![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://ambon.antaranews.com/berita/165303/ksp-sebut-modalitas-keagamaan-ri-sumbang-moral-imperative-call-g20-india&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2023/05/11/IMG-20230510-WA0005.jpg&description=KSP sebut modalitas keagamaan RI sumbang "moral imperative call" G20 India){kind=link}
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ruhaini Dzuhayatin mengatakan modalitas keagamaan Indonesia yang moderat menyumbang moral imperative call atau panggilan moral untuk bertindak melalui Forum Inter-Faith G20 di India.
Hal itu disampaikan Ruhaini usai menjadi pembicara dalam Forum Inter-Faith G-20 India, Rabu (10/5) sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
"Saya menyampaikan arahan dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang searah pula dengan harapan Duta Besar Indonesia untuk India agar dapat menyuarakan modalitas keagamaan Indonesia yang moderat dan terbuka bagi kemajuan dunia," kata Ruhaini.
Dalam forum itu, Siti Ruhaini hadir bersama tokoh dan pegiat kerja sama antaragama dari Indonesia, yaitu Anggota Dewan Pertimbangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Amin Abdulillah, pimpinan Pesantren Tebu Ireng Jombang Halim Mahfudz, Dekan Fakultas Ushuddin & Filsafat, UIN Yogjakarta Inayah Rohmaniyah, Wakil Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Alpha Amirrachman, serta Direktur Eksekutif Leimena Institute Matius Ho.
Siti Ruhaini menjadi pembicara dalam dua sesi, yaitu sesi Agama, Proteksi Sosial, dan Transformasi Kemanusiaan, serta sesi Agama dan Penghapusan Perdagangan Manusia yang semakin bermetamorfosa dalam bentuk-bentuk kejahatan baru seiring dengan arus teknologi digital.
Baca juga: KSP sebut pemerintah dukung KPU lanjutkan tahapan Pemilu 2024
Pada sesi pertama, Ruhaini menjelaskan proteksi sosial dan proteksi warga negara merupakan prioritas Presiden RI Joko Widodo.
Dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo, KSP ikut serta dalam menguatkan misi Presiden terkait proteksi sosial menuju resiliensi atau ketangguhan sosial dengan kemitraan kolaboratif dan konstruktif antara pemerintah dan simpul-simpul masyarakat sipil.
"Modalitas resiliensi kolaboratif tersebut merupakan best practises yang banyak dipuji dunia, utamanya pada saat menghadapi pandemi COVID-19 karena Indonesia pulih dan bangkit secara cepat. Modalitas ini yang menjadi tema Keketuaan Indonesia pada G20 Tahun 2022," jelas Ruhaini.
Dia menyampaikan ketangguhan sosial itu perlu terus dirawat melalui saling percaya dengan menguatkan faktor yang paling fundamental dan sekaligus sensitif, yaitu keragaman agama dan budaya.
"Presiden Jokowi telah mencanangkan program prioritas moderasi beragama yang menghargai dan menghormati perbedaan dan berkolaborasi dalam kesamaan," ujar dia.
Dia mengatakan secara lebih konkret dan efektif moderasi beragama perlu diarusutamakan melalui suatu pendekatan literasi keagamaan lintas budaya dalam bingkai rule of law di Indonesia yang pilot project-nya sedang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama Leimena Insitute dengan berbagai simpul-simpul strategis seperti ormas keagamaan, lembaga pendidikan dan lainnya.
Pada sesi kedua, Siti menjelaskan prioritas Presiden Indonesia dalam tekad menghentikan praktik-praktik perdagangan manusia dari hulu ke hilir, di mana selain penegakan hukum yang tegas, juga diperlukan peran tokoh dan lembaga agama dalam melakukan pencegahan, memberikan panduan moral, serta perlunya menghargai sesama manusia dan menghindari eksploitasi sesama warga negara dalam rangka membuka peluang kemajuan ekonomi.
Baca juga: KSP: Banyak produk hukum esensial disahkan di 2022
Oleh sebab itu, kata dia, tokoh agama dan lembaga agama memiliki peran sentral dan strategis dalam menyuarakan moral imperative call dalam praktik-praktik perbudakan modern yang telah dideklarasikan para tokoh agama dunia, termasuk Syech Besar Al Azhar dan Paus Francis, sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan.
Untuk diketahui Forum Inter-Faith G20 India membahas nilai dan prinsip agama dan kepercayaan di negara- negara G20 yang harus menjadi moral imperative call bagi agenda-agenda strategis G20 yang presidensinya pada tahun ini dipegang oleh India.
Forum tersebut telah dilaksanakan sejak 2014 guna menyuarakan nilai- nilai berbagai agama dunia dapat menjadi panduan moral negara anggota G20 tentang pentingnya martabat kemanusiaan, kelompok rentan dan kelestarian alam dalam pertumbuhan ekonomi.
Menurut Siti, Chief Coordinator of India’s G20 Presidency Shri Harsh Vardhan Shringla yang hadir dalam pembukaan forum menekankan pentingnya kontribusi agama dalam visi dan misi G20 India 2023 yang mengambil tema "One Earth, One Family, One Future" agar nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan pelestarian alam tidak tergerus kemajuan.
Sementara itu, kata Siti, India berharap kesungguhan Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia yang mendapat dukungan dari tokoh agama di Indonesia dan dunia, dapat disuarakan dalam pertemuan G20 di India.
Adapun para pembicara lain dari Indonesia juga menyuarakan pandangan-pandangan keagamaan yang moderat dan memberdayakan yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap manusia dan kelestarian alam sebagai pesan moral agama bagi kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak, termasuk akses pendidikan dan kesehatan.
Para pembicara Indonesia menyampaikan best practises dan modalitas Indonesia dalam membangun jejaring kolaborasi konstruktif pemerintah dengan kelompok agama di Indonesia dalam menguatkan resiliensi sosial menuju bangsa yang tangguh, bermartabat dan mandiri layaknya tercermin dalam penanggulangan Pandemi COVID-19 yang mendapat apresiasi WHO, termasuk kesuksesan Keketuaan G20 Indonesia Tahun 2022 serta Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KSP: Modalitas keagamaan RI sumbang "moral imperative call" G20 India
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
Hal itu disampaikan Ruhaini usai menjadi pembicara dalam Forum Inter-Faith G-20 India, Rabu (10/5) sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
"Saya menyampaikan arahan dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang searah pula dengan harapan Duta Besar Indonesia untuk India agar dapat menyuarakan modalitas keagamaan Indonesia yang moderat dan terbuka bagi kemajuan dunia," kata Ruhaini.
Dalam forum itu, Siti Ruhaini hadir bersama tokoh dan pegiat kerja sama antaragama dari Indonesia, yaitu Anggota Dewan Pertimbangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Amin Abdulillah, pimpinan Pesantren Tebu Ireng Jombang Halim Mahfudz, Dekan Fakultas Ushuddin & Filsafat, UIN Yogjakarta Inayah Rohmaniyah, Wakil Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Alpha Amirrachman, serta Direktur Eksekutif Leimena Institute Matius Ho.
Siti Ruhaini menjadi pembicara dalam dua sesi, yaitu sesi Agama, Proteksi Sosial, dan Transformasi Kemanusiaan, serta sesi Agama dan Penghapusan Perdagangan Manusia yang semakin bermetamorfosa dalam bentuk-bentuk kejahatan baru seiring dengan arus teknologi digital.
Baca juga: KSP sebut pemerintah dukung KPU lanjutkan tahapan Pemilu 2024
Pada sesi pertama, Ruhaini menjelaskan proteksi sosial dan proteksi warga negara merupakan prioritas Presiden RI Joko Widodo.
Dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo, KSP ikut serta dalam menguatkan misi Presiden terkait proteksi sosial menuju resiliensi atau ketangguhan sosial dengan kemitraan kolaboratif dan konstruktif antara pemerintah dan simpul-simpul masyarakat sipil.
"Modalitas resiliensi kolaboratif tersebut merupakan best practises yang banyak dipuji dunia, utamanya pada saat menghadapi pandemi COVID-19 karena Indonesia pulih dan bangkit secara cepat. Modalitas ini yang menjadi tema Keketuaan Indonesia pada G20 Tahun 2022," jelas Ruhaini.
Dia menyampaikan ketangguhan sosial itu perlu terus dirawat melalui saling percaya dengan menguatkan faktor yang paling fundamental dan sekaligus sensitif, yaitu keragaman agama dan budaya.
"Presiden Jokowi telah mencanangkan program prioritas moderasi beragama yang menghargai dan menghormati perbedaan dan berkolaborasi dalam kesamaan," ujar dia.
Dia mengatakan secara lebih konkret dan efektif moderasi beragama perlu diarusutamakan melalui suatu pendekatan literasi keagamaan lintas budaya dalam bingkai rule of law di Indonesia yang pilot project-nya sedang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama Leimena Insitute dengan berbagai simpul-simpul strategis seperti ormas keagamaan, lembaga pendidikan dan lainnya.
Pada sesi kedua, Siti menjelaskan prioritas Presiden Indonesia dalam tekad menghentikan praktik-praktik perdagangan manusia dari hulu ke hilir, di mana selain penegakan hukum yang tegas, juga diperlukan peran tokoh dan lembaga agama dalam melakukan pencegahan, memberikan panduan moral, serta perlunya menghargai sesama manusia dan menghindari eksploitasi sesama warga negara dalam rangka membuka peluang kemajuan ekonomi.
Baca juga: KSP: Banyak produk hukum esensial disahkan di 2022
Oleh sebab itu, kata dia, tokoh agama dan lembaga agama memiliki peran sentral dan strategis dalam menyuarakan moral imperative call dalam praktik-praktik perbudakan modern yang telah dideklarasikan para tokoh agama dunia, termasuk Syech Besar Al Azhar dan Paus Francis, sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan.
Untuk diketahui Forum Inter-Faith G20 India membahas nilai dan prinsip agama dan kepercayaan di negara- negara G20 yang harus menjadi moral imperative call bagi agenda-agenda strategis G20 yang presidensinya pada tahun ini dipegang oleh India.
Forum tersebut telah dilaksanakan sejak 2014 guna menyuarakan nilai- nilai berbagai agama dunia dapat menjadi panduan moral negara anggota G20 tentang pentingnya martabat kemanusiaan, kelompok rentan dan kelestarian alam dalam pertumbuhan ekonomi.
Menurut Siti, Chief Coordinator of India’s G20 Presidency Shri Harsh Vardhan Shringla yang hadir dalam pembukaan forum menekankan pentingnya kontribusi agama dalam visi dan misi G20 India 2023 yang mengambil tema "One Earth, One Family, One Future" agar nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan pelestarian alam tidak tergerus kemajuan.
Sementara itu, kata Siti, India berharap kesungguhan Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia yang mendapat dukungan dari tokoh agama di Indonesia dan dunia, dapat disuarakan dalam pertemuan G20 di India.
Adapun para pembicara lain dari Indonesia juga menyuarakan pandangan-pandangan keagamaan yang moderat dan memberdayakan yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap manusia dan kelestarian alam sebagai pesan moral agama bagi kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak, termasuk akses pendidikan dan kesehatan.
Para pembicara Indonesia menyampaikan best practises dan modalitas Indonesia dalam membangun jejaring kolaborasi konstruktif pemerintah dengan kelompok agama di Indonesia dalam menguatkan resiliensi sosial menuju bangsa yang tangguh, bermartabat dan mandiri layaknya tercermin dalam penanggulangan Pandemi COVID-19 yang mendapat apresiasi WHO, termasuk kesuksesan Keketuaan G20 Indonesia Tahun 2022 serta Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KSP: Modalitas keagamaan RI sumbang "moral imperative call" G20 India
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023