Ternate (Antara Maluku) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kota Ternate, Maluku Utara (Malut), menyiapkan enam Tenaga Pendamping Desa (TPD) pada kegiatan pengembangan sumber daya pesisir atau Coastal Comunnity Development Proyek (CCDP) yang dikembangkan oleh lembaga donor Internasioanal Founding Algyculture Development (IFAD).
"Enam orang yang ditetapkan DKP untuk menjadi tim pendamping desa melakukan pendampingan terhadap masyarakat pesisir," kata Kepala DKP Kota Ternate, Ruslan Bian di Ternate, Jumat.
Ia mengatakan, proyek IFAD di kota Ternate, telah dilaksanakan sejak tahun 2013 lalu dan pada tahun ini, pemkot melalui DKP, mendapatkan anggaran sebesar Rp2,3 miliar untuk pengembangan masyarakat pesisir.
Untuk tahun 2014, DKP mendapatkan total anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat pesisir dari lembaga donor IFAD itu, sebesar lebih dari Rp5 miliar, namun khusus untuk bansos, diploting lebih dari Rp2,3 miliar, ia menjelaskan.
Anggaran ini, diberikan kepada masyarakat pesisir untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi, namun program ini akan didampingi tenaga pendamping desa, berdasarkan arahan dari lembaga donor IFAD, kata Ruslan.
Untuk sembilan kelurahan yang menerima bantuan tersebut, terbagi pada 3 kecamatan di kota Ternate, jadi ada 2 tenaga pendamping per 3 kelurahan, jadi misalnya 3 kelurahan di Moti akan didampingi 2 tenaga pendamping, begitu juga di kecamatan pulau Ternate dan Hiri.
Ruslan menjelaskan, saat ini, para tenaga pendamping, akan melakukan identifikasi dan verifikasi warga yang mendapatkan bantuan sosial dari IFAD, melalui DKP.
Pendampingan ini, kata Ruslan, meliputi, pemuktahiran data, perencanaan, pengusulan, pelaksanaan hingga pengawasan, agar sasaran proyek dapat dicapai dengan hasil maksimal. Ruslan mengklaim, jika proses verifikasi telah selesai dilakukan, maka bantuan untuk masyarakat pesisir akan segera dicairkan.
Tentu yang pertama adalah, warga penerima bantuan harus benar-benar masuk kriteria sebagaimana yang diinginkan lembaga donor, yakni, masyarakat yang berdomisili di pesisir dan berprofesi sebagai nelayan serta berhak menerima dalam artian taraf hidupnya masih dibawah" pungkas Ruslan.
Pemkot Ternate melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) pada tahun ini, mendapatkan bantuan sosial senilai lebih dari Rp2,3 miliar untuk program Coastal Comunnity Development Proyek (CCDP) atau proyek pengembangan sumber daya pesisir.
Bantuan tersebut, berasal dari, lembaga donor Internasional Founding Algyculture Development (IFAD), yang bermarkas di Roma Italia. Bantuan tersebut, diberikan untuk mengembangkan masyarakat pesisir pada sembilan kelurahan di 4 kecamatan, meliputi, kecamatan Pulau Ternate, Moti, dan kecamatan Hiri.
Ia mengakui, sembilan kelurahan yang memperoleh bantuan tersebut diantaranya, kelurahan, Sulamadaha, Tobololo dan Kulaba di kecamatan pulau Ternate, kemudian di kecamatan Hiri di kelurahan Mado, Togolobe dan Dorari Isa, sedangkan di Moti, pada kelurahan Moti kota, Tadenas serta kelurahan Tafaga.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Enam orang yang ditetapkan DKP untuk menjadi tim pendamping desa melakukan pendampingan terhadap masyarakat pesisir," kata Kepala DKP Kota Ternate, Ruslan Bian di Ternate, Jumat.
Ia mengatakan, proyek IFAD di kota Ternate, telah dilaksanakan sejak tahun 2013 lalu dan pada tahun ini, pemkot melalui DKP, mendapatkan anggaran sebesar Rp2,3 miliar untuk pengembangan masyarakat pesisir.
Untuk tahun 2014, DKP mendapatkan total anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat pesisir dari lembaga donor IFAD itu, sebesar lebih dari Rp5 miliar, namun khusus untuk bansos, diploting lebih dari Rp2,3 miliar, ia menjelaskan.
Anggaran ini, diberikan kepada masyarakat pesisir untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi, namun program ini akan didampingi tenaga pendamping desa, berdasarkan arahan dari lembaga donor IFAD, kata Ruslan.
Untuk sembilan kelurahan yang menerima bantuan tersebut, terbagi pada 3 kecamatan di kota Ternate, jadi ada 2 tenaga pendamping per 3 kelurahan, jadi misalnya 3 kelurahan di Moti akan didampingi 2 tenaga pendamping, begitu juga di kecamatan pulau Ternate dan Hiri.
Ruslan menjelaskan, saat ini, para tenaga pendamping, akan melakukan identifikasi dan verifikasi warga yang mendapatkan bantuan sosial dari IFAD, melalui DKP.
Pendampingan ini, kata Ruslan, meliputi, pemuktahiran data, perencanaan, pengusulan, pelaksanaan hingga pengawasan, agar sasaran proyek dapat dicapai dengan hasil maksimal. Ruslan mengklaim, jika proses verifikasi telah selesai dilakukan, maka bantuan untuk masyarakat pesisir akan segera dicairkan.
Tentu yang pertama adalah, warga penerima bantuan harus benar-benar masuk kriteria sebagaimana yang diinginkan lembaga donor, yakni, masyarakat yang berdomisili di pesisir dan berprofesi sebagai nelayan serta berhak menerima dalam artian taraf hidupnya masih dibawah" pungkas Ruslan.
Pemkot Ternate melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) pada tahun ini, mendapatkan bantuan sosial senilai lebih dari Rp2,3 miliar untuk program Coastal Comunnity Development Proyek (CCDP) atau proyek pengembangan sumber daya pesisir.
Bantuan tersebut, berasal dari, lembaga donor Internasional Founding Algyculture Development (IFAD), yang bermarkas di Roma Italia. Bantuan tersebut, diberikan untuk mengembangkan masyarakat pesisir pada sembilan kelurahan di 4 kecamatan, meliputi, kecamatan Pulau Ternate, Moti, dan kecamatan Hiri.
Ia mengakui, sembilan kelurahan yang memperoleh bantuan tersebut diantaranya, kelurahan, Sulamadaha, Tobololo dan Kulaba di kecamatan pulau Ternate, kemudian di kecamatan Hiri di kelurahan Mado, Togolobe dan Dorari Isa, sedangkan di Moti, pada kelurahan Moti kota, Tadenas serta kelurahan Tafaga.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014