Badan Pusat Statistik Maluku mengemukakan dalam merancang program penanggulangan kemiskinan di provinsi itu dibutuhkan data yang akurat agar bisa berhasil dan tepat sasaran.
"Pengukuran kemiskinan yang terpercaya, dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan upaya penurunan kemiskinan," kata Kepala BPS Provinsi Maluku Maritje Pattiwalapia di Ambon, Selasa.
Ia menyampaikan hal itu pada Seminar Statistik Berkualitas dengan tema Tantangan dan Peluang Mengatasi Kemiskinan Maluku:Peran Statistik Berkualitas untuk kemajuan Maluku" digelar dalam rangka memperingati hari statistik yang ke-63 2023.
Matitje menekankan salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedia data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.
"Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan. Membandingkan kemiskinan antarawaktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka," katanya.
Maritje juga mengakui, secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak dapat mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
Definisi yang luas ini menunjukan kemiskinan merupakan masalah multi dimensional, sehingga tidak mudah untuk mengukur kemiskinan dan perlu kesepakatan pendekatan pengukuran yang dipakai.
Ia memaparkan untuk mengukur tingkat kemiskinan Indonesia, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).
Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan makanan dan bukan makanan.
Ia berharap lewat data yang akurat dapat menjadi rujukan bagi Pemprov Maluku dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan.
Seminar yang diikuti oleh OPD, kementerian dan lembaga terkait menghadirkan tiga narasumber yaitu Kepala BPS Maluku Maritje Pattiwalapia, Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura , Izaaach Matitaputty.
Sementara Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah menjabarkan upaya yang dilakukan pemerintah provinsi dalam menanggulangi kemiskinan salah satunya tiap OPD memiliki satu desa binaan guna percepatan penurunan angka Kemiskinan.
"Menurunkan angka kemiskinan di Maluku ini perlu kerja kolaborasi," kata dia.
Berdasarkan data yang dihimpun jumlah penduduk miskin ekstrem di Maluku mencapai 97.747 jiwa, dengan total rumah tangga miskin ekstrem 22.110 rumah tangga.
Lima daerah di Maluku yang masuk kategori kemiskinan ekstrem ditangani pemerintah adalah Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Pengukuran kemiskinan yang terpercaya, dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan upaya penurunan kemiskinan," kata Kepala BPS Provinsi Maluku Maritje Pattiwalapia di Ambon, Selasa.
Ia menyampaikan hal itu pada Seminar Statistik Berkualitas dengan tema Tantangan dan Peluang Mengatasi Kemiskinan Maluku:Peran Statistik Berkualitas untuk kemajuan Maluku" digelar dalam rangka memperingati hari statistik yang ke-63 2023.
Matitje menekankan salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedia data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.
"Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan. Membandingkan kemiskinan antarawaktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka," katanya.
Maritje juga mengakui, secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak dapat mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
Definisi yang luas ini menunjukan kemiskinan merupakan masalah multi dimensional, sehingga tidak mudah untuk mengukur kemiskinan dan perlu kesepakatan pendekatan pengukuran yang dipakai.
Ia memaparkan untuk mengukur tingkat kemiskinan Indonesia, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).
Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan makanan dan bukan makanan.
Ia berharap lewat data yang akurat dapat menjadi rujukan bagi Pemprov Maluku dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan.
Seminar yang diikuti oleh OPD, kementerian dan lembaga terkait menghadirkan tiga narasumber yaitu Kepala BPS Maluku Maritje Pattiwalapia, Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura , Izaaach Matitaputty.
Sementara Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah menjabarkan upaya yang dilakukan pemerintah provinsi dalam menanggulangi kemiskinan salah satunya tiap OPD memiliki satu desa binaan guna percepatan penurunan angka Kemiskinan.
"Menurunkan angka kemiskinan di Maluku ini perlu kerja kolaborasi," kata dia.
Berdasarkan data yang dihimpun jumlah penduduk miskin ekstrem di Maluku mencapai 97.747 jiwa, dengan total rumah tangga miskin ekstrem 22.110 rumah tangga.
Lima daerah di Maluku yang masuk kategori kemiskinan ekstrem ditangani pemerintah adalah Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023