Ambon (Antara Maluku) - Uskup Diosis Amboina Petrus Canisius Mandagie mengimbau masyarakat di Maluku untuk tidak menjadi golongan putih atau tidak memilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014.
"Saya imbau semua warga yang memiliki hak suara, termasuk di Maluku untuk menggunakannya dengan memilih satu dari dua pasangan Presiden-Wakil Presiden. Jangan sampai menjadi golput," katanya di Ambon, Senin.
Uskup menegaskan, warga yang memilih golput pada 9 Juli 2014 adalah orang yang tidak bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negaranya.
Menurutnya, Pilpres 9 April 2014 penting demi kelangsungan serta masa depan bangsa dan negara. Negara membutuhkan pemimpin yang baik dan bermoral berdasarkan hasil pilihan rakyatnya sendiri.
"Karena itu mari memilih dengan bebas sesuai dengan hati nurani asing-masing tanpa adanya intimisasi dari pihak mana pun," katanya.
Uskup juga memandang banyak pihak tidak bermoral dengan melakukan kampanye hitam kepada pasangan capres-cawapres tertentu, di mana tanpa rasa bersalah mereka memfitnah melalui jejaring sosial maupun media cetak dan elektronik.
Empat masalah
Uskup juga memetakan empat masalah penting yang harus dihindari guna menjamin penyelenggaraan Pilpres 9 Juli 2014 bermartabat, jujur dan adil yakni bebas intimidasi, politik uang, kecurangan dalam rekapitulasi suara serta netralitas birokrasi dan penyelenggara pemilu.
Uskup Amboina mengingatkan kalangan birokrasi, baik gubernur, wali kota, bupati serta camat dan lurah agar tidak mengintimidasi rakyatnya untuk memilih pasangan calon presiden-wakil presiden tertentu.
Begitu pun jajaran TNI/Polri baik Panglima Kodam, Danrem, Dandim, Koramil dan Babinsa, Kapolda, Kapolres dan Kapolsek juga tidak mengintimidasi warga untuk memilih pasangan tertentu.
"Hidup tanpa kebebasan sama seperti tubuh tanpa roh," tegas Uskup Mandagie.
Menyangkut politik uang, dia menegaskan, suara rakyat tidak boleh duperjualbelikan demi memilih pasangan calon tertentu, di mana masa tenang merupakan fase paling rawan bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab melakukan politik uang.
"Saya yakin saat ini banyak pihak telah telah bergerilya di berbagai tempat untuk memperjualbelikan suara. Karena itu hindari segara bentuk serangan fajar, siang maupun malam hari," ujarnya.
Uskup meminta KPU sebagai penyelenggara Pemilu hingga level paling bawah seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia pemungutan suara (PPS), serta kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) agar teliti dalam mencatat setiap suara rakyat.
"Fakta membuktikan saat pemilu legislatif banyak petugas penyelenggara baik KPU hingga level paling bawah, dengan sengaja melakukan kesalahan pencatatan suara rakyat hanya untuk memenangkan calon tertentu. Kemungkinan mereka telah memperoleh imbalan guna memperjualbelikan suara rakyat agar memenangkan pasangan tertentu," katanya.
Uskup Amboina juga mengimbau pejabat pemerintah baik gubernur, wali kota, bupati, camat dan lurah serta pimpinan TNI dan Polri serta penyelenggara di semua tingkatan untuk benar-benar bersikap netral dan tidak berpihak.
"Saya merasa perlu mengajak dan mengimbau para pejabat sipil, TNI/Polri maupun penyelenggara untuk benar-benar netral saat pilpres," katanya.
Uskup Amboina berharap pilpres berjalan aman, lancar, jujur dan adil serta pasangan presiden-wapres yang terpilih sesuai dengan keinginan dan hasil pilihan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Saya imbau semua warga yang memiliki hak suara, termasuk di Maluku untuk menggunakannya dengan memilih satu dari dua pasangan Presiden-Wakil Presiden. Jangan sampai menjadi golput," katanya di Ambon, Senin.
Uskup menegaskan, warga yang memilih golput pada 9 Juli 2014 adalah orang yang tidak bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negaranya.
Menurutnya, Pilpres 9 April 2014 penting demi kelangsungan serta masa depan bangsa dan negara. Negara membutuhkan pemimpin yang baik dan bermoral berdasarkan hasil pilihan rakyatnya sendiri.
"Karena itu mari memilih dengan bebas sesuai dengan hati nurani asing-masing tanpa adanya intimisasi dari pihak mana pun," katanya.
Uskup juga memandang banyak pihak tidak bermoral dengan melakukan kampanye hitam kepada pasangan capres-cawapres tertentu, di mana tanpa rasa bersalah mereka memfitnah melalui jejaring sosial maupun media cetak dan elektronik.
Empat masalah
Uskup juga memetakan empat masalah penting yang harus dihindari guna menjamin penyelenggaraan Pilpres 9 Juli 2014 bermartabat, jujur dan adil yakni bebas intimidasi, politik uang, kecurangan dalam rekapitulasi suara serta netralitas birokrasi dan penyelenggara pemilu.
Uskup Amboina mengingatkan kalangan birokrasi, baik gubernur, wali kota, bupati serta camat dan lurah agar tidak mengintimidasi rakyatnya untuk memilih pasangan calon presiden-wakil presiden tertentu.
Begitu pun jajaran TNI/Polri baik Panglima Kodam, Danrem, Dandim, Koramil dan Babinsa, Kapolda, Kapolres dan Kapolsek juga tidak mengintimidasi warga untuk memilih pasangan tertentu.
"Hidup tanpa kebebasan sama seperti tubuh tanpa roh," tegas Uskup Mandagie.
Menyangkut politik uang, dia menegaskan, suara rakyat tidak boleh duperjualbelikan demi memilih pasangan calon tertentu, di mana masa tenang merupakan fase paling rawan bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab melakukan politik uang.
"Saya yakin saat ini banyak pihak telah telah bergerilya di berbagai tempat untuk memperjualbelikan suara. Karena itu hindari segara bentuk serangan fajar, siang maupun malam hari," ujarnya.
Uskup meminta KPU sebagai penyelenggara Pemilu hingga level paling bawah seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia pemungutan suara (PPS), serta kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) agar teliti dalam mencatat setiap suara rakyat.
"Fakta membuktikan saat pemilu legislatif banyak petugas penyelenggara baik KPU hingga level paling bawah, dengan sengaja melakukan kesalahan pencatatan suara rakyat hanya untuk memenangkan calon tertentu. Kemungkinan mereka telah memperoleh imbalan guna memperjualbelikan suara rakyat agar memenangkan pasangan tertentu," katanya.
Uskup Amboina juga mengimbau pejabat pemerintah baik gubernur, wali kota, bupati, camat dan lurah serta pimpinan TNI dan Polri serta penyelenggara di semua tingkatan untuk benar-benar bersikap netral dan tidak berpihak.
"Saya merasa perlu mengajak dan mengimbau para pejabat sipil, TNI/Polri maupun penyelenggara untuk benar-benar netral saat pilpres," katanya.
Uskup Amboina berharap pilpres berjalan aman, lancar, jujur dan adil serta pasangan presiden-wapres yang terpilih sesuai dengan keinginan dan hasil pilihan masyarakat.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014