Ternate (Antara Maluku) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Indonesia Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, Maluku Utara (Malut) butuh perhatian penuh dari Pemerintah Pusat.
"Provinsi Seribu Pulau yang sebetulnya apabila dibangun dengan benar akan menjadi provinsi yang sangat indah, namun perlu juga adanya penambahan-penambahan anggaran guna untuk mempercepat pembangunan Provinsi Malut," katanya di Ternate, Senin.
Ia mengatakan, pembangunan yang mengarah kepada rakyat bisa segera dinikmati oleh rakyat, dan dirinya telah mengusulkan juga di daerah sini menjadi provinsi lumbung ikan, karena lumbung ikan inilah yang nantinya menjadikan provinsi ini semakin menjadi lebih maju.
Karena potensi ikanya sangat besar, kekayaan alamnya sangat besar, asal jangan salah kelola, kalau kelolanya bagus maka Provinsi ini akan bisa maju menyaingi Provinsi yang lain.
Menurut dia, untuk mengembangkan Provinsi Malut, terutama di Kota Ternate dan Tidore, idealnya semua komponen, baik pemerintah, pemangku kepentingan maupun masyarakat idealnya dapat bekerja sama, baik dibidang pengembangan perikanan, kepariwisataan dan kebudayaan.
"Saya dulu di sekolah belajar termasuk Kesultanan Ternate dan Tidore, ini juga yang harus dikembangkan, dibangun, kemudian `heritage` yang menjadi cagar budaya yang harus dilestarikan dengan melihat potensi wisata yang harus dikembangkan di sini," ujarnya.
Disentil soal "illegal fishing" yang setiap saat merajalela di laut Maluku Utara, mantan Kepala KSAL ini mengatakan, saat ini tengah menjadi program Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pengawasan di perairan perbatasan, meski diakui akhir-akhir ini "illegal fishing" marak diperbincangkan di media televisi maupun media cetak.
"Itu akan menjadi program pemerintah untuk mengamankan wilayah. Memang dari dulu tahapan terhadap masuknya pencuri-pencuri ikan, kekayaan dari kepulauan negara Indonesia sering terjadi, tapi sedikit demi sedikit akan mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk bisa diamankan, karena sekarang Pemerintah Pusat sudah membentuk yang namanya keamanan laut, dan akhir 2014 sampai 2015 itu sudah efektif," tuturnya.
Ia menambahkan, hal ini juga merupakan penambahan program dari visi Presiden Jokowi untuk memulai pembangunan maritim, sehingga Pemerintah juga akan membangun kapal patroli yang sebanyak-banyaknya untuk melakukan pengawasan hingga ke wilayah perbatasan.
"Keinginan presiden untuk membangun kapal patroli yang sebanyak-banyaknya nanti akan terus dikembangkan, sehingga bisa sampai di daerah perbatasan di Ternate," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Provinsi Seribu Pulau yang sebetulnya apabila dibangun dengan benar akan menjadi provinsi yang sangat indah, namun perlu juga adanya penambahan-penambahan anggaran guna untuk mempercepat pembangunan Provinsi Malut," katanya di Ternate, Senin.
Ia mengatakan, pembangunan yang mengarah kepada rakyat bisa segera dinikmati oleh rakyat, dan dirinya telah mengusulkan juga di daerah sini menjadi provinsi lumbung ikan, karena lumbung ikan inilah yang nantinya menjadikan provinsi ini semakin menjadi lebih maju.
Karena potensi ikanya sangat besar, kekayaan alamnya sangat besar, asal jangan salah kelola, kalau kelolanya bagus maka Provinsi ini akan bisa maju menyaingi Provinsi yang lain.
Menurut dia, untuk mengembangkan Provinsi Malut, terutama di Kota Ternate dan Tidore, idealnya semua komponen, baik pemerintah, pemangku kepentingan maupun masyarakat idealnya dapat bekerja sama, baik dibidang pengembangan perikanan, kepariwisataan dan kebudayaan.
"Saya dulu di sekolah belajar termasuk Kesultanan Ternate dan Tidore, ini juga yang harus dikembangkan, dibangun, kemudian `heritage` yang menjadi cagar budaya yang harus dilestarikan dengan melihat potensi wisata yang harus dikembangkan di sini," ujarnya.
Disentil soal "illegal fishing" yang setiap saat merajalela di laut Maluku Utara, mantan Kepala KSAL ini mengatakan, saat ini tengah menjadi program Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pengawasan di perairan perbatasan, meski diakui akhir-akhir ini "illegal fishing" marak diperbincangkan di media televisi maupun media cetak.
"Itu akan menjadi program pemerintah untuk mengamankan wilayah. Memang dari dulu tahapan terhadap masuknya pencuri-pencuri ikan, kekayaan dari kepulauan negara Indonesia sering terjadi, tapi sedikit demi sedikit akan mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk bisa diamankan, karena sekarang Pemerintah Pusat sudah membentuk yang namanya keamanan laut, dan akhir 2014 sampai 2015 itu sudah efektif," tuturnya.
Ia menambahkan, hal ini juga merupakan penambahan program dari visi Presiden Jokowi untuk memulai pembangunan maritim, sehingga Pemerintah juga akan membangun kapal patroli yang sebanyak-banyaknya untuk melakukan pengawasan hingga ke wilayah perbatasan.
"Keinginan presiden untuk membangun kapal patroli yang sebanyak-banyaknya nanti akan terus dikembangkan, sehingga bisa sampai di daerah perbatasan di Ternate," ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015