Ternate (Antara Maluku) - PDIP Maluku Utara menjamin tidak ada kader partai penguasa di daerah setempat baik di struktur kepengurusan maupun yang menjadi bupati dan anggota DPRD yang menolak kebijakan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Sekretaris DPD PDIP Malut Jasman Abubakar, Jumat mengatan jajaran pengurus PDIP Malut termasuk yang ada di DPC kabupaten/kota telah menyosialisasikan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM kepada seluruh kader dan sejauh ini tidak ada yang menyatakan menolak.
Kalau pun nantinya ada kader PDIP yang menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM tersebut, pasti akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, karena PDIP sebagai partai pendukung pemerintah harus mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Ia mengatakan, DPD PDIP Malut telah pula menginstruksikan kepada seluruh kadernya untuk memberi pemahaman kepada masyarakat luas mengenai alasan pemerintah menaikan harga BBM, termasuk langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM itu.
Menyinggung adanya sorotan dari berbagai kalangan di Malut terkait belum adanya penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, Jasman Abubakar mengatakan, masyarakat Malut harus bersabar, karena kartu itu pasti akan disalurkan pula di Malut.
"Saat peluncuran ketiga kartu tersebut dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu memang hanya ditujukan di 18 kabupaten/kota, tetapi itu hanya bagian dari acara seremonial peluncurannya dan dipastikan akan menyusul penyalurannya ke seluruh daerah di Indonesia," katanya.
Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat Malut agar tidak mudah terprovokasi dengan berbagai isu dari pihak-pihak tertentu terkait belum adanya penyaluran ketiga kartu tersebut di Malut, karena setiap program pemerintah yang bersifat nasional tidak mungkin hanya disalurkan pada daerah tertentu.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Sekretaris DPD PDIP Malut Jasman Abubakar, Jumat mengatan jajaran pengurus PDIP Malut termasuk yang ada di DPC kabupaten/kota telah menyosialisasikan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM kepada seluruh kader dan sejauh ini tidak ada yang menyatakan menolak.
Kalau pun nantinya ada kader PDIP yang menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM tersebut, pasti akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, karena PDIP sebagai partai pendukung pemerintah harus mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Ia mengatakan, DPD PDIP Malut telah pula menginstruksikan kepada seluruh kadernya untuk memberi pemahaman kepada masyarakat luas mengenai alasan pemerintah menaikan harga BBM, termasuk langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM itu.
Menyinggung adanya sorotan dari berbagai kalangan di Malut terkait belum adanya penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, Jasman Abubakar mengatakan, masyarakat Malut harus bersabar, karena kartu itu pasti akan disalurkan pula di Malut.
"Saat peluncuran ketiga kartu tersebut dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu memang hanya ditujukan di 18 kabupaten/kota, tetapi itu hanya bagian dari acara seremonial peluncurannya dan dipastikan akan menyusul penyalurannya ke seluruh daerah di Indonesia," katanya.
Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat Malut agar tidak mudah terprovokasi dengan berbagai isu dari pihak-pihak tertentu terkait belum adanya penyaluran ketiga kartu tersebut di Malut, karena setiap program pemerintah yang bersifat nasional tidak mungkin hanya disalurkan pada daerah tertentu.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014