Ternate (Antara Maluku) - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Mahmud Hasan mengharapkan menteri dari parpol dalam kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak menjadikan kementerian yang dipimpinnya sebagai sumber dana parpol.
"Pengalaman selama ini menunjukkan menteri dari parpol selalu memanfaatkan kementerian yang dipimpinnya sebagai sumber dana parpol. Hal ini tidak boleh lagi terjadi pada kabinet pemerintahan Jokowi-JK," katanya di Ternate, Senin, menanggapi pelantikan 34 anggota Kabinet Kerja Jokowi-JK.
Menurut dia, modus yang biasanya digunakan untuk mendapatkan dana parpol dari kementerian adalah mengarahkan proyek di kementerian itu kepada pengusaha tertentu dengan perjanjian pengusaha bersangkutan menyerahkan sejumlah dana ke parpol.
Hal lain yang juga tidak boleh dilakukan menteri dari parpol, kata Mahmud Hasan, adalah memanfaatkan kewenangan dan kekuasaan sebagai menteri untuk kepentingan parpol, misalnya mengarahkan program kementerian di suatu daerah dengan tujuan pemerintah daerah dan masyarakat setempat mendukung parpol tertentu, yang umumnya dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu anggota legislatif.
Ia mengatakan bahwa menteri dari parpol seharusnya menempatkan diri sebagai pembantu presiden yang memiliki tanggung jawab penuh untuk menyukseskan semua program presiden yang dibebankan melalui kementeriannya bagi kepentingan rakyat Indonesia.
"Presiden Jokowi diharapkan tidak segan-segan untuk mencopot menterinya yang tidak berhasil melaksanakan tugas, terlebih jika menteri bersangkutan memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat," katanya.
Menyinggung komposisi Kabinet Kerja Jokowi-JK, Mahmud Hasan mengatakan bahwa melihat latar belakang para menteri tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka merupakan tokoh terbaik bangsa dan diharapkan bisa melaksanakan tugas dan tanggun jawabnya sebagai pembantu presiden.
Adanya kementerian baru dan penggabungan serta pemisahan sejumlah kementeriann dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK tersebut juga diharapkan bisa membawa perubahan serta dapat memberi solusi atas berbagai permasalahan di bangsa ini, ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Pengalaman selama ini menunjukkan menteri dari parpol selalu memanfaatkan kementerian yang dipimpinnya sebagai sumber dana parpol. Hal ini tidak boleh lagi terjadi pada kabinet pemerintahan Jokowi-JK," katanya di Ternate, Senin, menanggapi pelantikan 34 anggota Kabinet Kerja Jokowi-JK.
Menurut dia, modus yang biasanya digunakan untuk mendapatkan dana parpol dari kementerian adalah mengarahkan proyek di kementerian itu kepada pengusaha tertentu dengan perjanjian pengusaha bersangkutan menyerahkan sejumlah dana ke parpol.
Hal lain yang juga tidak boleh dilakukan menteri dari parpol, kata Mahmud Hasan, adalah memanfaatkan kewenangan dan kekuasaan sebagai menteri untuk kepentingan parpol, misalnya mengarahkan program kementerian di suatu daerah dengan tujuan pemerintah daerah dan masyarakat setempat mendukung parpol tertentu, yang umumnya dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu anggota legislatif.
Ia mengatakan bahwa menteri dari parpol seharusnya menempatkan diri sebagai pembantu presiden yang memiliki tanggung jawab penuh untuk menyukseskan semua program presiden yang dibebankan melalui kementeriannya bagi kepentingan rakyat Indonesia.
"Presiden Jokowi diharapkan tidak segan-segan untuk mencopot menterinya yang tidak berhasil melaksanakan tugas, terlebih jika menteri bersangkutan memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat," katanya.
Menyinggung komposisi Kabinet Kerja Jokowi-JK, Mahmud Hasan mengatakan bahwa melihat latar belakang para menteri tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka merupakan tokoh terbaik bangsa dan diharapkan bisa melaksanakan tugas dan tanggun jawabnya sebagai pembantu presiden.
Adanya kementerian baru dan penggabungan serta pemisahan sejumlah kementeriann dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK tersebut juga diharapkan bisa membawa perubahan serta dapat memberi solusi atas berbagai permasalahan di bangsa ini, ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014