Ambon (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu bersama Kapolda Brigjen Polisi Syarief Gunawan diminta memberikan jaminan aparat keamanan bagi masyarakat menjelang akhir tahun, khususnya menyambut perayaan Natal 25 Desember 2011 dan Tahun Baru 2012.
"Terutama di Kabupaten Maluku Tenggara saat ini masih ada potensi perkelahian antarwarga yang dipicu persoalan pemilihan kepala Ohoi (kepala desa) sehingga masyarakat masih melakukan aksi blokir jalan raya," kata anggota DPRD Maluku, Taher Hanubun di Ambon, Senin.
Permintaan Hanubun disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Maluku tentang penyampaian pidato pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) tahun anggaran 2012 oleh Gubernur Ralahalu.
Adanya jaminan keamanan dari pemerintah daerah bersama aparat keamanan dalam menyikapi perkembangan yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara secara khusus maupun di seluruh daerah tingkat dua, akan memberikan rasa nyaman dan tenang bagi masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru.
Sehingga campur tangan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi, serta adanya sikap tegas aparat kepolisian dalam menegakan supremasi hukum tentunya akan membuat masyarakat tidak akan saling berhadap-hadapan.
Anggota DPRD Maluku asal daerah pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru ini mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat Malra yang masih saling memasang barikade jalan raya menggunakan ban-ban mobil, batu dan matrial lainnya akibat persoalan batas tanah dan pemilihan kepala Ohoi.
Pemilihan kepala Ohoi di sejumlah desa seperti Desa Ohoiwait, Kecamatan Kei Besar, Desa Tamean, Kei Kecil Timur juga menimbulkan persoalan di masyarakat, termasuk pemilihan kepala Ohoi Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil yang menyebabkan warga saling bentrok hingga satu orang meninggal dunia dan beberapa warga termasuk aparat kepolisian luka-luka berat dan ringan.
Sama halnya dengan rencana Pemkab Pemkab Malra yang ingin membangun pabrik pengolahan rumput laut antara Desa Letduan dengan Dian Darat tanpa memperhatikan keberadaan lokasinya sebagai tanah adat milik siapa sehingga terjadi ketegangan dan Pemkab akhirnya memindahkan lokasi pembangunan pabrik ke tempat lain.
"Perkelahian antar warga yang menimbulkan korban jiwa antara desa bertetangga Postho-Haria, Kecamatan Saparua (Maluku Tengah) sampai saat ini belum juga tuntas penyelesaiannya, padahal anak-anak sekolah saat ini harus mengikuti ujian semester dan tinggal beberapa pekan akan merayakan Natal serta Tahun Baru," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011
"Terutama di Kabupaten Maluku Tenggara saat ini masih ada potensi perkelahian antarwarga yang dipicu persoalan pemilihan kepala Ohoi (kepala desa) sehingga masyarakat masih melakukan aksi blokir jalan raya," kata anggota DPRD Maluku, Taher Hanubun di Ambon, Senin.
Permintaan Hanubun disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Maluku tentang penyampaian pidato pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) tahun anggaran 2012 oleh Gubernur Ralahalu.
Adanya jaminan keamanan dari pemerintah daerah bersama aparat keamanan dalam menyikapi perkembangan yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara secara khusus maupun di seluruh daerah tingkat dua, akan memberikan rasa nyaman dan tenang bagi masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru.
Sehingga campur tangan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi, serta adanya sikap tegas aparat kepolisian dalam menegakan supremasi hukum tentunya akan membuat masyarakat tidak akan saling berhadap-hadapan.
Anggota DPRD Maluku asal daerah pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru ini mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat Malra yang masih saling memasang barikade jalan raya menggunakan ban-ban mobil, batu dan matrial lainnya akibat persoalan batas tanah dan pemilihan kepala Ohoi.
Pemilihan kepala Ohoi di sejumlah desa seperti Desa Ohoiwait, Kecamatan Kei Besar, Desa Tamean, Kei Kecil Timur juga menimbulkan persoalan di masyarakat, termasuk pemilihan kepala Ohoi Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil yang menyebabkan warga saling bentrok hingga satu orang meninggal dunia dan beberapa warga termasuk aparat kepolisian luka-luka berat dan ringan.
Sama halnya dengan rencana Pemkab Pemkab Malra yang ingin membangun pabrik pengolahan rumput laut antara Desa Letduan dengan Dian Darat tanpa memperhatikan keberadaan lokasinya sebagai tanah adat milik siapa sehingga terjadi ketegangan dan Pemkab akhirnya memindahkan lokasi pembangunan pabrik ke tempat lain.
"Perkelahian antar warga yang menimbulkan korban jiwa antara desa bertetangga Postho-Haria, Kecamatan Saparua (Maluku Tengah) sampai saat ini belum juga tuntas penyelesaiannya, padahal anak-anak sekolah saat ini harus mengikuti ujian semester dan tinggal beberapa pekan akan merayakan Natal serta Tahun Baru," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011