Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDMD) akan menerapkan sanksi bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memboikot aktivitas di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
"Kami akan gelar sidang kode etik kepada puluhan Nakes yang menggelar aksi boikot aktivitas RSU Chasan Boesoerie (CB) Ternate, karena tindakan itu meresahkan masyarakat, terutama warga membutuhkan pelayanan kesehatan," kata Kepala BPKSDMD Malut, Idrus Assagaf di Ternate, Kamis.
Dia menyatakan, Pemprov Malut akan menerapkan tindakan disiplin kepada ASN yang ikut terlibat dalam aksi boikot aktivitas RSU CB Ternate selama tiga hari.
Aksi pemboikotan IGD RSU CB selama dua hari isejak 20 Januari 2023 mengganggu seluruh aktivitas pelayanan, karena para Nakes untuk menuntut pembayaran tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 15 bulan yang belum terbayar.
Idrus menyatakan, sanksi disiplin kepada puluhan ASN yang memboikot aktivitas IGD RSU CB itu merupakan dugaan pelanggaran etik dan akan dilakukan pemeriksaan secara intensif sebelum menjatuhkan sanksi kepada ASN bersangkutan.
Sementara itu, dari informasi yang diperoleh dari RSU CB, akibat aksi penutupan aktivitas IGD RSU CB Ternate itu mengakibatkan terjadinya penurunan kunjungan pasien ke RSU CB sebagai RSU rujukan di Malut tersebut.
Akibat dari menurunnya kunjungan pasien itu, tentunya sangat berdampak pada pendapatan RSU CB Ternate yang saat ini berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Sebelumnya, Kepala Administrasi Pimpinan Pemprov Malut, Rahwan Suamba mewakili Gubernur Malut sempat menemui puluhan Nakes memboikot aktivitas di IGD RSU untuk tidak lagi melakukan aksi, karena akan mengganggu pelayanan kepada seluruh masyarakat, namun tidak diterima dan diusir dan sempat diserang oleh puluhan Nakes, beruntung ada puluhan petugas yang melakukan pengamanan.
Bahkan, Juru Bicara (Jubir) Pemprov Malut Rahwan K. Suamba pada Minggu (22/1) nyaris diamuk Nakes RSUD Chasan Boesoirie Ternate yang sedang melakukan aksi pemboikotan ruang IGD selama dua hari.
Kepala Administrasi Pimpinan Pemprov Malut, Rahwan Suamba menyatakan,untuk penetapan anggaran, seperti diketahui telah ditetapkan, sehingga, Pemprov Malut Pemprov Malut, saat ini sedang berupaya menyelesaikan permasalahan ini dan sesuai perintah Gubernur Malut serta hasil koordinasi bersama Dirut RSUD CB dan telah diusulkan pinjaman senilai Rp5 miliar ke bank dan proses pembayarannya akan dicicil dengan membayar tiga bulan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Kami akan gelar sidang kode etik kepada puluhan Nakes yang menggelar aksi boikot aktivitas RSU Chasan Boesoerie (CB) Ternate, karena tindakan itu meresahkan masyarakat, terutama warga membutuhkan pelayanan kesehatan," kata Kepala BPKSDMD Malut, Idrus Assagaf di Ternate, Kamis.
Dia menyatakan, Pemprov Malut akan menerapkan tindakan disiplin kepada ASN yang ikut terlibat dalam aksi boikot aktivitas RSU CB Ternate selama tiga hari.
Aksi pemboikotan IGD RSU CB selama dua hari isejak 20 Januari 2023 mengganggu seluruh aktivitas pelayanan, karena para Nakes untuk menuntut pembayaran tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 15 bulan yang belum terbayar.
Idrus menyatakan, sanksi disiplin kepada puluhan ASN yang memboikot aktivitas IGD RSU CB itu merupakan dugaan pelanggaran etik dan akan dilakukan pemeriksaan secara intensif sebelum menjatuhkan sanksi kepada ASN bersangkutan.
Sementara itu, dari informasi yang diperoleh dari RSU CB, akibat aksi penutupan aktivitas IGD RSU CB Ternate itu mengakibatkan terjadinya penurunan kunjungan pasien ke RSU CB sebagai RSU rujukan di Malut tersebut.
Akibat dari menurunnya kunjungan pasien itu, tentunya sangat berdampak pada pendapatan RSU CB Ternate yang saat ini berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Sebelumnya, Kepala Administrasi Pimpinan Pemprov Malut, Rahwan Suamba mewakili Gubernur Malut sempat menemui puluhan Nakes memboikot aktivitas di IGD RSU untuk tidak lagi melakukan aksi, karena akan mengganggu pelayanan kepada seluruh masyarakat, namun tidak diterima dan diusir dan sempat diserang oleh puluhan Nakes, beruntung ada puluhan petugas yang melakukan pengamanan.
Bahkan, Juru Bicara (Jubir) Pemprov Malut Rahwan K. Suamba pada Minggu (22/1) nyaris diamuk Nakes RSUD Chasan Boesoirie Ternate yang sedang melakukan aksi pemboikotan ruang IGD selama dua hari.
Kepala Administrasi Pimpinan Pemprov Malut, Rahwan Suamba menyatakan,untuk penetapan anggaran, seperti diketahui telah ditetapkan, sehingga, Pemprov Malut Pemprov Malut, saat ini sedang berupaya menyelesaikan permasalahan ini dan sesuai perintah Gubernur Malut serta hasil koordinasi bersama Dirut RSUD CB dan telah diusulkan pinjaman senilai Rp5 miliar ke bank dan proses pembayarannya akan dicicil dengan membayar tiga bulan.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023