Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon meminta pihak ketiga untuk menunda pembangunan lapak Pedagang Kaki Lima di terminal Mardika, sebagai upaya mengembalikan fungsi terminal.
"Saya ingin memastikan kondisi di terminal dan pasar Mardika, karena beberapa hari terakhir viral di masyarakat pemerintah memainkan sebuah lelucon, bahwa lapak yang telah dibongkar dibangun kembali, karena itu saya minta pihak ketiga untuk menunda pembangunan lapak PKL," Kata Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena di Ambon, Jumat.
Ia mengatakan, Pemkot Ambon tidak pernah mempunyai kebijakan untuk membangun lapak di terminal, setelah dibongkar beberapa waktu lalu.
"Kami sadari sungguh bahwa ada kewenangan yang mesti kita bicarakan bersama, supaya tidak ada benturan antara Pemprov Maluku dan Pemkot Ambon, " katanya.
Pihaknya kata Bodewin berharap, seluruh upaya penataan pasar dan terminal yang dilakukan bertujuan untuk membangun situasi pasar dan terminal yang lebih bermartabat dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.
"Seluruh upaya penataan ini masuk dalam mekanisme pemerintahan melalui DPRD Kota dan DPRD Provinsi Maluku sebagai representasi rakyat kota Ambon yang akan menjelaskan ke publik," ujarnya.
Ia menyatakan, untuk menata terminal maka sesuai kesepakatan pedagang diimbau menaati aturan waktu berjualan di kawasan Terminal Mardika, yang dimulai pukul 18.00 WIT.
"Kita telah membuat kesepakatan walaupun tidak tertulis, tetapi seluruh pihak baik PKL maupun pengemudi angkot sepakat untuk mulai berjualan jam 6 sore, karena tujuannya adalah mencari nafkah untuk menghidupi keluarga," katanya.
Pemerintah katanya, tidak memiliki lahan untuk relokasi PKL pasar Mardika yang terdampak revitalisasi, sehingga diberikan kelonggaran untuk berjualan di area terminal.
"Kalau revitalisasi sudah selesai, maka tidak ada toleransi lagi bagi PKL yang bandel. Kita sita dagangannya, tidak ada kompromi. Tetapi, hari ini kalau mereka tidak masuk terminal, mau berjualan di mana, kota ini tidak punya lahan lagi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Saya ingin memastikan kondisi di terminal dan pasar Mardika, karena beberapa hari terakhir viral di masyarakat pemerintah memainkan sebuah lelucon, bahwa lapak yang telah dibongkar dibangun kembali, karena itu saya minta pihak ketiga untuk menunda pembangunan lapak PKL," Kata Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena di Ambon, Jumat.
Ia mengatakan, Pemkot Ambon tidak pernah mempunyai kebijakan untuk membangun lapak di terminal, setelah dibongkar beberapa waktu lalu.
"Kami sadari sungguh bahwa ada kewenangan yang mesti kita bicarakan bersama, supaya tidak ada benturan antara Pemprov Maluku dan Pemkot Ambon, " katanya.
Pihaknya kata Bodewin berharap, seluruh upaya penataan pasar dan terminal yang dilakukan bertujuan untuk membangun situasi pasar dan terminal yang lebih bermartabat dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.
"Seluruh upaya penataan ini masuk dalam mekanisme pemerintahan melalui DPRD Kota dan DPRD Provinsi Maluku sebagai representasi rakyat kota Ambon yang akan menjelaskan ke publik," ujarnya.
Ia menyatakan, untuk menata terminal maka sesuai kesepakatan pedagang diimbau menaati aturan waktu berjualan di kawasan Terminal Mardika, yang dimulai pukul 18.00 WIT.
"Kita telah membuat kesepakatan walaupun tidak tertulis, tetapi seluruh pihak baik PKL maupun pengemudi angkot sepakat untuk mulai berjualan jam 6 sore, karena tujuannya adalah mencari nafkah untuk menghidupi keluarga," katanya.
Pemerintah katanya, tidak memiliki lahan untuk relokasi PKL pasar Mardika yang terdampak revitalisasi, sehingga diberikan kelonggaran untuk berjualan di area terminal.
"Kalau revitalisasi sudah selesai, maka tidak ada toleransi lagi bagi PKL yang bandel. Kita sita dagangannya, tidak ada kompromi. Tetapi, hari ini kalau mereka tidak masuk terminal, mau berjualan di mana, kota ini tidak punya lahan lagi," katanya.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023