Ternate (Antara Maluku) - Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, mengimbau massa pendukung calon gubernur/wakil gubernur ketika berunjuk rasa tidak sampai merusak fasilitas negara.
"Kami meminta masyarakat Kota Ternate dalam hal ini, pendukung maupun simpatisan kedua kandidat untuk tidak melakukan tindakan anarkis yang berakibat pada perusakan fasilitas pemerintah," kata Kabag Humas dan Protokoler Pemkot Ternate, Sutopo Abdullah di Ternate, Kamis.
Imbauan tersebut disampaikan Pemkot Ternate menyusul adanya aksi massa pendukung pasangan cagub Ahmad Hidayat Mus/Hasan Doa (AHM/Doa) yang merusak berbagai fasilitas di eks Kantor Gubernur Malut yang digunakan untuk Sekretariat KPU Malut di Ternate.
Ia mengatakan, silakan menyampaikan aspirasi, karena itu juga dilindungi u8ndang-undang, tapi jangan sampai berbuat anarkis, sebab itu tentu akan diperhadapkan dengan hukum, kata Sutopo.
Menurutnya, aksi anarkis yang berakibat rusaknya fasilitas pemerintah, tentu akan berdampak pada pembangunan kota Ternate.
Pasalnya, fasilitas pemerintah yang dibangun, itu menggunakan uang masyarakat, jadi masyarakat berkewajiban menjaga aset-aset tersebut.
Oleh karena itu, kepada kedua pendukung maupun simpatisan, dimintanya untuk seleau menjaga kondisi keamanan dan ketertiban Kota Ternate, sebab saat ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya, melakukan pembangunan fasilitas dan infratruktur kota, sehingga masyarakat diminta ikut menjaga fasilitas tersebut.
"Tanggungjawab keamanan dan ketertiban Kota Ternate, menjadi tanggung jawab kita bersama, jadi wali kota meminta masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban," katanya.
Hal ini, kata Sutopo, tentunya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Ternate. Pertumbuhan ekonomi, katanya, akan meningkat, jika kondisi keamanan dan ketertiban di kota Ternate terjaga.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Malut, AKBP Hendri Badar ketika dikonfirmasi meminta agar massa pendukung pasangan cagub/cawagub AHM/Doa dalam menyampaikan aspirasinya agar tetap santun dan tidak melakukan tindakan anarkis.
"Kami tak pernah melarang semua elemen masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya di depan publik, asalkan dilakukan dengan cara yang sesuai prosedur, jika tidak akan ditindak," ujarnya.
Sebelumnya, massa pendukung cagub AHM/Doa, Rabu kemarin menggelar aksi di depan KPU Malut Kota Ternate dan berujung anarki. Massa yang datang menggunakan satu buah truk dan puluhan kendaraan roda dua saat menggelar aksinya di depan eks Kantor Gubernur langsung berusaha masuk barikade personel kepolisian yang telah berjaga-jaga di depan Kantor KPU Malut.
Dalam aksinya itu, massa merusak pintu pagar ke Kantor KPU Malut dan menghambat aktivitas lalulintas dan ekonomi masyarakat dengan membakar ban bekas.
Koordinator massa, Abdul Halish dalam orasinya memprotes langkah KPU Malut yang menggelar pleno penetapan pasangan Abdul Gani Kasuba/Muhammad Natsir Thaib (AGK/Manthab) sebagai pemenang pilkada Malut secara diam-diam.
"Kami tak diundang dalam pleno, tapi entah kenapa KPU Malut mengumpulkan puluhan media dan mempublikasikan hasil penetapan pasangan AGK/Manthab sebagai pemenang tanpa melalui prosedur," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya berjanji akan terus melakukan aksi hingga KPU Malut membatalkan hasil penetapan pasangan AGK/Manthab sebagai pemenang pilkada Malut masa bakti 2014-2019.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Kami meminta masyarakat Kota Ternate dalam hal ini, pendukung maupun simpatisan kedua kandidat untuk tidak melakukan tindakan anarkis yang berakibat pada perusakan fasilitas pemerintah," kata Kabag Humas dan Protokoler Pemkot Ternate, Sutopo Abdullah di Ternate, Kamis.
Imbauan tersebut disampaikan Pemkot Ternate menyusul adanya aksi massa pendukung pasangan cagub Ahmad Hidayat Mus/Hasan Doa (AHM/Doa) yang merusak berbagai fasilitas di eks Kantor Gubernur Malut yang digunakan untuk Sekretariat KPU Malut di Ternate.
Ia mengatakan, silakan menyampaikan aspirasi, karena itu juga dilindungi u8ndang-undang, tapi jangan sampai berbuat anarkis, sebab itu tentu akan diperhadapkan dengan hukum, kata Sutopo.
Menurutnya, aksi anarkis yang berakibat rusaknya fasilitas pemerintah, tentu akan berdampak pada pembangunan kota Ternate.
Pasalnya, fasilitas pemerintah yang dibangun, itu menggunakan uang masyarakat, jadi masyarakat berkewajiban menjaga aset-aset tersebut.
Oleh karena itu, kepada kedua pendukung maupun simpatisan, dimintanya untuk seleau menjaga kondisi keamanan dan ketertiban Kota Ternate, sebab saat ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya, melakukan pembangunan fasilitas dan infratruktur kota, sehingga masyarakat diminta ikut menjaga fasilitas tersebut.
"Tanggungjawab keamanan dan ketertiban Kota Ternate, menjadi tanggung jawab kita bersama, jadi wali kota meminta masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban," katanya.
Hal ini, kata Sutopo, tentunya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Ternate. Pertumbuhan ekonomi, katanya, akan meningkat, jika kondisi keamanan dan ketertiban di kota Ternate terjaga.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Malut, AKBP Hendri Badar ketika dikonfirmasi meminta agar massa pendukung pasangan cagub/cawagub AHM/Doa dalam menyampaikan aspirasinya agar tetap santun dan tidak melakukan tindakan anarkis.
"Kami tak pernah melarang semua elemen masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya di depan publik, asalkan dilakukan dengan cara yang sesuai prosedur, jika tidak akan ditindak," ujarnya.
Sebelumnya, massa pendukung cagub AHM/Doa, Rabu kemarin menggelar aksi di depan KPU Malut Kota Ternate dan berujung anarki. Massa yang datang menggunakan satu buah truk dan puluhan kendaraan roda dua saat menggelar aksinya di depan eks Kantor Gubernur langsung berusaha masuk barikade personel kepolisian yang telah berjaga-jaga di depan Kantor KPU Malut.
Dalam aksinya itu, massa merusak pintu pagar ke Kantor KPU Malut dan menghambat aktivitas lalulintas dan ekonomi masyarakat dengan membakar ban bekas.
Koordinator massa, Abdul Halish dalam orasinya memprotes langkah KPU Malut yang menggelar pleno penetapan pasangan Abdul Gani Kasuba/Muhammad Natsir Thaib (AGK/Manthab) sebagai pemenang pilkada Malut secara diam-diam.
"Kami tak diundang dalam pleno, tapi entah kenapa KPU Malut mengumpulkan puluhan media dan mempublikasikan hasil penetapan pasangan AGK/Manthab sebagai pemenang tanpa melalui prosedur," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya berjanji akan terus melakukan aksi hingga KPU Malut membatalkan hasil penetapan pasangan AGK/Manthab sebagai pemenang pilkada Malut masa bakti 2014-2019.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014