Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah melibatkan swasta dalam pengerjaan berbagai proyek infrastruktur negara dan tidak hanya fokus dikerjakan oleh jajaran BUMN.
"Alangkah lebih bagus jika ke depannya, pengerjaan proyek infrastruktur dikerjakan langsung oleh swasta, sehingga bisa memangkas birokrasi dan meminimalisir terjadinya moral hazard," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Politisi yang akrab disapa Bamsoet itu menyampaikan hal tersebut saat menerima Persatuan Korban Istaka Karya di Jakarta, Kamis. Persatuan Korban Istaka Karya yang hadir, antara lain Andy Simanjuntak, Wanto Suriyanto, Bambang Susilo, M. Yudan, dan Zoliman.
Dalam pertemuan tersebut, Persatuan Korban Istaka Karya yang menaungi sekira 600 perusahaan menyampaikan bahwa Istaka Karya masih memiliki utang sekira Rp1,1 triliun kepada mereka.
Utang itu terjadi antara lain melalui proyek pembangunan Jalan Tol Sedyatmo akses Bandara Internasional Soekarno Hatta yang belum dibayarkan sejak 2011 dan pengerjaan Tol Bawean-Semarang.
Lantas Istaka Karya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 12 Juli 2022 sebelum kemudian BUMN itu dibubarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2023.
Bamsoet mengatakan bahwa ketika dinyatakan pailit dan akhirnya dibubarkan, Istaka Karya masih memiliki banyak hutang kepada mitra kerjanya dan lepas tangan.
Kondisi itu, lanjut Bamsoet, menyebabkan para pengusaha tersebut tidak saja gulung tikar, tetapi juga aset agunan mereka ke bank seperti rumah, tanah, peralatan berat, gedung kantor, terancam disita bank.
"Ada juga yang meninggal dalam memperjuangkan haknya kepada Istaka Karya, karena stres," ujarnya.
Bamsoet menegaskan kasus Istaka Karya harus menjadi titik balik bagi pemerintah untuk membenahi tata kelola BUMN.
"Jangan sampai BUMN yang mengerjakan berbagai proyek infrastruktur, ataupun BUMN di berbagai bidang lainnya mengalami nasib serupa, sehingga justru merugikan perekonomian dan dunia usaha masyarakat," katanya.
Baca juga: Bamsoet sebut Indonesia makin matang jadi tuan rumah kejuaraan balap dunia
Oleh karena itu, Bamsoet meyakini pelibatan swasta dalam proyek infrastruktur dapat menghindari berulangnya kebangkrutan dan penderitaan para pengusaha rekanan BUMN Istaka Karya.
Terlebih, kata Bamsoet, peningkatan peran swasta dalam pengerjaan proyek infrastruktur sudah pernah disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas pada Juli 2016 yang menegaskan hal itu diperlukan guna menggerakkan roda perekonomian nasional.
Bamsoet mengingatkan keterlibatan swasta juga tidak terbatas menjadi kontraktor saja, tetapi juga bisa berperan sebagai investor proyek infrastruktur melalui pembiayaan investasi non anggaran pemerintah.
Menurut dia, keterlibatan swasta sangat penting, mengingat tidak sepenuhnya APBN/APBD bisa memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, sebagaimana Kementerian Keuangan menyampaikan dalam RPJMN 2020-2024 bahwa total kebutuhan dana penyediaan infrastruktur mencapai Rp6.445 triliun.
Bamsoet menambahkan bahwa sementara APBN dan APBD hanya bisa menyediakan dana sekira Rp2.385 triliun dan BUMN/BUMD hanya mampu menyediakan dana sebesar Rp1.353 triliun, sehingga sisanya diharapkan dapat dipenuhi dari badan usaha swasta sebesar Rp. 2.707 triliun.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua MPR dorong pelibatan swasta kerjakan proyek infrastruktur negara
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Alangkah lebih bagus jika ke depannya, pengerjaan proyek infrastruktur dikerjakan langsung oleh swasta, sehingga bisa memangkas birokrasi dan meminimalisir terjadinya moral hazard," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Politisi yang akrab disapa Bamsoet itu menyampaikan hal tersebut saat menerima Persatuan Korban Istaka Karya di Jakarta, Kamis. Persatuan Korban Istaka Karya yang hadir, antara lain Andy Simanjuntak, Wanto Suriyanto, Bambang Susilo, M. Yudan, dan Zoliman.
Dalam pertemuan tersebut, Persatuan Korban Istaka Karya yang menaungi sekira 600 perusahaan menyampaikan bahwa Istaka Karya masih memiliki utang sekira Rp1,1 triliun kepada mereka.
Utang itu terjadi antara lain melalui proyek pembangunan Jalan Tol Sedyatmo akses Bandara Internasional Soekarno Hatta yang belum dibayarkan sejak 2011 dan pengerjaan Tol Bawean-Semarang.
Lantas Istaka Karya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 12 Juli 2022 sebelum kemudian BUMN itu dibubarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2023.
Bamsoet mengatakan bahwa ketika dinyatakan pailit dan akhirnya dibubarkan, Istaka Karya masih memiliki banyak hutang kepada mitra kerjanya dan lepas tangan.
Kondisi itu, lanjut Bamsoet, menyebabkan para pengusaha tersebut tidak saja gulung tikar, tetapi juga aset agunan mereka ke bank seperti rumah, tanah, peralatan berat, gedung kantor, terancam disita bank.
"Ada juga yang meninggal dalam memperjuangkan haknya kepada Istaka Karya, karena stres," ujarnya.
Bamsoet menegaskan kasus Istaka Karya harus menjadi titik balik bagi pemerintah untuk membenahi tata kelola BUMN.
"Jangan sampai BUMN yang mengerjakan berbagai proyek infrastruktur, ataupun BUMN di berbagai bidang lainnya mengalami nasib serupa, sehingga justru merugikan perekonomian dan dunia usaha masyarakat," katanya.
Baca juga: Bamsoet sebut Indonesia makin matang jadi tuan rumah kejuaraan balap dunia
Oleh karena itu, Bamsoet meyakini pelibatan swasta dalam proyek infrastruktur dapat menghindari berulangnya kebangkrutan dan penderitaan para pengusaha rekanan BUMN Istaka Karya.
Terlebih, kata Bamsoet, peningkatan peran swasta dalam pengerjaan proyek infrastruktur sudah pernah disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas pada Juli 2016 yang menegaskan hal itu diperlukan guna menggerakkan roda perekonomian nasional.
Bamsoet mengingatkan keterlibatan swasta juga tidak terbatas menjadi kontraktor saja, tetapi juga bisa berperan sebagai investor proyek infrastruktur melalui pembiayaan investasi non anggaran pemerintah.
Menurut dia, keterlibatan swasta sangat penting, mengingat tidak sepenuhnya APBN/APBD bisa memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, sebagaimana Kementerian Keuangan menyampaikan dalam RPJMN 2020-2024 bahwa total kebutuhan dana penyediaan infrastruktur mencapai Rp6.445 triliun.
Bamsoet menambahkan bahwa sementara APBN dan APBD hanya bisa menyediakan dana sekira Rp2.385 triliun dan BUMN/BUMD hanya mampu menyediakan dana sebesar Rp1.353 triliun, sehingga sisanya diharapkan dapat dipenuhi dari badan usaha swasta sebesar Rp. 2.707 triliun.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua MPR dorong pelibatan swasta kerjakan proyek infrastruktur negara
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023