Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate mengajak masyarakat, insan pers, hingga pemimpin partai politik untuk berdemokrasi dan menjaga ruang digital bebas dari penyebaran informasi tidak bertanggung jawab yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa, menyusul tahun politik jelang Pemilu serentak 2024.
"Saat ini waktunya kita untuk memanfaatkan ruang digital guna peningkatan demokrasi Indonesia, kualitas ekspresi kebebasan berpendapat, serta meningkatkan kualitas pemilihan umum atau pesta demokrasi kita dengan bertanggung jawab," ujarnya. dalam keterangan resmi, Selasa.
Menkominfo pun mengakui jika Pemilu membuka celah terjadinya polarisasi di masyarakat. Di saat yang bersamaan, pemerintah melalui Kementerian Kominfo harus memastikan akselerasi transformasi digital dilakukan secara sungguh-sungguh, serius dan berpihak kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Johnny juga menegaskan jika pemerintah tetap menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat di ruang publik, termasuk ruang digital sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
"Namun begitu, sekali lagi saya tegaskan bahwa kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Bukan malah memecah belah," katanya.
Baca juga: Menkominfo Johnny G. Plate adakan pertemuan bilateral, bahas tiga isu hingga kerjasama
Dengan pengguna internet Indonesia yang besar dan persebaran infrastruktur telekomunikasi serta digitalisasi yang luas, ekspresi kebebasan ruang digital harus dijaga, menurutnya.
Menkominfo menambahkan, meski pemerintah melalui Kementerian Kominfo terus memberi atensi penggunaan ruang digital yang sehat, yang paling penting adalah kesadaran dari diri pribadi.
"Pemimpin termasuk di partai politik, harus menjaga jangan sampai terjadi polarisasi. Masyarakat juga harus sadar jangan menyebarkan informasi yang salah, keliru dan berpotensi memecah belah bangsa," kata Menkominfo.
Ia pun mengakui jika potensi polarisasi masih sangat besar. Hal ini karena pilpres secara langsung dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota DPR dan DPD yang membentuk MPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hingga kepala daerah.
"Kita tentu tidak menginginkan ruang digital dipenuhi konten-konten negatif dan problematik bernuansa post truth karena kita tak menghendaki masyarakat kita terbelah," kata Johnny.
Oleh karena itu, Johnny meminta seluruh elemen bangsa bersatu padu menjaga kondisi politik nasional tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bangsa yang sedang bagus, ketika banyak negara sedang mengalami resesi. Ditambah dengan pandemi COVID-19 yang masih ada, hingga perang di beberapa negara.
"Namun begitu, di Indonesia inflasi masih di bawah 6 persen. Begitu terkendali dan baik. Di saat pertumbuhan ekonomi dunia mengalami pelambatan, Indonesia masih bertumbuh di angka 5 persen. Sangat bagus. Ini harus kita jaga bersama walau saat bersamaan pula, kita harus menjaga soliditas nasional kita sebagai bangsa," papar Menkominfo.
Selain itu, Menkominfo kembali mengingatkan publik adanya sejumlah regulasi yang mengatur ruang digital. Regulasi yang melarang mengunggah konten-konten yang melanggar ketentuan perundang-undangan serta meresahkankan dan berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Baca juga: Kemenkominfo catat 1.337 jurnalis telah mendaftar peliputan KTT G20
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Saat ini waktunya kita untuk memanfaatkan ruang digital guna peningkatan demokrasi Indonesia, kualitas ekspresi kebebasan berpendapat, serta meningkatkan kualitas pemilihan umum atau pesta demokrasi kita dengan bertanggung jawab," ujarnya. dalam keterangan resmi, Selasa.
Menkominfo pun mengakui jika Pemilu membuka celah terjadinya polarisasi di masyarakat. Di saat yang bersamaan, pemerintah melalui Kementerian Kominfo harus memastikan akselerasi transformasi digital dilakukan secara sungguh-sungguh, serius dan berpihak kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Johnny juga menegaskan jika pemerintah tetap menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat di ruang publik, termasuk ruang digital sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
"Namun begitu, sekali lagi saya tegaskan bahwa kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Bukan malah memecah belah," katanya.
Baca juga: Menkominfo Johnny G. Plate adakan pertemuan bilateral, bahas tiga isu hingga kerjasama
Dengan pengguna internet Indonesia yang besar dan persebaran infrastruktur telekomunikasi serta digitalisasi yang luas, ekspresi kebebasan ruang digital harus dijaga, menurutnya.
Menkominfo menambahkan, meski pemerintah melalui Kementerian Kominfo terus memberi atensi penggunaan ruang digital yang sehat, yang paling penting adalah kesadaran dari diri pribadi.
"Pemimpin termasuk di partai politik, harus menjaga jangan sampai terjadi polarisasi. Masyarakat juga harus sadar jangan menyebarkan informasi yang salah, keliru dan berpotensi memecah belah bangsa," kata Menkominfo.
Ia pun mengakui jika potensi polarisasi masih sangat besar. Hal ini karena pilpres secara langsung dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota DPR dan DPD yang membentuk MPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hingga kepala daerah.
"Kita tentu tidak menginginkan ruang digital dipenuhi konten-konten negatif dan problematik bernuansa post truth karena kita tak menghendaki masyarakat kita terbelah," kata Johnny.
Oleh karena itu, Johnny meminta seluruh elemen bangsa bersatu padu menjaga kondisi politik nasional tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bangsa yang sedang bagus, ketika banyak negara sedang mengalami resesi. Ditambah dengan pandemi COVID-19 yang masih ada, hingga perang di beberapa negara.
"Namun begitu, di Indonesia inflasi masih di bawah 6 persen. Begitu terkendali dan baik. Di saat pertumbuhan ekonomi dunia mengalami pelambatan, Indonesia masih bertumbuh di angka 5 persen. Sangat bagus. Ini harus kita jaga bersama walau saat bersamaan pula, kita harus menjaga soliditas nasional kita sebagai bangsa," papar Menkominfo.
Selain itu, Menkominfo kembali mengingatkan publik adanya sejumlah regulasi yang mengatur ruang digital. Regulasi yang melarang mengunggah konten-konten yang melanggar ketentuan perundang-undangan serta meresahkankan dan berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Baca juga: Kemenkominfo catat 1.337 jurnalis telah mendaftar peliputan KTT G20
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022