Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengingatkan institusi TNI untuk melakukan evaluasi internal atas kasus oknum prajurit TNI Angkatan Udara yang menembak pemulung di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
"Semoga ini menjadi evaluasi internal TNI untuk lebih dapat memberikan pembinaan, khususnya dalam hal integritas dan moralitas anggotanya,” kata Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Meutya yang menyesalkan adanya insiden penembakan itu pun mendesak agar TNI menindak tegas pelaku penembakan.
"Insiden ini tidak dapat ditoleransi karena telah melukai masyarakat yang tidak melakukan ancaman. Pelaku harus mendapatkan sanksi hukum sesuai mekanisme yang ada dan harus ada evaluasi terkait persoalan ini dari jajaran TNI,” katanya.
Dia mengatakan seharusnya prajurit bisa melakukan pendekatan yang lebih humanis, meskipun korban melakukan kesalahan dengan memasuki kompleks perumahan TNI AU.
"Gunakan pendekatan yang lebih memanusiakan manusia dalam kasus seperti ini. Beri pembinaan, bukan justru malah memacu pelatuk senjata. Saya minta TNI lebih mengedepankan pendekatan humanis kepada rakyat," ucapnya.
Berkaca pada kasus penembakan tersebut, Meutya mengingatkan prajurit TNI untuk sentiasa merangkul dan memberikan rasa aman bagi rakyat.
"Kita ketahui bersama bahwa salah satu kewajiban TNI adalah dekat dengan rakyat. Jangan karena menggunakan seragam maka bisa bertindak arogan dengan warga sipil," tuturnya.
Dia memandang kasus penembakan pemulung oleh oknum prajurit TNI itu telah mencederai Delapan Wajib TNI, yang salah satunya berisi agar prajurit tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
Untuk itu, Meutya mengingatkan seluruh prajurit TNI untuk terus memegang Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.
"Delapan Wajib TNI harus mendarah daging di hidup seorang prajurit agar tidak merasa lebih berkuasa dibandingkan masyarakat sipil," kata Meutya.
Sebelumnya, pada Jumat (12/7), Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Hasanuddin Makassar Marsekal Pertama TNI Bonang Bayuaji mengatakan oknum prajurit TNI AU yang diduga menembak warga di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dipastikan akan diproses hukum sesuai prosedur yang berlaku.
"Kasus itu sudah kami tangani sesuai arahan pimpinan dan pelaku akan diproses sesuai aturan yang berlaku," kata Bonang Bayuaji kepada kepada wartawan di Palu.
Kasus penembakan pemulung itu terjadi di kompleks rumah dinas TNI AU Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Palu Selatan, Kamis (11/7).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi I DPR ingatkan TNI evaluasi kasus penembakan pemulung
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
"Semoga ini menjadi evaluasi internal TNI untuk lebih dapat memberikan pembinaan, khususnya dalam hal integritas dan moralitas anggotanya,” kata Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Meutya yang menyesalkan adanya insiden penembakan itu pun mendesak agar TNI menindak tegas pelaku penembakan.
"Insiden ini tidak dapat ditoleransi karena telah melukai masyarakat yang tidak melakukan ancaman. Pelaku harus mendapatkan sanksi hukum sesuai mekanisme yang ada dan harus ada evaluasi terkait persoalan ini dari jajaran TNI,” katanya.
Dia mengatakan seharusnya prajurit bisa melakukan pendekatan yang lebih humanis, meskipun korban melakukan kesalahan dengan memasuki kompleks perumahan TNI AU.
"Gunakan pendekatan yang lebih memanusiakan manusia dalam kasus seperti ini. Beri pembinaan, bukan justru malah memacu pelatuk senjata. Saya minta TNI lebih mengedepankan pendekatan humanis kepada rakyat," ucapnya.
Berkaca pada kasus penembakan tersebut, Meutya mengingatkan prajurit TNI untuk sentiasa merangkul dan memberikan rasa aman bagi rakyat.
"Kita ketahui bersama bahwa salah satu kewajiban TNI adalah dekat dengan rakyat. Jangan karena menggunakan seragam maka bisa bertindak arogan dengan warga sipil," tuturnya.
Dia memandang kasus penembakan pemulung oleh oknum prajurit TNI itu telah mencederai Delapan Wajib TNI, yang salah satunya berisi agar prajurit tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
Untuk itu, Meutya mengingatkan seluruh prajurit TNI untuk terus memegang Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.
"Delapan Wajib TNI harus mendarah daging di hidup seorang prajurit agar tidak merasa lebih berkuasa dibandingkan masyarakat sipil," kata Meutya.
Sebelumnya, pada Jumat (12/7), Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Hasanuddin Makassar Marsekal Pertama TNI Bonang Bayuaji mengatakan oknum prajurit TNI AU yang diduga menembak warga di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dipastikan akan diproses hukum sesuai prosedur yang berlaku.
"Kasus itu sudah kami tangani sesuai arahan pimpinan dan pelaku akan diproses sesuai aturan yang berlaku," kata Bonang Bayuaji kepada kepada wartawan di Palu.
Kasus penembakan pemulung itu terjadi di kompleks rumah dinas TNI AU Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Palu Selatan, Kamis (11/7).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi I DPR ingatkan TNI evaluasi kasus penembakan pemulung
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024