Ambon (Antara Maluku) - Pengamat politik Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Prof. Tonny Pariela menyatakan, RUU pemilihan kepala daerah harus dipertimbangkan secara serius agar benar-benar efektif dan efisien.
"Wacana pemilihan oleh DPRD jangan memberikan kesan hanya mencari posisi tawar setelah kalah saat Pilpres 9 Juli lalu," katanya, dikonfirmasi, Jumat.
Ia menyatakan kesan kurang baik itu berkembang setelah koalisi Merah Putih gagal meloloskan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menjadi Presiden dan Wapres periode 2014-2019.
Tonny menilai wacana pemilihan tidak langsung itu juga membingungkan masyarakat karena dilakukan secara tiba - tiba sehingga memberikan kesan koalisi Merah Putih tidak mengakui kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Karena itu, RUU Pilkada itu hendaknya dikaji dengan menghimpun masukan dari berbagai komponen bangsa sebelum diputuskan menjadi UU.
Menurut Tonny, berdasarkan pengalaman 10 tahun demokrasi (pemilihan kepala daerah) di Indonesia mencerminkan hasil kurang baik terkait sistem maupun moralitas penyelenggara.
"Pemilihan langsung memungkinkan rakyat menyalurkan hak politiknya secara langsung. Namun, hasilnya sebagian besar ternyata mengecewakan karena para gubernur maupun bupati/wali kota cenderung melakukan praktek KKN," katanya.
Tetapi di sisi lain, lanjutnya, pemilihan di DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota cenderung membuat para kepala daerah menjadi "budak" oknum legislator.
Fakta lain yang perlu diperhatikan, penyelenggara pemilihan termasuk Bawaslu, Panwaslu dan Panwas serta Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (BKPP) maupun Mahkamah Konstitusi(MK) sering "masuk angin".
"Karena itu, idealnya pemilihan masih dilaksanakan secara langsung dengan melakukan pembenahan sistem dan moralitas penyelenggara. Ini penting karena selama 10 tahun terakhir ini hasil pemilihan masih morat-marit," katanya.
Dia juga tidak meyakini pemilihan di DPRD lebih murah dari Pilkada langsung, karena semua itu berpulang kepada moralitas para legislator.
"Biaya harus dikeluarkan kandidat untuk pengurusan rekomendasi di DPP, DPD/DPW dan DPC partai politik (Parpol) pendukung, setoran buat legislator pun ada, dan hasilnya para gubernur/bupati/wali kota terpasung kebebasannya," ujar Tonny Pariela.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Wacana pemilihan oleh DPRD jangan memberikan kesan hanya mencari posisi tawar setelah kalah saat Pilpres 9 Juli lalu," katanya, dikonfirmasi, Jumat.
Ia menyatakan kesan kurang baik itu berkembang setelah koalisi Merah Putih gagal meloloskan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menjadi Presiden dan Wapres periode 2014-2019.
Tonny menilai wacana pemilihan tidak langsung itu juga membingungkan masyarakat karena dilakukan secara tiba - tiba sehingga memberikan kesan koalisi Merah Putih tidak mengakui kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Karena itu, RUU Pilkada itu hendaknya dikaji dengan menghimpun masukan dari berbagai komponen bangsa sebelum diputuskan menjadi UU.
Menurut Tonny, berdasarkan pengalaman 10 tahun demokrasi (pemilihan kepala daerah) di Indonesia mencerminkan hasil kurang baik terkait sistem maupun moralitas penyelenggara.
"Pemilihan langsung memungkinkan rakyat menyalurkan hak politiknya secara langsung. Namun, hasilnya sebagian besar ternyata mengecewakan karena para gubernur maupun bupati/wali kota cenderung melakukan praktek KKN," katanya.
Tetapi di sisi lain, lanjutnya, pemilihan di DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota cenderung membuat para kepala daerah menjadi "budak" oknum legislator.
Fakta lain yang perlu diperhatikan, penyelenggara pemilihan termasuk Bawaslu, Panwaslu dan Panwas serta Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (BKPP) maupun Mahkamah Konstitusi(MK) sering "masuk angin".
"Karena itu, idealnya pemilihan masih dilaksanakan secara langsung dengan melakukan pembenahan sistem dan moralitas penyelenggara. Ini penting karena selama 10 tahun terakhir ini hasil pemilihan masih morat-marit," katanya.
Dia juga tidak meyakini pemilihan di DPRD lebih murah dari Pilkada langsung, karena semua itu berpulang kepada moralitas para legislator.
"Biaya harus dikeluarkan kandidat untuk pengurusan rekomendasi di DPP, DPD/DPW dan DPC partai politik (Parpol) pendukung, setoran buat legislator pun ada, dan hasilnya para gubernur/bupati/wali kota terpasung kebebasannya," ujar Tonny Pariela.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014