Balai Sungai Wilayah Maluku mengagendakan pemeriksaan setiap embung-embung yang telah dibangun pada sejumlah daerah yang kondisinya saat ini dalam keadaan rusak.
"Fungsi embung-embung sekarang ini sudah berubah dan lebih mengarah kepada air baku, dan yang sudah dibangun selama ini di sejumlah kabupaten dan kota tetap akan dipelihara," kata Kepala Seksi PID SDA BWS Maluku Said Udin Letsoin di Ambon, Rabu.
Penjelasan Said disampaikan dalam rapat kerja dengan pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Maluku dalam rangka penyampaian aspirasi DPRD kepada pemerintah.
Menurut dia, ada banyak embung-embung penampung air hujan yang sudah lama dibangun di sejumlah kabupaten dan kota, terutama untuk wilayah yang kekurangan air.
"Sehingga dalam pelaksanaannya, kami akan melakukan pengecekan lagi di lapangan untuk melihat yang sudah mengalami kerusakan," ucapnya.
Anggota Komisi III DPRD Maluku Anos Yeremias mengatakan, embung-embung yang dibangun Kabupaten Maluku Tengah misalnya sudah dalam kondisi tidak terawat dan terkesan menjadi sarang nyamuk.
"Embung itu dibangun di Negeri Ulath, Kecamatan Saparua (Malteng) namun tidak membawa manfaat untuk masyarakat di sana," katanya.
Kemudian ada embung-embung yang dibangun banyak yang sudah bocor sehingga tidak bisa menampung air dan tidak membawa manfaat untuk ternak maupun lahan pertanian warga seperti di Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar," jelas Anos.
Sementara Wakil Ketua Komisi III Saudah Tethol mengatakan, masyarakat di Kepulauan Kei Besar sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk membangun talud-talud penahan pantai pada sejumlah desa atau ohoi.
"Tidak mungkin mengharapkan anggaran pemerintah provinsi yang sangat terbatas sehingga perlu ada campur tangan pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai," ujarnya.
Sebab masyarakat beberapa ohoi di Kei Besar terpaksa bergeser dari kampung halamannya yang semula di pesisir pantai menuju dataran lebih tinggi akibat abrasi setiap tahun.
Bahkan tempat-tempat pemakaman umum di beberapa ohoi juga sudah terendam air laut akibat abrasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
"Fungsi embung-embung sekarang ini sudah berubah dan lebih mengarah kepada air baku, dan yang sudah dibangun selama ini di sejumlah kabupaten dan kota tetap akan dipelihara," kata Kepala Seksi PID SDA BWS Maluku Said Udin Letsoin di Ambon, Rabu.
Penjelasan Said disampaikan dalam rapat kerja dengan pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Maluku dalam rangka penyampaian aspirasi DPRD kepada pemerintah.
Menurut dia, ada banyak embung-embung penampung air hujan yang sudah lama dibangun di sejumlah kabupaten dan kota, terutama untuk wilayah yang kekurangan air.
"Sehingga dalam pelaksanaannya, kami akan melakukan pengecekan lagi di lapangan untuk melihat yang sudah mengalami kerusakan," ucapnya.
Anggota Komisi III DPRD Maluku Anos Yeremias mengatakan, embung-embung yang dibangun Kabupaten Maluku Tengah misalnya sudah dalam kondisi tidak terawat dan terkesan menjadi sarang nyamuk.
"Embung itu dibangun di Negeri Ulath, Kecamatan Saparua (Malteng) namun tidak membawa manfaat untuk masyarakat di sana," katanya.
Kemudian ada embung-embung yang dibangun banyak yang sudah bocor sehingga tidak bisa menampung air dan tidak membawa manfaat untuk ternak maupun lahan pertanian warga seperti di Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar," jelas Anos.
Sementara Wakil Ketua Komisi III Saudah Tethol mengatakan, masyarakat di Kepulauan Kei Besar sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk membangun talud-talud penahan pantai pada sejumlah desa atau ohoi.
"Tidak mungkin mengharapkan anggaran pemerintah provinsi yang sangat terbatas sehingga perlu ada campur tangan pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai," ujarnya.
Sebab masyarakat beberapa ohoi di Kei Besar terpaksa bergeser dari kampung halamannya yang semula di pesisir pantai menuju dataran lebih tinggi akibat abrasi setiap tahun.
Bahkan tempat-tempat pemakaman umum di beberapa ohoi juga sudah terendam air laut akibat abrasi.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024