Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan kehadiran gerakan ulama perempuan sangat dibutuhkan untuk membangun peradaban masyarakat desa di Indonesia.
"Permasalahan di desa memang banyak sekali dihadapi oleh perempuan, rata-rata misalnya bicara bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Dari data yang kami miliki jumlah perempuan kepala keluarga penerima BLT sebanyak 2,85 juta dari 8 juta penerima BLT," ujarnya dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Pondok Pesantren Hasyim Asy'Ari Bangsri, Jepara, Jawa Tengah, Kamis (24/11) malam.
Angka itu apabila dipresentasikan kecil. Namun, lanjut Halim, ketika dipetakan jumlah itu mengusik Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang mempertanyakan angka sebesar itu ke Kemendes PDTT, kemudian pihaknya menunjukkan angka itu berdasarkan data by name dan by address.
Baca juga: Mendes PDTT minta pemuda refleksikan semangat Sumpah Pemuda dalam berbangsa
"Itu salah satu kasus, belum lagi berbagai kebijakan pembangunan di desa yang jumlahnya 74.961 itu basis utamanya memang desa. Nah, KUPI ini menurut kami memang dibutuhkan betul," ucapnya.
Halim menjelaskan alasan mengapa ulama perempuan sangat dibutuhkan oleh desa lantaran hampir semua ulama perempuan adalah pemimpin informal.
Menurut dia, pemimpin informal punya peluang yang sangat luas untuk mengakses ke seluruh komunitas.
Apabila 74.961 desa yang ada di Indonesia menjalankan pembangunan yang memberikan keuntungan dan berpihak pada perempuan, kata dia, hal itu akan sangat berdampak positif pada percepatan peningkatan kapasitas perempuan.
Baca juga: Mendes PDTT harap desa pacu kinerja capai status desa mandiri
"Itulah makanya di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi saya berpikir mencoba membangun arah kebijakan pembangunan desa yang cenderung berdampak pada kepentingan perempuan," kata Halim.
Ia menyebutkan arah kebijakan pertama adalah mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Jika berbicara atau berikhtiar agar desa-desa di Indonesia terbebas dari kemiskinan, pasti yang terdampak lebih banyak adalah para perempuan.
Kebijakan kedua adalah desa tanpa kelaparan stunting. Halim mengungkapkan dari data yang ada jumlah penderita stunting mayoritas bayi-bayi perempuan.
"Ini data yang kami miliki. Nah, ini juga perempuan dengan permasalahan tersendiri. Padahal, masa depan bangsa itu dikendalikan oleh atau dipengaruhi oleh 1.000 hari kehidupan pertama," pungkasnya.
Baca juga: Mendes PDTT ajak APDESI tinjau wacana perpanjangan jabatan kades
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Permasalahan di desa memang banyak sekali dihadapi oleh perempuan, rata-rata misalnya bicara bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Dari data yang kami miliki jumlah perempuan kepala keluarga penerima BLT sebanyak 2,85 juta dari 8 juta penerima BLT," ujarnya dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Pondok Pesantren Hasyim Asy'Ari Bangsri, Jepara, Jawa Tengah, Kamis (24/11) malam.
Angka itu apabila dipresentasikan kecil. Namun, lanjut Halim, ketika dipetakan jumlah itu mengusik Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang mempertanyakan angka sebesar itu ke Kemendes PDTT, kemudian pihaknya menunjukkan angka itu berdasarkan data by name dan by address.
Baca juga: Mendes PDTT minta pemuda refleksikan semangat Sumpah Pemuda dalam berbangsa
"Itu salah satu kasus, belum lagi berbagai kebijakan pembangunan di desa yang jumlahnya 74.961 itu basis utamanya memang desa. Nah, KUPI ini menurut kami memang dibutuhkan betul," ucapnya.
Halim menjelaskan alasan mengapa ulama perempuan sangat dibutuhkan oleh desa lantaran hampir semua ulama perempuan adalah pemimpin informal.
Menurut dia, pemimpin informal punya peluang yang sangat luas untuk mengakses ke seluruh komunitas.
Apabila 74.961 desa yang ada di Indonesia menjalankan pembangunan yang memberikan keuntungan dan berpihak pada perempuan, kata dia, hal itu akan sangat berdampak positif pada percepatan peningkatan kapasitas perempuan.
Baca juga: Mendes PDTT harap desa pacu kinerja capai status desa mandiri
"Itulah makanya di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi saya berpikir mencoba membangun arah kebijakan pembangunan desa yang cenderung berdampak pada kepentingan perempuan," kata Halim.
Ia menyebutkan arah kebijakan pertama adalah mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Jika berbicara atau berikhtiar agar desa-desa di Indonesia terbebas dari kemiskinan, pasti yang terdampak lebih banyak adalah para perempuan.
Kebijakan kedua adalah desa tanpa kelaparan stunting. Halim mengungkapkan dari data yang ada jumlah penderita stunting mayoritas bayi-bayi perempuan.
"Ini data yang kami miliki. Nah, ini juga perempuan dengan permasalahan tersendiri. Padahal, masa depan bangsa itu dikendalikan oleh atau dipengaruhi oleh 1.000 hari kehidupan pertama," pungkasnya.
Baca juga: Mendes PDTT ajak APDESI tinjau wacana perpanjangan jabatan kades
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022