Pemkot Ambon kerahkan tangki air atasi krisis air bersih di Batu Merah

Ambon (ANTARA) -

Pemerintah Kota Ambon, Maluku mengerahkan sebanyak empat mobil tangki air untuk membantu warga di wilayah Karang Panjang, Batu Merah, dan Pandan Kasturi yang sejak lebih dari sebulan terakhir mengalami krisis air bersih akibat gangguan layanan di konsesi PT DSA.

“Untuk sementara Pemkot Ambon menyalurkan air bersih gratis melalui empat tangki ke sejumlah wilayah terdampak. Meski belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan warga, langkah tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat hingga jaringan kembali normal,” kata Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena, di Ambon, Kamis.

Wali mengatakan kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena air bersih tak lagi mengalir ke permukiman dan pasar di kawasan terdampak. Ia menegaskan pemerintah dan pihak swasta yang mengelola layanan air bersih wajib bertanggung jawab dan memastikan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.

“Semua pihak harus punya konsep pelayanan berkelanjutan. Maintenance, perbaikan, hingga peremajaan peralatan termasuk pompa harus dilakukan secara rutin,” ujarnya.

Ia meminta PT DSA segera mengambil langkah perbaikan jaringan air dan memastikan distribusi kembali normal. Bila tidak, Pemkot Ambon akan mengambil langkah hukum karena menilai perusahaan tidak menjalankan pelayanan publik secara baik.

Pemkot Ambon berharap dengan menyalurkan air bersih gratis melalui empat tangki ke sejumlah wilayah terdampak tersebut, dapat meringankan beban masyarakat hingga jaringan kembali normal.

“Kami berharap ke depan pengelolaan air bersih di wilayah-wilayah itu bisa ditangani langsung oleh Pemkot Ambon. Jika ditangani pemerintah, kami pastikan bisa dikelola dengan lebih baik,” ucapnya.

Di sisi lain, pemkot mengimbau masyarakat untuk melaporkan mengenai wilayah yang paling terdampak untuk memastikan distribusi tangki air tetap tepat sasaran.

Pemkot Ambon menilai krisis ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola sumber air dan menata ulang pembagian wilayah layanan antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga pengelola lainnya. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan agar kejadian serupa tidak berulang, terutama pada wilayah padat penduduk dan area vital seperti pasar.