Ternate (Antara Maluku) - Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menyalurkan bantuan bahan makanan, air mineral dan obat-obatan kepada korban banjir bandang di Desa Bori, Kecamatan Bacan Timur.
Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Halsel Daud Djubaidi ketika dihubungi di Labuha, Jumat, mengatakan, Pemkab Halmahera Selatan juga telah menurunkan tim dari instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan ke lokasi bencana untuk membantu warga setempat.
Desa Bori pada Senin malam (1/7) dilanda banjir bandang menyusul hujan deras mengguyur daerah itu yang mengakibatkan ratusan rumah warga rusak berat dan ringan, namun sejauh ini belum diperoleh laporan adanya korban jiwa.
Daud membantah tudingan dari sejumlah pihak bahwa Pemkab Halmahera Selatan kurang memedulikan nasib warga Desa Bori yang terkena bencana banjir bandang tersebut, namun diakui bahwa penyaluran bantuan ke sana terlambat sehari.
Terlambatnya bantuan tersebut karena musibah terjadi pada malam hari sehingga Pemkab Halmahera Selatan baru bisa menyalurkan bantuan keesokan harinya, tetapi tim dari pemerintah kabupaten langsung diturunkan ke lokasi bencana sesaat setelah mendapat laporan adanya bencana itu.
Daud mengatakan, Pemkab Halmahera Selatan juga nantinya akan memberikan bantuan perbaikan rumah warga yang rusak di Desa Bori akibat terjangan banjir bandang tersebut, termasuk bantuan untuk perbaikan berbagai fasilitas umum.
Pemerintah daerah mengimbau kwarga yang berada di daerah rawan banjir untuk waspada, karena banjir bandang seperti yang terjadi di Desa Bori tersebut tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi karena wilayah Halmahera Selatan masih berpotensi diguyur hujan deras.
Sementara itu, seorang pemerhati lingkungan di Halmahera Selatan, Ambran menilai bajir yang terjadi di Desa Bori tersebut merupakan dampak dari kegiatan pengolahan hutan di wilayah sekitarnya, yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.
Oleh karena itu, Pemkab Halmahera Selatan sebaiknya tidak lagi mengeluarkan izin pengolahan hutan di daerah itu, selain itu juga harus segera merehabilitasi semua kawasan hutan yang telah rusak terutama di sekitar permukiman warga.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013
Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Halsel Daud Djubaidi ketika dihubungi di Labuha, Jumat, mengatakan, Pemkab Halmahera Selatan juga telah menurunkan tim dari instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan ke lokasi bencana untuk membantu warga setempat.
Desa Bori pada Senin malam (1/7) dilanda banjir bandang menyusul hujan deras mengguyur daerah itu yang mengakibatkan ratusan rumah warga rusak berat dan ringan, namun sejauh ini belum diperoleh laporan adanya korban jiwa.
Daud membantah tudingan dari sejumlah pihak bahwa Pemkab Halmahera Selatan kurang memedulikan nasib warga Desa Bori yang terkena bencana banjir bandang tersebut, namun diakui bahwa penyaluran bantuan ke sana terlambat sehari.
Terlambatnya bantuan tersebut karena musibah terjadi pada malam hari sehingga Pemkab Halmahera Selatan baru bisa menyalurkan bantuan keesokan harinya, tetapi tim dari pemerintah kabupaten langsung diturunkan ke lokasi bencana sesaat setelah mendapat laporan adanya bencana itu.
Daud mengatakan, Pemkab Halmahera Selatan juga nantinya akan memberikan bantuan perbaikan rumah warga yang rusak di Desa Bori akibat terjangan banjir bandang tersebut, termasuk bantuan untuk perbaikan berbagai fasilitas umum.
Pemerintah daerah mengimbau kwarga yang berada di daerah rawan banjir untuk waspada, karena banjir bandang seperti yang terjadi di Desa Bori tersebut tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi karena wilayah Halmahera Selatan masih berpotensi diguyur hujan deras.
Sementara itu, seorang pemerhati lingkungan di Halmahera Selatan, Ambran menilai bajir yang terjadi di Desa Bori tersebut merupakan dampak dari kegiatan pengolahan hutan di wilayah sekitarnya, yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.
Oleh karena itu, Pemkab Halmahera Selatan sebaiknya tidak lagi mengeluarkan izin pengolahan hutan di daerah itu, selain itu juga harus segera merehabilitasi semua kawasan hutan yang telah rusak terutama di sekitar permukiman warga.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013