Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan Advokasi Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan pada SMA Negeri 9 Maluku Tengah di Kecamatan Tehoru.
"Ini sesuai amanat UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 48 ayat 1 (b) Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan kehidupan berkeluarga," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Maluku Tengah Abdul Latif Key di Masohi, Kamis
Menurut dia Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan Kependudukan, KB dan pengendalian penduduk ke dalam beberapa mata pelajaran dan atau muatan lokal khusus Kependudukan.
"Disamping itu juga penerapan pendidikan Kependudukan melalui berbagai kegiatan kesiswaan dan bimbingan konseling," ujarnya.
Ia menjelaskan dinamika kependudukan dan pembangunan keluarga yang berkembang saat ini di masyarakat memberikan dampak yang besar mulai dari disparitas pembangunan antar wilayah, persebaran penduduk tidak merata, tantangan bonus demografi 2025-2045.
"Sementara disisi yang lain juga banyak muncul masalah pembangunan keluarga seperti pernikahan dini, ibu hamil, peran ayah, stunting, masalah remaja dan lansia," katanya.
Oleh karena itu, lanjutnya, bahwa pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai regulasi yang sudah ditetapkan melaksanakan sinkronisasi kerjasama pendidikan kependudukan pada lembaga pendidikan formal pada tingkat satuan pendidikan SD, SLTP, SLTA/sederajat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang isu-isu kependudukan dan pembangunan keluarga.
Selain itu Dinas Pengendalian Penduduk dan KB juga menginisiasi pembentukan Pojok Kependudukan dalam konteks Sekolah Siaga Kependudukan berupa area khusus di sekolah yang akan berfungsi sebagai pusat informasi dan pembelajaran mengenai isu-isu kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dengan menyerahkan sejumlah buku paket panduan pendidikan kependudukan yang akan dijadikan sebagai bahan materi dalam proses belajar untuk meningkatkan literasi kependudukan.
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2025