Ambon (Antara Maluku) - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Maluku menyatakan belum ada kejelasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan soal penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) di daerah ini.
"Hingga saat ini belum ada instruksi apa pun soal penyaluran KIP sehingga tidak tahu Maluku kebagian program prioritas Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla tahap pertama atau berikutnya," kata Kadis Dikpora setempat, Saleh Thio, di Ambon, Senin.
Disdikpora Maluku, lanjutnya, mengikuti program KIP melalui pemberitaan media massa, tanpa ada kejelasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan.
"Kami masih menunggu instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan soal penyaluran KIP," tegas Saleh.
Karena itu, belum jelasnya realisasi program tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur Maluku, Said Assagaff di Ambon, pekan lalu.
"Kami harapkan saat Gubernur Said melaporkan perkembangan Maluku kepada Presiden Jokowi maupun Wapres JK dijadwalkan di Jakarta, ada kejelasan soal program KIP tersebut," ujar Saleh.
Karena itu, masyarakat di Maluku diimbau bersabar soal KPI , termasuk Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).
"Pastinya Gubernur Said telah mengetahui belum ada Juknis tiga program tersebut karena Dinas Kesehatan juga masih menunggunya," kata Saleh.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, mengemukakan, skema KIP tidak hanya untuk keluarga miskin tapi juga rentan miskin.
KIP juga akan menjangkau anak-anak yang berada di luar sekolah misalnya anak jalanan, dan anak putus sekolah, yatim piatu, dan difabel. "Dengan kartu ini kita mengimbau kepada sekolah untuk menerima kembali anak yang tidak bersekolah," ujarnya.
Agar anak-anak yang tidak mendapat pendidikan formal juga bisa mendapat pendidikan keterampilan, KIP ini akan berlaku untuk balai-balai latihan kerja.
Peluncuran kartu-kartu tersebut diharapkan terealisasi sebelum pemerintah menaikkan harga BBM. Ini dimaksudkan agar masyarakat kecil dapat tetap memenuhi kebutuhannya.
Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan, pada tahap awal, pemerintah membagikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu HP (SIM Card), KIP dan KIS kepada 1 juta keluarga kurang mampu.
"Keseluruhan program tersebut merupakan era baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, yaitu melalui kegiatan produktif berupa rekening simpanan, keberlanjutan pendidikan anak serta pemberian jaminan kesehatan yang lebih luas," katanya.
Pada tahap awal ini, pemerintah membagikan KIP kepada 157.943 anak usia sekolah dari satu juta keluarga kurang mampu tersebut.
Sementara itu, untuk Kartu Indonesia Sehat, pemerintah membagikannya kepada 4.451.508 individu, yang merupakan kepala dan anggota keluarga dari 1 juta keluarga kurang mampu.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Hingga saat ini belum ada instruksi apa pun soal penyaluran KIP sehingga tidak tahu Maluku kebagian program prioritas Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla tahap pertama atau berikutnya," kata Kadis Dikpora setempat, Saleh Thio, di Ambon, Senin.
Disdikpora Maluku, lanjutnya, mengikuti program KIP melalui pemberitaan media massa, tanpa ada kejelasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan.
"Kami masih menunggu instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan soal penyaluran KIP," tegas Saleh.
Karena itu, belum jelasnya realisasi program tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur Maluku, Said Assagaff di Ambon, pekan lalu.
"Kami harapkan saat Gubernur Said melaporkan perkembangan Maluku kepada Presiden Jokowi maupun Wapres JK dijadwalkan di Jakarta, ada kejelasan soal program KIP tersebut," ujar Saleh.
Karena itu, masyarakat di Maluku diimbau bersabar soal KPI , termasuk Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).
"Pastinya Gubernur Said telah mengetahui belum ada Juknis tiga program tersebut karena Dinas Kesehatan juga masih menunggunya," kata Saleh.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, mengemukakan, skema KIP tidak hanya untuk keluarga miskin tapi juga rentan miskin.
KIP juga akan menjangkau anak-anak yang berada di luar sekolah misalnya anak jalanan, dan anak putus sekolah, yatim piatu, dan difabel. "Dengan kartu ini kita mengimbau kepada sekolah untuk menerima kembali anak yang tidak bersekolah," ujarnya.
Agar anak-anak yang tidak mendapat pendidikan formal juga bisa mendapat pendidikan keterampilan, KIP ini akan berlaku untuk balai-balai latihan kerja.
Peluncuran kartu-kartu tersebut diharapkan terealisasi sebelum pemerintah menaikkan harga BBM. Ini dimaksudkan agar masyarakat kecil dapat tetap memenuhi kebutuhannya.
Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan, pada tahap awal, pemerintah membagikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu HP (SIM Card), KIP dan KIS kepada 1 juta keluarga kurang mampu.
"Keseluruhan program tersebut merupakan era baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, yaitu melalui kegiatan produktif berupa rekening simpanan, keberlanjutan pendidikan anak serta pemberian jaminan kesehatan yang lebih luas," katanya.
Pada tahap awal ini, pemerintah membagikan KIP kepada 157.943 anak usia sekolah dari satu juta keluarga kurang mampu tersebut.
Sementara itu, untuk Kartu Indonesia Sehat, pemerintah membagikannya kepada 4.451.508 individu, yang merupakan kepala dan anggota keluarga dari 1 juta keluarga kurang mampu.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014