Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku mengingatkan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan anggaran 2024 yang lebih efisien dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan Mes Maluku di Jakarta dan Pasar Mardika Ambon.

"Peningkatan PAD harus diupayakan lewat pengelolaan Mes Maluku dan Pasar Mardika yang lebih profesional," kata Plh Sekretaris DPRD Maluku Fahratun Rabiah Samal di Ambon, Rabu.

Penegasan tersebut disampaikan Fahratun saat membacakan kesimpulan kerja Banggar dalam rapat paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara DPRD Provinsi Maluku dengan Pemerintah Daerah terhadap Dokumen KUA- PPAS APBD Tahun Anggaran 2024.

Banggar mengamati adanya keterbatasan anggaran pada 2024 sehingga menjadi sangat urgen untuk mengelola anggaran keuangan daerah yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Pendapatan daerah dalam RAPBD Maluku 2024 direncanakan sebesar Rp3,199 triliun lebih tinggi dari 2023 sebesar Rp3,145 triliun atau terjadi kenaikan Rp54,3 miliar (1,73 persen).

Kemudian belanja daerah pada 2024 direncanakan sebesar Rp 3,1 triliun lebih tinggi dibanding tahun anggaran 2023 Rp 3,1 triliun atau mengalami kenaikan 0.56 persen. 

Dikatakan, penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan pengamanan Pilkada menjadi sangat penting dan segera dikomunikasikan.

Kemudian penggunaan anggaran Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) untuk tahun 2024 sudah harus dihapuskan.

Hasil kesimpulan ini diperoleh melalui proses pada Banggar DPRD Maluku yang telah melakukan pembahasan dengan TAPD berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

"Kesimpulan Banggar ini diambil dengan memahami perkembangan pembicaraan melalui saran dan masukan anggota Banggar dalam proses pembahasan serta berbagai penjelasan dan argumen yang disampaikan TAPD baik secara umum, pendapatan, belanja, dan pembiayaan," ujarnya.

Sebelumnya Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno mengungkapkan Anggaran Pendapatan  Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku tahun anggaran 2024 sebesar Rp3,199 triliun atau naik 1,73 persen dibandingkan  2023 yang hanya sebesar Rp3,145 triliun.

"Kenaikan sebesar Rp54,320 miliar pada 2024," ucap Wakil Gubernur Barnabas Orno.


Ia menjelaskan kenaikan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp757,451 miliar atau bertambah Rp11,567 miliar dari tahun anggaran 2023 sebesar Rp745,884 miliar atau naik 1,55 persen.

Dari gambaran rencana pendapatan daerah tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3,199 triliun, Wagub mengatakan jika diperhadapkan dengan rencana belanja daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp3,177 triliun, maka terdapat surplus anggaran sebesar Rp21,888 miliar.

Selanjutnya untuk pembiayaan daerah yang merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran pada sisi pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah, direncanakan sebesar Rp114,783 miliar,

“Dari uraian pembiayaan daerah tersebut, maka terdapat defisit pembiayaan netto sebesar Rp21,888 miliar dengan demikian maka surplus pada rancangan peraturan daerah tentang APBD provinsi Maluku tahun anggaran 2024 sebesar Rp21,888 miliar, dapat menutupi defisit pembiayaan netto juga sebesar Rp21,888 miliar sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2024 menjadi nihil," tuturnya.


 

Pewarta: Daniel Leonard

Editor : Ikhwan Wahyudi


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023