanjut mengatakan bahwa memang penjelasan tentang pemberian subsidi kepada keluarga penerima manfaat daripada hanya kepada komoditas tertentu perlu lebih dimasifkan, agar penolakan tidak meluas, kata dia.
Baca juga: Menteri: LBM Eijkman pengembang vaksin Merah Putih tercepat
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
“Ini cara pemerintah membantu ekonomi masyarakat yang membutuhkan, bukan melalui subsidi harga komoditas yang ditentukan oleh pasar internasional. Kalau yang sampai ke masyarakat harus bantuan langsung,” ucap dia dalam pidato kunci pada webinar Moya Institute bertajuk Langkah Penyelamatan APBN: Perlu atau Tidak, dipantau dari kanal YouTube Moya Institute, Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, APBN harus tetap menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan program bantalan sosial, ia menilai penggunaan APBN dapat lebih tepat sasaran, terlebih ketika menghadapi inflasi global.
“Perlu disadari bahwa melihat APBN itu harus menyeluruh. Tujuan utama penggunaan APBN adalah untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat,” ujar dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, Sirojudin Abbas, mengungkapkan, dalam beberapa survei yang dilakukan, ditemukan kesimpulan adanya informasi asimetris mengenai kenaikan harga BBM oleh masyarakat, sehingga menjadi "lahan" bagi kelompok kepentingan untuk mengeksploitasinya dan mendiskreditkan pemerintah.
Informasi asimetris inilah yang membuat terjadinya penolakan masyarakat terhadap keputusan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM itu.
“Rakyat masih mengandalkan negara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mayoritas dari mereka (69 persen) masih percaya bahwa Presiden Joko Widodo mampu memitigasi dampak krisis ekonomi global,” kata dia.
Ia lanjut mengatakan bahwa memang penjelasan tentang pemberian subsidi kepada keluarga penerima manfaat daripada hanya kepada komoditas tertentu perlu lebih dimasifkan, agar penolakan tidak meluas, kata dia.
Baca juga: Menteri: LBM Eijkman pengembang vaksin Merah Putih tercepat
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022