Ternate (Antara Maluku) - Anggota DPD-RI asal Maluku Utara (Malut), Basri Salama meminta kepada pemerintah daerah (pemda) setempat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak jalan sendiri dalam memperjuangkan berbagai program pembangunan ke pemerintah pusat.
"Pemda di Malut selama ini ketika memperjuangkan program pembangunan yang akan didanai APBN langsung ke kementerian atau lembaga dan kurang melibatkan peran anggota DPD-RI dan DPR-RI asal Malut untuk memperjuangkan program itu," katanya di Ternate, Senin.
Akibatnya, kata Basri Salama, banyak program pembangunan yang diusulkan pemda di Malut untuk didanai APBN tidak diakomodir dan kalaupun diakomodir dananya terbatas, seperti untuk program kemaritiman tahun 2015, Malut hanya mendapat alokasi Rp1 miliar lebih.
Ia mengatakan, kalau pemda melibatkan anggota DPD-RI dan DPR-RI asal Malut dalam memperjuangkan program pembangunan untuk Malut yang didanai APBN, kemungkinan besar akan membuahkan hasil, terutama jika program itu sejalan dengan program pemerintah pusat di daerah.
Anggota DPD-RI dan DPR-RI akan memanfaatkan posisi dan perannya untuk memperjuangkan program tersebut, terutama ketika saat rapat kerja dengan kementerian atau lembaga terkait, tetapi jika anggota DPD-RI dan DPR-RI tidak dilibatkan bagaimana mungkin bisa membantu memperjuangkannya, ujar Basri Salama.
Menurut dia, pemda di Malut seharusnya tidak melihat anggota DPD-RI dan DPR-RI asal Malut yang ada di senayan dari sisi individu atau pribadinya, tetapi dari posisi dan kewenangan mereka sebagai anggota DPD-RI dan DPR-RI yang secara konstitusional bisa menggunakan posisi dan kewenangan itu untuk memperjuangakn kepentingan daerah asal pemilihannya.
Selama ini masyarakat di Malut sering menuding bahwa anggota DPD-RI dan DPR-RI asal Malut tidak mampu berbuat banyak untuk kepentingan daerahnya, padahal sebenarnya sudah berusaha memperjuangkannya namun kurang ada koordinasi dengan pemda di Malut.
"Bagaimana anggota DPD-RI dan DPR-RI bisa secara maksimal memperjuangkan program pembangunan untuk Malut, kalau pemda tidak menyampaikan atau mengkoordinasikan program pembangunan yang diusulkan ke pemerintah pusat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Pemda di Malut selama ini ketika memperjuangkan program pembangunan yang akan didanai APBN langsung ke kementerian atau lembaga dan kurang melibatkan peran anggota DPD-RI dan DPR-RI asal Malut untuk memperjuangkan program itu," katanya di Ternate, Senin.
Akibatnya, kata Basri Salama, banyak program pembangunan yang diusulkan pemda di Malut untuk didanai APBN tidak diakomodir dan kalaupun diakomodir dananya terbatas, seperti untuk program kemaritiman tahun 2015, Malut hanya mendapat alokasi Rp1 miliar lebih.
Ia mengatakan, kalau pemda melibatkan anggota DPD-RI dan DPR-RI asal Malut dalam memperjuangkan program pembangunan untuk Malut yang didanai APBN, kemungkinan besar akan membuahkan hasil, terutama jika program itu sejalan dengan program pemerintah pusat di daerah.
Anggota DPD-RI dan DPR-RI akan memanfaatkan posisi dan perannya untuk memperjuangkan program tersebut, terutama ketika saat rapat kerja dengan kementerian atau lembaga terkait, tetapi jika anggota DPD-RI dan DPR-RI tidak dilibatkan bagaimana mungkin bisa membantu memperjuangkannya, ujar Basri Salama.
Menurut dia, pemda di Malut seharusnya tidak melihat anggota DPD-RI dan DPR-RI asal Malut yang ada di senayan dari sisi individu atau pribadinya, tetapi dari posisi dan kewenangan mereka sebagai anggota DPD-RI dan DPR-RI yang secara konstitusional bisa menggunakan posisi dan kewenangan itu untuk memperjuangakn kepentingan daerah asal pemilihannya.
Selama ini masyarakat di Malut sering menuding bahwa anggota DPD-RI dan DPR-RI asal Malut tidak mampu berbuat banyak untuk kepentingan daerahnya, padahal sebenarnya sudah berusaha memperjuangkannya namun kurang ada koordinasi dengan pemda di Malut.
"Bagaimana anggota DPD-RI dan DPR-RI bisa secara maksimal memperjuangkan program pembangunan untuk Malut, kalau pemda tidak menyampaikan atau mengkoordinasikan program pembangunan yang diusulkan ke pemerintah pusat," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014