Ambon (Antara Maluku) - Badan Pengawas Pemilu Maluku melakukan pengawalan ekstra ketat terhadap rekapitulasi suara hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) di semua tingkatan, guna mencegah terjadinya manipulasi suara.
"Kami melakukan pengawasan ekstra ketat mulai dari tingkatan paling bawah guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan, terutama upaya untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres tertentu," kata Komisioner Bawaslu Maluku, Lucia Peilouw, saat dikonfirmasi Antara, di Ambon, Rabu.
Menurut Lucia, pengawasan tidak hanya terhadap berbagai tahapan serta proses penghitungan dan rekapituasi suara, tetapi juga menyangkut kinerja dan integritas KPU dan jajarannya sebagai penyelenggara.
Dia mengatakan, pengawasan ekstra ketat dilakukan di tingkat paling bawah yakni mulai dari tempat pemungutan suara (TPS), Panitia pemungutan suara (PPS) serta panitia pemilihan kecamatan (PPK), mengingat pada level tersebut rawan terjadi tindakan manipulasi.
Kendati demikian, Lucia yang saat ini sedang berada di Kota Tual untuk melakukan pendampingan terhadap Panitia Pengawas (Panwas) Kota Tual dan Maluku Tenggara, mengakui banyak pengawas terutama di tingkat bawah tidak optimal melaksanakan tugasnya, baik saat Pemilu legislatif maupun Pilpres.
Banyak pengawas yang tidak mampu menjaga integritas diri serta menjunjung tinggi netralitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
"Banyak pengawas yang asal-asalan dan tidak memahami tugas dan fungsinya terutama menjaga netralitas dan integritasnya, sehingga memberi ruang terjadinya manipulasi dan praktek jual beli suara," katanya.
Selain itu rentang kendali serta geografis wilayah Maluku yang terdiri dari ribuan pulau serta belum didukung transportasi baik laut dan udara yang memadai, mengakibatkan pengawasan tidak dapat dilakukan optimal.
Dia menambahkan, sejumlah kecurangan yang terjadi saat Pilpres telah ditindak lanjuti Bawaslu dengan menyarankan penyelenggara menggelar pemungutan suara ulang (PSU) maupun menghitungan suara ulang pada beberapa TPS di kabupaten/kota.
PSU di antaranya dilakukan pada dua TPS di Kota Ambon, TPS 2 Toulwawan, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), sedangkan dua TPS di Kota Tual dilakukan penghitungan suara ulang.
Pilpres 9 Juli 2014 diikuti pasangan Capres dan Cawapres, nomor urut 1 Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan nomor urut 2 Joko Widodo - Jusuf Kalla.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Kami melakukan pengawasan ekstra ketat mulai dari tingkatan paling bawah guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan, terutama upaya untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres tertentu," kata Komisioner Bawaslu Maluku, Lucia Peilouw, saat dikonfirmasi Antara, di Ambon, Rabu.
Menurut Lucia, pengawasan tidak hanya terhadap berbagai tahapan serta proses penghitungan dan rekapituasi suara, tetapi juga menyangkut kinerja dan integritas KPU dan jajarannya sebagai penyelenggara.
Dia mengatakan, pengawasan ekstra ketat dilakukan di tingkat paling bawah yakni mulai dari tempat pemungutan suara (TPS), Panitia pemungutan suara (PPS) serta panitia pemilihan kecamatan (PPK), mengingat pada level tersebut rawan terjadi tindakan manipulasi.
Kendati demikian, Lucia yang saat ini sedang berada di Kota Tual untuk melakukan pendampingan terhadap Panitia Pengawas (Panwas) Kota Tual dan Maluku Tenggara, mengakui banyak pengawas terutama di tingkat bawah tidak optimal melaksanakan tugasnya, baik saat Pemilu legislatif maupun Pilpres.
Banyak pengawas yang tidak mampu menjaga integritas diri serta menjunjung tinggi netralitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
"Banyak pengawas yang asal-asalan dan tidak memahami tugas dan fungsinya terutama menjaga netralitas dan integritasnya, sehingga memberi ruang terjadinya manipulasi dan praktek jual beli suara," katanya.
Selain itu rentang kendali serta geografis wilayah Maluku yang terdiri dari ribuan pulau serta belum didukung transportasi baik laut dan udara yang memadai, mengakibatkan pengawasan tidak dapat dilakukan optimal.
Dia menambahkan, sejumlah kecurangan yang terjadi saat Pilpres telah ditindak lanjuti Bawaslu dengan menyarankan penyelenggara menggelar pemungutan suara ulang (PSU) maupun menghitungan suara ulang pada beberapa TPS di kabupaten/kota.
PSU di antaranya dilakukan pada dua TPS di Kota Ambon, TPS 2 Toulwawan, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), sedangkan dua TPS di Kota Tual dilakukan penghitungan suara ulang.
Pilpres 9 Juli 2014 diikuti pasangan Capres dan Cawapres, nomor urut 1 Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan nomor urut 2 Joko Widodo - Jusuf Kalla.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014