Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan cara kerja pemberantasan korupsi oleh KPK di Tanah Air dilakukan dengan kerja-kerja yang terukur secara holistik atau menyeluruh.
"Cara kerja pemberantasan korupsi oleh KPK tentu tidak hanya fokus pada upaya penindakan, tapi juga diselesaikan dengan kerja-kerja terukur secara holistik," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, di Jakarta, Rabu.
Ia pun mengatakan penerapan kerja secara holistik itu sejalan dengan konsep "Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi" yang diusung oleh KPK, yakni memberantas korupsi dengan upaya penindakan, pencegahan, dan pendidikan.
Dengan cara kerja seperti itu, ketika melakukan upaya penindakan seperti operasi tangkap tangan (OTT) atau menangani perkara tindak pidana korupsi di suatu wilayah ataupun sektor tertentu, KPK segera bergegas melakukan berbagai upaya pencegahan dan pendekatan pendidikan antikorupsi.
Baca juga: KPK panggil pegawai MA sebagai saksi kasus suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati
Ali mencontohkan cara kerja secara holistik yang dilakukan KPK usai menindak kepala daerah yang melakukan korupsi melalui OTT.
Setelah melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah yang melakukan korupsi melalui modus perizinan, pengadaan barang/jasa, jual beli jabatan, ataupun pengelolaan anggaran, KPK intens melakukan pendampingan kepada seluruh pemerintah daerah, baik pada eksekutif maupun legislatif.
Hal tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi, agar kasus korupsi di pemerintahan daerah tidak kembali terjadi.
"Pencegahan juga dilakukan, di antaranya melalui instrumen Monitoring Centre for Prevention (MCP). KPK mengidentifikasi setiap titik rawan yang ada di pemda melalui Survei Penilaian Integritas (SPI). Dari temuan itu, KPK kemudian mendorong dan memonitor upaya-upaya pencegahannya agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di wilayah atau di sektor tersebut," ujar Ali.
Baca juga: KPK bawa tiga koper setelah geledah gedung DPRD Jatim
Sementara dalam modus kepala daerah pelaku korupsi bermufakat dengan para pelaku bisnis, KPK pun melakukan intervensi pencegahan korupsi terhadap para pelaku usaha. Dengan demikian, pelaku usaha memiliki komitmen sama dalam menerapkan bisnis yang jujur dan bebas suap sehingga terwujud iklim usaha yang sehat.
"Selain itu, tidak ada lagi permufakatan jahat untuk mendapatkan proyek-proyek di pemerintah daerah," ujar Ali.
Hal tersebut juga dia sampaikan untuk menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12).
Pada kesempatan itu, Luhut menyampaikan operasi tangkap tangan (OTT) atau pemberantasan korupsi hanya dengan penindakan cenderung membuat citra Indonesia menjadi jelek. Dengan demikian, ujar dia, pemberantasan korupsi perlu mengedepankan tindakan pencegahan, yakni digitalisasi di segala sektor, seperti perencanaan dan penggunaan anggaran pemerintah.
Baca juga: Ketua KPK sebut koruptor takut kalau dimiskinkan
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Cara kerja pemberantasan korupsi oleh KPK tentu tidak hanya fokus pada upaya penindakan, tapi juga diselesaikan dengan kerja-kerja terukur secara holistik," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, di Jakarta, Rabu.
Ia pun mengatakan penerapan kerja secara holistik itu sejalan dengan konsep "Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi" yang diusung oleh KPK, yakni memberantas korupsi dengan upaya penindakan, pencegahan, dan pendidikan.
Dengan cara kerja seperti itu, ketika melakukan upaya penindakan seperti operasi tangkap tangan (OTT) atau menangani perkara tindak pidana korupsi di suatu wilayah ataupun sektor tertentu, KPK segera bergegas melakukan berbagai upaya pencegahan dan pendekatan pendidikan antikorupsi.
Baca juga: KPK panggil pegawai MA sebagai saksi kasus suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati
Ali mencontohkan cara kerja secara holistik yang dilakukan KPK usai menindak kepala daerah yang melakukan korupsi melalui OTT.
Setelah melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah yang melakukan korupsi melalui modus perizinan, pengadaan barang/jasa, jual beli jabatan, ataupun pengelolaan anggaran, KPK intens melakukan pendampingan kepada seluruh pemerintah daerah, baik pada eksekutif maupun legislatif.
Hal tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi, agar kasus korupsi di pemerintahan daerah tidak kembali terjadi.
"Pencegahan juga dilakukan, di antaranya melalui instrumen Monitoring Centre for Prevention (MCP). KPK mengidentifikasi setiap titik rawan yang ada di pemda melalui Survei Penilaian Integritas (SPI). Dari temuan itu, KPK kemudian mendorong dan memonitor upaya-upaya pencegahannya agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di wilayah atau di sektor tersebut," ujar Ali.
Baca juga: KPK bawa tiga koper setelah geledah gedung DPRD Jatim
Sementara dalam modus kepala daerah pelaku korupsi bermufakat dengan para pelaku bisnis, KPK pun melakukan intervensi pencegahan korupsi terhadap para pelaku usaha. Dengan demikian, pelaku usaha memiliki komitmen sama dalam menerapkan bisnis yang jujur dan bebas suap sehingga terwujud iklim usaha yang sehat.
"Selain itu, tidak ada lagi permufakatan jahat untuk mendapatkan proyek-proyek di pemerintah daerah," ujar Ali.
Hal tersebut juga dia sampaikan untuk menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12).
Pada kesempatan itu, Luhut menyampaikan operasi tangkap tangan (OTT) atau pemberantasan korupsi hanya dengan penindakan cenderung membuat citra Indonesia menjadi jelek. Dengan demikian, ujar dia, pemberantasan korupsi perlu mengedepankan tindakan pencegahan, yakni digitalisasi di segala sektor, seperti perencanaan dan penggunaan anggaran pemerintah.
Baca juga: Ketua KPK sebut koruptor takut kalau dimiskinkan
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022