Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Provinsi Maluku menilai tekanan inflasi di provinsi itu relatif terkendali saat memasuki Ramadhan 1444 Hijriah.
"Memasuki Ramadhan 1444 Hijriah indeks harga konsumen di Provinsi Maluku realtif terkendali," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku Rawindra Ardiansah di Ambon, Rabu.
Ia memaparkan realisasi inflasi gabungan di Provinsi Maluku pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,18 persen .
Capaian tersebut relatif terkendali meskipun menunjukan peningkatan dibandingkan dengan Februari 2023 yang mengalami deflasi sebesar 0,53 persen.
Realisasi inflasi gabungan kota di Provinsi Maluku pada Maret 2023 ini juga sama dengan capaian inflasi nasional yang juga mencatatkan inflasi sebesar 0,18 persen.
Ia mengemukakan inflasi pada Maret 2023 didorong oleh peningkatan tarif angkutan udara hingga 2,82 persen , yang sejalan dengan mulai terjadinya peningkatan permintaan menjelang Ramadhan yang diperkirakan akan berlangsung hingga momen Idul Fitri pada akhir April 2023.
Ardiansah juga mengatakan, inflasi pada Maret 2023 didorong oleh meningkatnya tekanan harga pada komoditas hortikultura seperti cabai rawit, bawang putih, sawi hijau serta cabai merah akibat terbatasnya pasokan dari daerah sentra.
Inflasi yang lebih tinggi dapat tertahan oleh deflasi pada komoditas perikanan seperti ikan layang, ikan tongkol, ikan cakalang, dan ikan selar.
Sedangkan tingkat inflasi tahunan di Maluku menunjukan penurunan. Pada Maret 2023, tingkat inflasi tahunan gabungan kota di Provinsi Maluku tercatat sebesar 5,43 persen, lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 5,70 persen.
Meskipun demikian, capaian inflasi gabungan kota di Provinsi Maluku pada Maret 2023 tersebut masih berada di atas realisasi inflasi nasional yang tercatat sebesar 4,97 persen, sekaligus lebih tinggi dari sasaran inflasi nasional.
Pada sisi lain menjelang Idul Fitri pada April 2023, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota terus memperkuat berbagai upaya sinergi untuk meredam tingkat inflasi khususnya yang berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau.
"TPID Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan inovasi guna mengarahkan pencapaian inflasi pada gabungan kota di Provinsi Maluku kembali ke rentang sasaran tiga plus satu pada 2023," kata dia.
Karena itu, melalui strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif yang telah dituangkan dalam peta jalan pengendalian Inflasi 2022-2024 akan menjadi acuan dalam langkah pengendalian inflasi.
Dalam jangka pendek, operasi pasar secara serentak dilakukan sebagai upaya pengendalian harga dan akan diintensifkan untuk menjawab tingginya permintaan masyarakat sepanjang Ramadan hingga menjelang Idul Fitri.
Di sisi lain, upaya pengelolaan ekspektasi masyarakat juga akan diperkuat melalui kampanye belanja bijak dengan bersinergi bersama TPID maupun pemangku kepentingan lainnya serta memanfaatkan berbagai kanal komunikasi yang tersedia.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Memasuki Ramadhan 1444 Hijriah indeks harga konsumen di Provinsi Maluku realtif terkendali," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku Rawindra Ardiansah di Ambon, Rabu.
Ia memaparkan realisasi inflasi gabungan di Provinsi Maluku pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,18 persen .
Capaian tersebut relatif terkendali meskipun menunjukan peningkatan dibandingkan dengan Februari 2023 yang mengalami deflasi sebesar 0,53 persen.
Realisasi inflasi gabungan kota di Provinsi Maluku pada Maret 2023 ini juga sama dengan capaian inflasi nasional yang juga mencatatkan inflasi sebesar 0,18 persen.
Ia mengemukakan inflasi pada Maret 2023 didorong oleh peningkatan tarif angkutan udara hingga 2,82 persen , yang sejalan dengan mulai terjadinya peningkatan permintaan menjelang Ramadhan yang diperkirakan akan berlangsung hingga momen Idul Fitri pada akhir April 2023.
Ardiansah juga mengatakan, inflasi pada Maret 2023 didorong oleh meningkatnya tekanan harga pada komoditas hortikultura seperti cabai rawit, bawang putih, sawi hijau serta cabai merah akibat terbatasnya pasokan dari daerah sentra.
Inflasi yang lebih tinggi dapat tertahan oleh deflasi pada komoditas perikanan seperti ikan layang, ikan tongkol, ikan cakalang, dan ikan selar.
Sedangkan tingkat inflasi tahunan di Maluku menunjukan penurunan. Pada Maret 2023, tingkat inflasi tahunan gabungan kota di Provinsi Maluku tercatat sebesar 5,43 persen, lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 5,70 persen.
Meskipun demikian, capaian inflasi gabungan kota di Provinsi Maluku pada Maret 2023 tersebut masih berada di atas realisasi inflasi nasional yang tercatat sebesar 4,97 persen, sekaligus lebih tinggi dari sasaran inflasi nasional.
Pada sisi lain menjelang Idul Fitri pada April 2023, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota terus memperkuat berbagai upaya sinergi untuk meredam tingkat inflasi khususnya yang berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau.
"TPID Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan inovasi guna mengarahkan pencapaian inflasi pada gabungan kota di Provinsi Maluku kembali ke rentang sasaran tiga plus satu pada 2023," kata dia.
Karena itu, melalui strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif yang telah dituangkan dalam peta jalan pengendalian Inflasi 2022-2024 akan menjadi acuan dalam langkah pengendalian inflasi.
Dalam jangka pendek, operasi pasar secara serentak dilakukan sebagai upaya pengendalian harga dan akan diintensifkan untuk menjawab tingginya permintaan masyarakat sepanjang Ramadan hingga menjelang Idul Fitri.
Di sisi lain, upaya pengelolaan ekspektasi masyarakat juga akan diperkuat melalui kampanye belanja bijak dengan bersinergi bersama TPID maupun pemangku kepentingan lainnya serta memanfaatkan berbagai kanal komunikasi yang tersedia.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023