Pengamat isu strategis dan politik internasional Prof Imron Cotan mengatakan bahwa krisis bahan bakar minyak (BBM) saat ini perlu dimanfaatkan untuk melakukan migrasi ke energi baru dan terbarukan (EBT), agar Indonesia terbebas dari energi fosil.
“Jadi keinginan pemerintah merealisasikan kendaraan bahan bakar listrik atau energi lain memang patut didukung. Akhirnya nanti APBN memang semata-mata berfungsi sebagai alat menyejahterakan masyarakat, karena tidak lagi terbebani oleh pemborosan subsidi,” ujar Imron dalam webinar Moya Institute bertajuk Langkah Penyelamatan APBN: Perlu atau Tidak, dipantau dari kanal YouTube Moya Institute, di Jakarta, Sabtu.
Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dan Tiongkok ini mengatakan bahwa dengan beralih ke energi baru dan terbarukan, akan terjadi pengurangan beban konsumsi BBM fosil, sehingga mengurangi tekanan terhadap APBN.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menjelaskan perang Rusia-Ukraina memang menjadi penyebab utama terganggunya rantai pasok makanan, pupuk, dan energi dunia.
“Kendati demikian, publik amat yakin pemerintah dapat menjaga perputaran roda ekonomi rakyat,” kata Sirojudin.
Awal September lalu, Pemerintah Indonesia telah memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga APBN dari tekanan berat akibat krisis ekonomi dan inflasi global yang tinggi.
Tingginya suku bunga internasional dan belum usainya perang Rusia-Ukraina menambah tekanan berat bagi ekonomi seluruh negara di dunia, akibat dari meroketnya harga BBM, gas, dan pupuk.
Sementara kebijakan penyesuaian harga BBM nasional tidak dapat dipungkiri berdampak pula pada kehidupan masyarakat, khususnya lapisan ekonomi kelas bawah dan menengah.
Direktur Eksekutif Moya Institut Heri Sucipto menyampaikan bahwa di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi global, konsumsi publik harus terus terjaga. Program bantalan sosial yang dilancarkan pemerintah akhir-akhir ini diharapkan dapat memastikan tujuan tersebut tercapai.
Baca juga: Komisi VII DPR sebut energi baru terbarukan penting bagi masa depan RI
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
“Jadi keinginan pemerintah merealisasikan kendaraan bahan bakar listrik atau energi lain memang patut didukung. Akhirnya nanti APBN memang semata-mata berfungsi sebagai alat menyejahterakan masyarakat, karena tidak lagi terbebani oleh pemborosan subsidi,” ujar Imron dalam webinar Moya Institute bertajuk Langkah Penyelamatan APBN: Perlu atau Tidak, dipantau dari kanal YouTube Moya Institute, di Jakarta, Sabtu.
Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dan Tiongkok ini mengatakan bahwa dengan beralih ke energi baru dan terbarukan, akan terjadi pengurangan beban konsumsi BBM fosil, sehingga mengurangi tekanan terhadap APBN.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menjelaskan perang Rusia-Ukraina memang menjadi penyebab utama terganggunya rantai pasok makanan, pupuk, dan energi dunia.
“Kendati demikian, publik amat yakin pemerintah dapat menjaga perputaran roda ekonomi rakyat,” kata Sirojudin.
Awal September lalu, Pemerintah Indonesia telah memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga APBN dari tekanan berat akibat krisis ekonomi dan inflasi global yang tinggi.
Tingginya suku bunga internasional dan belum usainya perang Rusia-Ukraina menambah tekanan berat bagi ekonomi seluruh negara di dunia, akibat dari meroketnya harga BBM, gas, dan pupuk.
Sementara kebijakan penyesuaian harga BBM nasional tidak dapat dipungkiri berdampak pula pada kehidupan masyarakat, khususnya lapisan ekonomi kelas bawah dan menengah.
Direktur Eksekutif Moya Institut Heri Sucipto menyampaikan bahwa di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi global, konsumsi publik harus terus terjaga. Program bantalan sosial yang dilancarkan pemerintah akhir-akhir ini diharapkan dapat memastikan tujuan tersebut tercapai.
Baca juga: Komisi VII DPR sebut energi baru terbarukan penting bagi masa depan RI
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022