Ambon (Antara Maluku) - Pemerintah provinsi Maluku dalam waktu dekat akan mengirim tim ke kabupaten Kepulauan Aru guna mengevaluasi kinerja pemerintah setempat.
"Dalam pertemuan DPRD Aru dengan Gubnernur Maluku, mereka melaporkan kinerja pemerintah setempat yang dinilai kurang maksimal, sehingga Gubernur memerintahkan pembentukan tim untuk diterjunkan guna melakukan evaluasi," kata Wakil Gubernur, Said Assagaff, di Ambon, Jumat.
Berdasarkan laporan dari anggota DPRD Aru, setelah Bupati Teddy Tengko nonaktif, terjadi hubungan tidak hamonis antara Plt Bupati Kepulauan Aru, Umar Djabumona dan Sekda G.A.A Gainau serta beberapa pejabat instansi terkait sehingga pelayanan publik terganggu.
"Selain menerjunkan tim evaluasi, kita juga akan memanggil Plt Bupati dan Sekda setempat untuk meminta penjelasan seputar masalah di daerah itu," kata Assagaff.
Ia mengungkapkan bahwa anggota DPRD Aru juga melaporkan sejumlah proyek yang dikerjakan menggunakan APBD provinsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Kami juga meminta DPRD Aru membuat laporan jika ada masalah dalam proyek yang sumber anggarannya menggunakan APBD provinsi," katanya.
Sedangkan keluhan tentang minimnya alokasi APBD provinsi untuk daerah itu akan dibahas bersama Bappeda dan biro keuangan provinsi.
"APBD kita sangat terbatas sehingga alokasinya juga kita prioritaskan untuk pembangunan yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak saja untuk Aru tetapi juga kabupten/kota lain di Maluku," kata Assagaff.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011
"Dalam pertemuan DPRD Aru dengan Gubnernur Maluku, mereka melaporkan kinerja pemerintah setempat yang dinilai kurang maksimal, sehingga Gubernur memerintahkan pembentukan tim untuk diterjunkan guna melakukan evaluasi," kata Wakil Gubernur, Said Assagaff, di Ambon, Jumat.
Berdasarkan laporan dari anggota DPRD Aru, setelah Bupati Teddy Tengko nonaktif, terjadi hubungan tidak hamonis antara Plt Bupati Kepulauan Aru, Umar Djabumona dan Sekda G.A.A Gainau serta beberapa pejabat instansi terkait sehingga pelayanan publik terganggu.
"Selain menerjunkan tim evaluasi, kita juga akan memanggil Plt Bupati dan Sekda setempat untuk meminta penjelasan seputar masalah di daerah itu," kata Assagaff.
Ia mengungkapkan bahwa anggota DPRD Aru juga melaporkan sejumlah proyek yang dikerjakan menggunakan APBD provinsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Kami juga meminta DPRD Aru membuat laporan jika ada masalah dalam proyek yang sumber anggarannya menggunakan APBD provinsi," katanya.
Sedangkan keluhan tentang minimnya alokasi APBD provinsi untuk daerah itu akan dibahas bersama Bappeda dan biro keuangan provinsi.
"APBD kita sangat terbatas sehingga alokasinya juga kita prioritaskan untuk pembangunan yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak saja untuk Aru tetapi juga kabupten/kota lain di Maluku," kata Assagaff.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011