Anggota DPR: Pendidikan nasional perlu rencanainduk jangka panjang

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai bahwa pendidikan nasional memerlukan rencana induk jangka panjang agar arah kebijakan tidak terus berubah setiap pergantian kepemimpinan.

“Masalah utamanya adalah kita belum memiliki blueprint atau rencana induk pendidikan nasional. Saat ini, kami sedang mengupayakan agar hal ini masuk dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional,” kata Fikri di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, ketiadaan rencana induk pada saat ini membuat berbagai kebijakan pendidikan berjalan tanpa arah yang jelas dan cenderung bersifat tambal sulam, termasuk perubahan kurikulum yang kerap terjadi.

Ia lalu mengatakan bahwa kondisi tersebut di antaranya berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri. Salah satunya tercermin dari pergeseran preferensi orang tua yang kini lebih memilih sekolah swasta karena mencari kepastian kualitas layanan pendidikan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2021–2024 pun, kata dia, mengonfirmasi terjadinya penurunan jumlah peserta didik di sekolah negeri jenjang dasar dan menengah, yang berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah siswa di sekolah swasta.

Fikri pun menilai bahwa salah satu penyebab masalah itu adalah hilangnya tolok ukur kualitas pendidikan secara nasional sejak penghapusan Ujian Nasional (UN), serta belum tertatanya sistem penerimaan peserta didik baru.

“Dahulu, ada Ujian Nasional yang memperlihatkan peta kualitas sekolah, mana yang bagus dan mana yang kurang, sekolah negeri rata-rata mendominasi nilai tersebut sehingga menjadi kebanggaan. Namun sekarang, ukuran keberhasilan seorang anak menjadi berkualitas atau tidak menjadi kurang jelas karena tidak ada parameter spesifik atau pembanding secara nasional,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan zonasi dan pembiayaan di sekolah negeri yang dinilai membebani orang tua. Meskipun sekolah negeri memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Fikri mengatakan dalam praktiknya masih ditemukan pungutan yang nilainya hampir setara dengan sekolah swasta.

Berikutnya, Fikri menilai sistem zonasi yang kaku kerap menghambat akses siswa ke sekolah terdekat secara geografis karena perbedaan wilayah administratif.sehingga orang tua memilih sekolah swasta demi kenyamanan dan kepastian layanan.

Fikri juga menyoroti belum optimalnya pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah negeri. Ia mengatakan, masih banyak sekolah yang menyandang label inklusi, namun belum didukung sarana prasarana ramah disabilitas maupun sumber daya manusia yang memadai.

“Sekolah mengaku inklusi, tetapi bangunan tidak ramah disabilitas, tidak ada bidang miring atau guiding block tuna netra. SDM atau gurunya pun tidak paham cara memperlakukan penyandang disabilitas, sehingga memicu perundungan,” kata dia.

Untuk itu, ia mendorong agar penyusunan Rencana Induk Pendidikan Nasional segera diwujudkan dan memiliki dasar hukum yang kuat. Menurut Fikri, sektor lain seperti pariwisata telah memiliki rencana induk jangka panjang, sementara pendidikan nasional justru belum memiliki arah baku.

Ia berharap, melalui revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), rencana induk pendidikan dapat menjadi acuan jangka panjang dalam pengelolaan anggaran, pengembangan kurikulum, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPR: Pendidikan nasional perlu rencana induk jangka panjang