Ambon (Antara Maluku) - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Barat Daya (MBD) John James Kay menyatakan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan moratorium perizinan kapal ikan berukuran besar telah menguntungkan nelayan.
"Moratorium justru menguntungkan karena nelayan tradisional dapat lebih bebas melaut dan menangkap ikan di wilayah perairan sekitar desa mereka," katanya, ketika dihubungi dari Ambon, Kamis.
Dia menegaskan, sejak Menteri Susi mengeluarkan kebijakan moratorium perizinan kapal, jumlah kapal berukuran 30 gross ton tidak lagi terlihat melakukan aktivitas penangkapan di perairan MBD.
Sebelum moratorium banyak sekali kapal berukuran besar yang melakukan penangkapan, bahkan hingga memasuki wilayah perairan yang menjadi areal penangkapan nelayan tradisional.
Menurut John, sebelum moratorium, banyak kapal ikan berbendera asing maupun eks asing berbendera Indonesia yang hilir mudik melakukan aktivitas penangkapan ikan, jenis tuna, cakalang dan tatihu di perairan MBD, terutama sekitar selat antara Pulau Kisar yang selama ini terkenal sebagai ruaya tiga jenis ikan bernilai ekonomis di pasaraan dunia.
"Tetapi saat ini tidak ditemukan lagi kapal berukuran besar yang menangkap ikan di wilayah tersebut. Begitu pun kapal-kapal ikan milik nelayan asal Alor dan Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) maupun Bali yang terkenal sering melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan MBD juga semakin berkurang," katanya.
Selain itu, kebijakan Menteri Susi juga menguntungkan para nelayan kecil dan menengah karena dibebaskan dari biaya pengurusan perijinan kapal penangkap ikan dibawah 30 gross ton.
"Jadi tidak ada lagi pungutan saat nelayan mengurus perijinan kapal penangkap berukuran kecil," katanya.
Selain itu, tandasnya, para nelayan kecil di daerah juga juga dibebaskan dari berbagai pungutan hasil perikanan yang ditangkap atau dibudidaya selama ini.
John juga mengakui, selama ini nelayan tradisional di kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste dan Australia tersebut, menggunakan cara-cara tradisional serta peralatan sederhana dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan, sehingga tidak merusak habitat sumber daya perikanan.
"Hampir semua nelayan MBD melakukan penangkapan ikan dengan peralatan seadanya serta cara-cara tradisional, karena kebanyakan hasilnya untuk konsumsi keluarga serta dijual di pasaran lokal," katanya.
Dia berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan dibawah kepemimpinan Menteri Susi dapat mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pemberdayaan para nelayan di kabupaten tersebut di masa mendatang.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Moratorium justru menguntungkan karena nelayan tradisional dapat lebih bebas melaut dan menangkap ikan di wilayah perairan sekitar desa mereka," katanya, ketika dihubungi dari Ambon, Kamis.
Dia menegaskan, sejak Menteri Susi mengeluarkan kebijakan moratorium perizinan kapal, jumlah kapal berukuran 30 gross ton tidak lagi terlihat melakukan aktivitas penangkapan di perairan MBD.
Sebelum moratorium banyak sekali kapal berukuran besar yang melakukan penangkapan, bahkan hingga memasuki wilayah perairan yang menjadi areal penangkapan nelayan tradisional.
Menurut John, sebelum moratorium, banyak kapal ikan berbendera asing maupun eks asing berbendera Indonesia yang hilir mudik melakukan aktivitas penangkapan ikan, jenis tuna, cakalang dan tatihu di perairan MBD, terutama sekitar selat antara Pulau Kisar yang selama ini terkenal sebagai ruaya tiga jenis ikan bernilai ekonomis di pasaraan dunia.
"Tetapi saat ini tidak ditemukan lagi kapal berukuran besar yang menangkap ikan di wilayah tersebut. Begitu pun kapal-kapal ikan milik nelayan asal Alor dan Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) maupun Bali yang terkenal sering melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan MBD juga semakin berkurang," katanya.
Selain itu, kebijakan Menteri Susi juga menguntungkan para nelayan kecil dan menengah karena dibebaskan dari biaya pengurusan perijinan kapal penangkap ikan dibawah 30 gross ton.
"Jadi tidak ada lagi pungutan saat nelayan mengurus perijinan kapal penangkap berukuran kecil," katanya.
Selain itu, tandasnya, para nelayan kecil di daerah juga juga dibebaskan dari berbagai pungutan hasil perikanan yang ditangkap atau dibudidaya selama ini.
John juga mengakui, selama ini nelayan tradisional di kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste dan Australia tersebut, menggunakan cara-cara tradisional serta peralatan sederhana dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan, sehingga tidak merusak habitat sumber daya perikanan.
"Hampir semua nelayan MBD melakukan penangkapan ikan dengan peralatan seadanya serta cara-cara tradisional, karena kebanyakan hasilnya untuk konsumsi keluarga serta dijual di pasaran lokal," katanya.
Dia berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan dibawah kepemimpinan Menteri Susi dapat mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pemberdayaan para nelayan di kabupaten tersebut di masa mendatang.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015