Moskow (Antara Maluku) - Moskow membantah pernyataan Amerika Serikat bahwa pihaknya setuju untuk berbagi intelijen dengan Washington soal kelompok Negara Islam (IS), dan mengatakan pihaknya tidak memberikan bantuan tersebut tanpa Persetujuan Dewan Keamanan PBB.

Pernyataan kementerian luar negeri Rusia bertentangan dengan deklarasi Menteri Luar Negeri AS John Kerry yang dibuat setelah pertemuan di Paris, Selasa, dengan timpalannya dari Rusia Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov.

Moskow "tidak akan bergabung dengan" koalisi yang dibentuk tanpa dukungan dari Dewan Keamanan PBB, dan yang melanggar hukum internasional," kata kementerian itu.

Moskow juga sudah memberikan "bantuan yang signifikan" untuk negara-negara termasuk Suriah dan Irak serta akan terus melakukannya.

Bantahan atas pernyataan Kerry itu tampaknya menggarisbawahi lagi hubungan AS-Rusia yang menurun akibat krisis Ukraina, di mana pemberontak pro-Rusia memerangi pemerintah pro-Barat.

Kerry mengatakan pada Selasa bahwa ia dan Lavrov mencapai kesepakatan "untuk mengintensifkan kerja sama intelijen sehubungan dengan ISIL (Negara Islam Irak dan Levant) dan tantangan kontra-terorisme yang lain".

Dia mengatakan Lavrov telah mengakui kesiapan Rusia untuk membantu persenjataan, pelatihan, dan aspek penasihat.

AS telah memberlakukan sanksi terberat terhadap Moskow sejak akhir Perang Dingin atas dukungan negara komunis itu kepada para pemberontak separatis di Ukraina.

Kedua belah pihak juga berselisih atas perang saudara di Suriah, di mana Moskow telah menjadi sekutu setia Presiden Bashar al-Assad.

Washington saat ini menjadi ujung tombak koalisi Barat dan negara-negara Arab yang melakukan kampanye udara melawan kelompok garis keras Negara Islam, yang juga disebut ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah). (AFP)

Pewarta: A. Krisna (*)

Editor : John Nikita S


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014