Ambon (Antara Maluku) - Uskup Diosis Amboina, Mgr. P.C. Mandagie mengatakan Joko Widodo - Jusuf Kalla tidak perlu takut mengambil keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pascapelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2014 - 2019.
"Jokowi - JK tidak perlu takut memberlakukan kebijakan (kenaikan harga BBM) tersebut. Keputusan ini tentu telah digodok dan dipertimbangkan matang-matang," kata Uskup Amboina, di Ambon, Jumat.
Uskup malah menegaskan, akan terjadi bahaya ekonomi di tanah air, jika pemerintah malah menambah atau meningkatkan subsidi BBM, karena kenyataannya subsidi tersebut lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kelas atas.
Dia mengatakan, pemerintah baru pantas menaikkan harga dan mengurangi subsidi BBM, karena dampaknya ikut mengurangi beban keuangan negara.
Uskup mengatakan, masyarakat yang memiliki mobil adalah warga menengah ke atas atau orang kaya dan bukan orang miskin, sehingga mereka lebih banyak menikmati subsidi BBM.
"Ekonomi kita akan hancur karena subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh orang kaya dan kalangan berdut saja. Mereka memiliki mobil mewah dan lebih banyak menggunakan BBM bersubsidi," katanya.
Pengurangan subsidi dan menaikkan harga BBM juga perlu dibarengi dengan penegakan hukum serta pengawasan ketat terkait penyaluran BBM, sehingga tidak memberikan peluang kepada para mafia minyak.
Terpenting, kata Uskup, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Jokowi - Jusuf Kalla juga harus memikirkan program khusus misalnya peningkatan subsidi untuk warga miskin.
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla harus menerapkan konsep ekonomi yang prorakyat, terutama untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan warga miskin, katanya.
Uskup meyakini kebijakan penaikan harga BBM membuat pemerintah memiliki anggaran cukup untuk membiayai program pembangunan.
"Ekonomi kita akan tumbuh jika subsidi BBM terus dikurangi. Anggaran subsidi tersebut bisa dimanfaatkan untuk membiayai program yang pro rakyat, terutama pemberdayaan masyarakat miskin," katanya.
Devisit APBN
Presiden terpilih Joko Widodo berencana menaikkan harga BBM, dengan alasan untuk menyelamatkan uang negara dan menekan devisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pemerintah sudah tidak mempunyai pilihan lain, sehingga membuat kebijakan tersebut.
Pemerintah juga menilai dari laporan yang didapatkan, 71 persen BBM bersubsidi dinikmati oleh pengguna mobil, sehingga dinilai tidak tepat sasaran. Pemerintah berencana mengalihkan subsidi BBM ini untuk program pro rakyat lainnya.
Beberapa rencana pengalihan subsidi BBM itu di antaranya untuk memberi tambahan modal pada pelaku usaha mikro di desa-desa, subsidi benih, pupuk, pestisida bagi petani, serta subsidi solar dan pembelian mesin kapal bagi para nelayan.
Dengan penaikan harga BBM tersebut, diklaim bisa menekan defisit anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) 2015 sampai 2,3 persen.
Tim transisi telah membuat opsi tentang kenaikan harga BBM tersebut, mulai dari harga Rp500 sampai Rp3.000 per liter. Namun, sampai saat ini belum diputuskan terkait dengan nominal penaikan harga.
Namun, sejumlah kalangan juga meminta agar Presiden tidak menaikkan harga BBM yang salah satunya diungkapkan oleh Ketua Dewan Pembina Komunitas Migas Indonesia (KMI) Iwan Ratman.
Ia memberi jalan keluar terkait dengan BBM, dengan program pengurangan konsumsi BBM dengan cara diversifikasi dengan bahan bakar gas (BBG) atau listrik. Dengan begitu, konsumsi BBM akan turun.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Jokowi - JK tidak perlu takut memberlakukan kebijakan (kenaikan harga BBM) tersebut. Keputusan ini tentu telah digodok dan dipertimbangkan matang-matang," kata Uskup Amboina, di Ambon, Jumat.
Uskup malah menegaskan, akan terjadi bahaya ekonomi di tanah air, jika pemerintah malah menambah atau meningkatkan subsidi BBM, karena kenyataannya subsidi tersebut lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kelas atas.
Dia mengatakan, pemerintah baru pantas menaikkan harga dan mengurangi subsidi BBM, karena dampaknya ikut mengurangi beban keuangan negara.
Uskup mengatakan, masyarakat yang memiliki mobil adalah warga menengah ke atas atau orang kaya dan bukan orang miskin, sehingga mereka lebih banyak menikmati subsidi BBM.
"Ekonomi kita akan hancur karena subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh orang kaya dan kalangan berdut saja. Mereka memiliki mobil mewah dan lebih banyak menggunakan BBM bersubsidi," katanya.
Pengurangan subsidi dan menaikkan harga BBM juga perlu dibarengi dengan penegakan hukum serta pengawasan ketat terkait penyaluran BBM, sehingga tidak memberikan peluang kepada para mafia minyak.
Terpenting, kata Uskup, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Jokowi - Jusuf Kalla juga harus memikirkan program khusus misalnya peningkatan subsidi untuk warga miskin.
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla harus menerapkan konsep ekonomi yang prorakyat, terutama untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan warga miskin, katanya.
Uskup meyakini kebijakan penaikan harga BBM membuat pemerintah memiliki anggaran cukup untuk membiayai program pembangunan.
"Ekonomi kita akan tumbuh jika subsidi BBM terus dikurangi. Anggaran subsidi tersebut bisa dimanfaatkan untuk membiayai program yang pro rakyat, terutama pemberdayaan masyarakat miskin," katanya.
Devisit APBN
Presiden terpilih Joko Widodo berencana menaikkan harga BBM, dengan alasan untuk menyelamatkan uang negara dan menekan devisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pemerintah sudah tidak mempunyai pilihan lain, sehingga membuat kebijakan tersebut.
Pemerintah juga menilai dari laporan yang didapatkan, 71 persen BBM bersubsidi dinikmati oleh pengguna mobil, sehingga dinilai tidak tepat sasaran. Pemerintah berencana mengalihkan subsidi BBM ini untuk program pro rakyat lainnya.
Beberapa rencana pengalihan subsidi BBM itu di antaranya untuk memberi tambahan modal pada pelaku usaha mikro di desa-desa, subsidi benih, pupuk, pestisida bagi petani, serta subsidi solar dan pembelian mesin kapal bagi para nelayan.
Dengan penaikan harga BBM tersebut, diklaim bisa menekan defisit anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) 2015 sampai 2,3 persen.
Tim transisi telah membuat opsi tentang kenaikan harga BBM tersebut, mulai dari harga Rp500 sampai Rp3.000 per liter. Namun, sampai saat ini belum diputuskan terkait dengan nominal penaikan harga.
Namun, sejumlah kalangan juga meminta agar Presiden tidak menaikkan harga BBM yang salah satunya diungkapkan oleh Ketua Dewan Pembina Komunitas Migas Indonesia (KMI) Iwan Ratman.
Ia memberi jalan keluar terkait dengan BBM, dengan program pengurangan konsumsi BBM dengan cara diversifikasi dengan bahan bakar gas (BBG) atau listrik. Dengan begitu, konsumsi BBM akan turun.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014