Ambon (Antara Maluku) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membantu Rp5,8 miliar untuk proses relokasi 235 kepala keluarga di Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

"BNPB telah menyalurkan anggaran sebesar Rp5,8 miliar untuk membantu proses relokasi warga Batu Gajah," kata Asisten II bidang Pembangunan dan Perencanaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, Piet Saimima, di Ambon, Rabu.

Menurut dia, penelitian dan rekomendasi tim Geotekonologi - LIPI Bandung menyatakan kawasan Batu Gajah tidak layak untuk dihuni lagi, sehingga warga setempat harus segera direlokasi ke tempat baru.

"Rekomendasi tim LIPI itu menjadi prioritas utama Pemkot untuk segera merelokasi warga. Dalam waktu dekat, tim relokasi akan dilakukan pemetaan lokasi," katanya.

Saimima mengatakan, tim koordinasi Pemkot Ambon dan LIPI untuk sementara akan melakukan pemetaan lokasi guna proses relokasi warga.

"Setelah pemetaan, kami akan menyurati Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, untuk mengalihkan dana ke rekening Pemkot," ujarnya.

Anggaran pembangunan, lanjut Saimima, sebesar Rp59 juta per unit rumah dengan menggunakan dana "sharing" dari BNPB, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), Kementerian Sosial (Kemensos) dan APBD Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemkot Ambon.

"BNPB membantu Rp25 juta per unit rumah, sedangkan sisanya Rp34 juta akan menggunakan dana sharing," katanya.

Tahap awal, pihaknya akan menyediakan lahan seluas 11 hektare di enam lokasi yakni di Desa Tawiri, Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon; Desa Passo dan Halong, Kecamatan Baguala; dan Desa Nusaniwe dan Amahusu, Kecamatan Nusaniwe.

"Penetapan lokasi berdasarkan persetujuan enam raja atau kepala desa di Ambon sebagai tanggung jawab bersama warga kota," katanya.

Saimima mengakui, proses relokasi merupakan tugas bersama untuk melindungi warga guna mengantisipasi timbulnya korban jiwa akibat bencana alam.

"Dalam waktu dekat kita segera melakukan proses relokasi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Proses relokasi kita tidak bekerja sendiri, tetapi kita berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah pusat," ujarnya.

Pewarta: ANTARA

Editor : John Nikita S


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012