Ambon (Antara Maluku) - Gubernur Maluku, Said Assagaff telah memperingatkan sembilan bupati dan dua wali kota agar mengantisipasi kerawanan musim hujan dengan bahaya banjir dan tanah longsor pada awal Mei hingga Agustus 2015.
"Peringatan tersebut karena Maluku termasuk nomor dua tertinggi rawan bencana se- Indonesia," kata Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, Kifly Wakanno, di Ambon, Rabu.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan indeks kerentanan bencana periode 2013-2018 menempatkan Maluku dalam skor 187 atau masuk dalam kelas risiko tinggi nomor dua setelah Provinsi Sulawesi Barat.
"Peringatan tersebut berkaitan bila musim hujan sering terjadi banjir dan longsor dengan korban, baik jiwa, rumah warga, fasilitas umum maupun sosial mengalami rusak berat/ringan hingga roboh," ujarnya.
Peringatan tersebut juga secara struktural telah disosialisasikan ke sembilan BPBD Kabupaten maupun dua Kota guna mengantisipasi kemungkinan terjadi bencana alam akibat musim hujan pada 2015.
"Kami pun menjalin koordinasi dengan Dinas/Lembaga teknis agar menyiapkan program maupun rencana aksi sekiranya terjadi bencana alam," kata Kifly.
Dia mengemukakan, BPBD juga telah menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) Unit Penanggulangan Bencana se-Maluku di Kota Ambon pada 19 - 20 Maret 2015.
Rakor dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi dari para pemangku kepentingan tentang berbagai kebijakan dan hendaknya membangun sinkronisasi program penanggulangan, baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui alur perencanaan yang sistematis.
"Kami pun telah menandatangani nota kesepahaman dalam rangka realisasi program bantuan teknis dan pelatihan (Technical Assitance and Training Teams - TATTs) di Ambon pada 19 Maret 2015," ujar Kifly.
Kerja sama selama dua tahun terhitung Oktober 2014 - September 2016 strategis untuk Maluku, mengingat karakteristik wilayah Maluku berupa kepulauan, yakni memiliki 1.304 pulau yang tersebar di sembilan kabupaten dan dua kota.
Selain itu, 92,4 persen dari wilayahnya yang seluas 705,645 Km2 merupakan laut.
"Bisa bayangkan keterbatasan penanggulangan bencana di Maluku, terutama daerah - daerah yang secara geografis letaknya berbatasan dengan negara tetangga," katanya.
Dia merujuk Kabupaten Kepulauan Aru yang secara geografis berbatasan dengan Australia, sedangkan Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD) dekat Timor Leste.
"Jadi penanggulangan bencana di Maluku terhambat karakteristik wilayah, di samping keterbatasan fasilitas maupun kemampuan sumber daya manusia (SDM)," tegas Kifly.
Maluku termasuk enam Provinsi yang menjadi sasaran program TATTs bersama Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Peringatan tersebut karena Maluku termasuk nomor dua tertinggi rawan bencana se- Indonesia," kata Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, Kifly Wakanno, di Ambon, Rabu.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan indeks kerentanan bencana periode 2013-2018 menempatkan Maluku dalam skor 187 atau masuk dalam kelas risiko tinggi nomor dua setelah Provinsi Sulawesi Barat.
"Peringatan tersebut berkaitan bila musim hujan sering terjadi banjir dan longsor dengan korban, baik jiwa, rumah warga, fasilitas umum maupun sosial mengalami rusak berat/ringan hingga roboh," ujarnya.
Peringatan tersebut juga secara struktural telah disosialisasikan ke sembilan BPBD Kabupaten maupun dua Kota guna mengantisipasi kemungkinan terjadi bencana alam akibat musim hujan pada 2015.
"Kami pun menjalin koordinasi dengan Dinas/Lembaga teknis agar menyiapkan program maupun rencana aksi sekiranya terjadi bencana alam," kata Kifly.
Dia mengemukakan, BPBD juga telah menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) Unit Penanggulangan Bencana se-Maluku di Kota Ambon pada 19 - 20 Maret 2015.
Rakor dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi dari para pemangku kepentingan tentang berbagai kebijakan dan hendaknya membangun sinkronisasi program penanggulangan, baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui alur perencanaan yang sistematis.
"Kami pun telah menandatangani nota kesepahaman dalam rangka realisasi program bantuan teknis dan pelatihan (Technical Assitance and Training Teams - TATTs) di Ambon pada 19 Maret 2015," ujar Kifly.
Kerja sama selama dua tahun terhitung Oktober 2014 - September 2016 strategis untuk Maluku, mengingat karakteristik wilayah Maluku berupa kepulauan, yakni memiliki 1.304 pulau yang tersebar di sembilan kabupaten dan dua kota.
Selain itu, 92,4 persen dari wilayahnya yang seluas 705,645 Km2 merupakan laut.
"Bisa bayangkan keterbatasan penanggulangan bencana di Maluku, terutama daerah - daerah yang secara geografis letaknya berbatasan dengan negara tetangga," katanya.
Dia merujuk Kabupaten Kepulauan Aru yang secara geografis berbatasan dengan Australia, sedangkan Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD) dekat Timor Leste.
"Jadi penanggulangan bencana di Maluku terhambat karakteristik wilayah, di samping keterbatasan fasilitas maupun kemampuan sumber daya manusia (SDM)," tegas Kifly.
Maluku termasuk enam Provinsi yang menjadi sasaran program TATTs bersama Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015