Pengamat: Evaluasi rekrutmen politik terkait pilkada solusi bagus

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan mengatakan wacana evaluasi rekrutmen politik terkait pemilihan kepala daerah (pilkada), dalam hal ini menghindari politik uang menjadi solusi yang sangat bagus.

"Saya kira wacana evaluasi rekrutmen politik pada kontestasi pemilihan kepala daerah sangat bagus. Mengingat, rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik (parpol) selama ini menurut saya tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan meritokrasi partai politik," ujarnya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan terjadinya politik uang dalam pilkada disebabkan rekrutmen partai politik yang tidak mengutamakan kapasitas, tetapi pencalonan yang berdasarkan popularitas atau elektabilitas dan isi tas.

"Berdasarkan pengalaman saya sebagai lembaga survei dan konsultan politik di beberapa kali pilkada, rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik tidak mengutamakan kapasitas, jenjang pengaderan kepemimpinan partai dan integritas calon. Yang diutamakan sejauh ini adalah kandidat yang memiliki popularitas, elektabilitas dan isi tas (uang, .red)," katanya.

Menurutnya, faktor politik uang selama ini menjadi penentu kemenangan dalam kontestasi pilkada. Hal itu, kata Iwan, tidak setara dengan dampak yang ditimbulkan seperti korupsi yang menjerat kepala daerah karena harus mengembalikan biaya politik yang mahal.

"Saya memahami faktor tersebut memang sangat menentukan kemenangan saat pertarungan dalam pilkada, tetapi apa gunanya jika kepala daerah yang dihasilkan adalah kepala daerah yang secara kapasitas tidak mumpuni, secara kepemimpinan juga tidak memadai, dan secara integritas tidak bisa dipercaya karena justru jadi koruptor karena harus mengembalikan biaya politik yang dikeluarkan yang sangat mahal tadi," ungkapnya.

Selain itu, Iwan menjabarkan parpol jarang merekomendasikan calon berintegritas di daerah karena mengutamakan finansial, bukan kapasitas kader tersebut. Ia juga menilai banyak calon pemenangan berpindah partai karena kurang mendapatkan dukungan.

Hal itu juga akibat dari pilkada langsung yang biaya politiknya sangat mahal sehingga parpol juga harus merekrut calon yang relatif memiliki biaya untuk pemenangan.

"Artinya, faktor pengaderan bukan menjadi syarat utama untuk diusung sebagai calon oleh partai tertentu, sehingga banyak kader internal partai yang berdarah-darah membangun partai di daerah tidak direkomendasikan karena secara finansial dinilai tidak mumpuni dan akhirnya banyak juga yang pindah partai," ucapnya.

Iwan juga menegaskan evaluasi rekrutmen politik terkait pilkada harus memastikan adanya perubahan signifikan, yakni mementingkan faktor kapasitas, jenjang pengaderan dan integritas calon sehingga dapat menghindari biaya politik yang mahal saat kontestasi terjadi.

“Pilkada langsung juga memberi peluang praktek-praktek percaloan dan jual beli rekomendasi partai untuk calon kepala daerah, ini juga yang membuat pilkada langsung sangat mahal. Untuk itu, wacana evaluasi tersebut harus dipastikan menyentuh faktor-faktor penting seperti yang saya jelaskan," ujar Iwan.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan evaluasi rekrutmen politik dalam pilkada perlu dilakukan untuk menekan tingginya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah di Indonesia.

Bima menyatakan bahwa pemerintah telah banyak melakukan berbagai cara untuk menekan tingginya kasus korupsi, tetapi praktik korupsi terus meningkat.

"Kami sudah kehabisan kata-kata terkait banyaknya kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi karena semua kepala daerah sudah diingatkan dan dilakukan retret juga sudah," ucapnya usai bedah buku berjudul "Babad Alas" di FISIP Universitas Jember, Jawa Timur, Jumat (13/2).

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat: Evaluasi rekrutmen politik terkait pilkada solusi bagus