Ketua Fraksi Golkar DPRD Papua, Yan C Ayomi, mempertanyakan realisasi bantuan pemerintah dari dana otonomi khusus (Otsus) Papua untuk pengelola sekolah yayasan di wilayah itu. "Perdasus No.1/2007 mengatur pembagian dana Otsus Papua dengan persentase 60 persen untuk provinsi dan 40 persen untuk kabupaten/kota, ya sektor pendidikan mendapat porsi anggaran hingga 20 dan 30 persen," kata Yan Ayomi di Biak, Senin. Hal tersebut dikatakan Yan Ayomi seusai menghadiri rapat kerja Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) se tanah Papua di Biak. Ia mengatakan, bantuan pendidikan untuk operasional pengelola sekolah yayasan seharusnya setiap tahun anggaran mendapat alokasi anggaran bersumber dari dana Otsus Papua. Hal ini sangat beralasan, karena keberadaan sekolah yayasan seperti YPK serta lembaga pendidikan lain telah berbuat banyak membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia hingga pelosok gunung dan kepulauan terpencil di wilayah Papua dan Papua Barat. "Sesuai amanah UU Otsus No.21/2001 masalah pendidikan bagi masyarakat Papua harus mendapat perhatian, ya YPK sebagai salah satu lembaga swasta yang mengelola pendidikan perlu mendapat bantuan rutin setiap tahun," harap politisi partai Golkar. Dia mengakui, jika pemkab/pemkot tidak memberikan dukungan pendanaan bagi lembaga pengelola sekolah swasta seperti YPK maka tidak mendukung kelancaran operasional yayasan bersangkutan. Pihak Fraksi Golkar DPRD, menurut Yan Ayomi, akan memberikan catatan khusus bagi pemerintah kabupaten/kota yang tidak mengalokasikan bantuan dana operasional untuk kegiatan pengelola sekolah YPK se tanah Papua. "YPK telah berjasa dalam memajukan pendidikan masyarakat asli Papua, karena itu lembaga ini harus diberikan dukungan dana yang besar dalam menunjang kelancaran operasional proses belajar mengajar di sekolah dikelola YPK,?harap alumni sekolah YPK Papua. Pada otonomi khusus Papua, empat program prioritas diantaranya pendidikan,kesehatan,pemberdayaan ekonomi rakyat serta pembangunan prasarana insfrastruktur.

Pewarta:

Editor :


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011