Ternate (Antara Maluku) - DPRD Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), memberi apresiasi kepada Pemkot Ternate yang akan melestarikan pakaian batik lokal dengan mewajibkan seluruh pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan batik tersebut.
"Sesuai dengan rancangan pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait dengan penggunaan batik khas daerah untuk seluruh SKPD baik provinsi maupun Kota Ternate, sangat responsif dan apresiasi atas pelestarian kreatifitas hasil karya anak daerah," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Is Suaib di Ternate, Minggu.
Ia menyatakan, terkait dengan rencana Pemprov Malut untuk mengapresiasi hasil karya anak negeri untuk seluruh SKPD Provinsi maupun Kota agar menggunakan batik merupakan terobosan yang sangat bagus, mengingat bukan hanya pada persoalan itu hal-hal yang menyangkut dengan kearifan lokal harus perlu dilestarikan.
"Sebelum melakukan gebrakan besar seperti itu juga perlu ada langkah antisipasi dimana minimal di lingkungan internal SKPD harus menggunakan itu," katanya.
Ia juga mengapresiasi bila ada penggunaan kearifan-kearifan lokal yang positif dan pemberdayaan seniman daerah ini di masa datang.
"Produk-produk lokal lainnya seperti kursi bambu seharusnya ada juga di ruangan Wali Kota, dan petinggi-petinggi lain demi pelestariannya," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Sesuai dengan rancangan pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait dengan penggunaan batik khas daerah untuk seluruh SKPD baik provinsi maupun Kota Ternate, sangat responsif dan apresiasi atas pelestarian kreatifitas hasil karya anak daerah," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Is Suaib di Ternate, Minggu.
Ia menyatakan, terkait dengan rencana Pemprov Malut untuk mengapresiasi hasil karya anak negeri untuk seluruh SKPD Provinsi maupun Kota agar menggunakan batik merupakan terobosan yang sangat bagus, mengingat bukan hanya pada persoalan itu hal-hal yang menyangkut dengan kearifan lokal harus perlu dilestarikan.
"Sebelum melakukan gebrakan besar seperti itu juga perlu ada langkah antisipasi dimana minimal di lingkungan internal SKPD harus menggunakan itu," katanya.
Ia juga mengapresiasi bila ada penggunaan kearifan-kearifan lokal yang positif dan pemberdayaan seniman daerah ini di masa datang.
"Produk-produk lokal lainnya seperti kursi bambu seharusnya ada juga di ruangan Wali Kota, dan petinggi-petinggi lain demi pelestariannya," ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014