Jakarta (Antara Maluku) - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) M Nasser mengeluhkan fungsi dan kinerja dari komisi tersebut sering dianggap remeh oleh lembaga atau instansi lainnya dalam melaksanakan tugas.
"Kami merasa kurang dianggap, kami sering tidak mendapat suplai informasi dari lembaga-lembaga terkait, terutama KPK dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," kata M Nasser usai mendatangi acara diskusi terkait polemik calon Kapolri di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu.
Anggapan tersebut berdasarkan banyaknya arahan yang menyudutkan Kompolnas, karena memberi masukan calon Kepala Polri kepada presiden, yang calon tersebut masih bermasalah dengan hukum, terkait penetapan status tersangka Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Bagaimana kami bisa menyelidiki secara maksimal, jika data yang seharusnya kami terima tidak dikirim kepada Kompolnas, ini sudah tidak ada koordinasi, wajar jika kami tidak mengetahui rekeningnya bermasalah," keluhnya.
Tanggapan tersebut muncul setelah, pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Tjipta Lesmana berpendapat bahwa Kompolnas berusaha menjebak Presiden Joko Widodo dengan mencalonkan Budi Gunawan yang sudah terindikasi tersangka korupsi.
"Kompolnas ikut berdosa, kemungkinan itu untuk menjebak presiden," ujar Tjipta Lesmana.
Tjipta merasa banyak dari staf-staf Presiden Joko Widodo ingin membohonginya, karena masih banyaknya oknum yang mendukung presiden melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Sudah tercium banyak muatan politik, jangan-jangan itu adalah calon titipan? karena Budi juga pernah diajukan menjadi calon menteri tapi dicoret, kenapa bisa muncul lagi? Aneh," kata Tjipta kepada wartawan seusai diskusi.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Kami merasa kurang dianggap, kami sering tidak mendapat suplai informasi dari lembaga-lembaga terkait, terutama KPK dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," kata M Nasser usai mendatangi acara diskusi terkait polemik calon Kapolri di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu.
Anggapan tersebut berdasarkan banyaknya arahan yang menyudutkan Kompolnas, karena memberi masukan calon Kepala Polri kepada presiden, yang calon tersebut masih bermasalah dengan hukum, terkait penetapan status tersangka Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Bagaimana kami bisa menyelidiki secara maksimal, jika data yang seharusnya kami terima tidak dikirim kepada Kompolnas, ini sudah tidak ada koordinasi, wajar jika kami tidak mengetahui rekeningnya bermasalah," keluhnya.
Tanggapan tersebut muncul setelah, pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Tjipta Lesmana berpendapat bahwa Kompolnas berusaha menjebak Presiden Joko Widodo dengan mencalonkan Budi Gunawan yang sudah terindikasi tersangka korupsi.
"Kompolnas ikut berdosa, kemungkinan itu untuk menjebak presiden," ujar Tjipta Lesmana.
Tjipta merasa banyak dari staf-staf Presiden Joko Widodo ingin membohonginya, karena masih banyaknya oknum yang mendukung presiden melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Sudah tercium banyak muatan politik, jangan-jangan itu adalah calon titipan? karena Budi juga pernah diajukan menjadi calon menteri tapi dicoret, kenapa bisa muncul lagi? Aneh," kata Tjipta kepada wartawan seusai diskusi.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015