Ambon (Antara Maluku) - Uskup Diosis Ambonina Mgr P.C Mandagie berpendapat pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla harus memprioritaskan penegakan hukum di awal masa kepemimpinan mereka.
"Pemerintahan pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla harus mengutamakan penegakan hukum sebagai salah satu program prioritas dalam menjalankan roda pemerintahannya," kata Uskup Mandagie, saat dimintai tanggapan di Ambon, Senin.
Menurut Uskup pasangan Presiden - Wapres periode 2014 - 2019 yang merupakan hasil pilihan rakyat harus menjamin adanya kepastian hukum, sebagai satu-satunya solusi untuk mengatasi dan memberantas tindak pidana korupsi yang semakin merajalela di tanah air.
"Penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai tindak kekerasan, selain memberantas korupsi dan kolusi yang merajalela," katanya.
Dengan kepastian serta penegakan hukum yang adil hukum maka akan tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta jauh dari korupsi.
"Penegakan hukum harus menjadi program pertama yang dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jangan dilakukan setengah hati," katanya.
Hukum, tandas Uskup Mandagie, harus menjadi panglima dalam penyelesaian berbagai masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia, di mana penerapannya tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang bersalah.
Dengan dijadikannya hukum sebagai pegangan bersama, maka ada penghargaan terhadap masalah kemanusiaan dan manusia tidak dijadikan sebagai barang atau binatang.
Selain penegakan hukum, pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla juga diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan persatuan dengan menekankan adanya perbedaan.
"Pasangan Presiden - Wakil Presiden terpilih harus berani menekankan adanya perbedaan di Indonesia, tetapi semua perbedaan itu harus didorong sebagai sebuah kekuatan guna membangun bangsa dan negara berlandaskan Pancasila yang menyatakan berbeda-beda tetapi tetap satu," katanya.
Penghargaan atas perbedaan, kata Uskup, akan menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai serta tercipta kehidupan yang rukun dan damai.
Uskup juga mengingatkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk mewujudkan janji politiknya terutama peningkatan kehidupan masyarakat kecil melalui program yang memihak kepada masyarakat kecil.
"Program peningkatan ekonomi kerakyatan harus diutamakan karena masih terlalu banyak warga yang miskin di tanah air, di samping memperhatikan masalah kerusakan lingkungan yang saat ini masih marak terjadi," ujarnya.
Uskup juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk turut mendukung berbagai program pembangunan yang akan dilakukan oleh pasangan Presiden - Wapres terpilih, sehingga berdampak besar terhadap kemajuan pembangunan bangsa dan negara lima tahun mendatang.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Pemerintahan pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla harus mengutamakan penegakan hukum sebagai salah satu program prioritas dalam menjalankan roda pemerintahannya," kata Uskup Mandagie, saat dimintai tanggapan di Ambon, Senin.
Menurut Uskup pasangan Presiden - Wapres periode 2014 - 2019 yang merupakan hasil pilihan rakyat harus menjamin adanya kepastian hukum, sebagai satu-satunya solusi untuk mengatasi dan memberantas tindak pidana korupsi yang semakin merajalela di tanah air.
"Penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai tindak kekerasan, selain memberantas korupsi dan kolusi yang merajalela," katanya.
Dengan kepastian serta penegakan hukum yang adil hukum maka akan tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta jauh dari korupsi.
"Penegakan hukum harus menjadi program pertama yang dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jangan dilakukan setengah hati," katanya.
Hukum, tandas Uskup Mandagie, harus menjadi panglima dalam penyelesaian berbagai masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia, di mana penerapannya tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang bersalah.
Dengan dijadikannya hukum sebagai pegangan bersama, maka ada penghargaan terhadap masalah kemanusiaan dan manusia tidak dijadikan sebagai barang atau binatang.
Selain penegakan hukum, pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla juga diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan persatuan dengan menekankan adanya perbedaan.
"Pasangan Presiden - Wakil Presiden terpilih harus berani menekankan adanya perbedaan di Indonesia, tetapi semua perbedaan itu harus didorong sebagai sebuah kekuatan guna membangun bangsa dan negara berlandaskan Pancasila yang menyatakan berbeda-beda tetapi tetap satu," katanya.
Penghargaan atas perbedaan, kata Uskup, akan menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai serta tercipta kehidupan yang rukun dan damai.
Uskup juga mengingatkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk mewujudkan janji politiknya terutama peningkatan kehidupan masyarakat kecil melalui program yang memihak kepada masyarakat kecil.
"Program peningkatan ekonomi kerakyatan harus diutamakan karena masih terlalu banyak warga yang miskin di tanah air, di samping memperhatikan masalah kerusakan lingkungan yang saat ini masih marak terjadi," ujarnya.
Uskup juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk turut mendukung berbagai program pembangunan yang akan dilakukan oleh pasangan Presiden - Wapres terpilih, sehingga berdampak besar terhadap kemajuan pembangunan bangsa dan negara lima tahun mendatang.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014