Ternate (Antara Maluku) - Legislator di DPD-RI asal Maluku Utara (Malut) Suryati Armaiyn meminta perempuan di daerahnya itu untuk ikut bertarung di pilkada yang akan digelar di delapan kabupaten/kota pada Desember mendatang.
"Banyak perempuan di Malut yang layak menjadi kepala daerah. Karena itu mereka harus memanfaatkan pilkada di delapan kabupaten/kota untuk ikut bertarung, baik sebagai bupati atau wali kota maupun wakil bupati/wakil wali kota," katanya ketika dihubungi dari Ternate, Selasa, terkait peringatan hari Kartini 21 April 2015.
Menurut dia, perempuan di Malut selama ini belum pernah ada yang menjadi kepala daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dan itu bukan karena perempuan di Malut tidak layak menjadi kepala daerah, tetapi karena tidak diberi kesempatan.
Parpol di Malut, kata Suryati Armaiyn, selama ini dalam setiap penetapan calon kepala daerah hanya memprioritaskan kaum pria dan tidak pernah memberi kesempatan kepada kau perempuan, walaupun parpol mengetahui bahwa banyak perempuan di daerah ini yang layak diusung menjadi calon kepala daerah.
"Pada pelaksanaan pilkada serentak Desember mendatang di delapan kabupaten/kota di Malut, parpol diharapkan mulai membuka kesempatan kepada perempuan untuk diusung menjadi bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota," katanya.
Ia mengatakan, calon kepala daerah dari perempuan tidak menuntup kemungkinan akan meraih dukungan luas dari masyarakat dan itu bisa dilihat dalam pilkada di sejumlah daerah di Indonesia yang dimenangi calon perempuan, seperti Kota Surabaya.
Pelaksanaan pemilu legislatif 2014, kata Suryati Armaiyn, juga menjadi bukti banyaknya dukungan masyarakat Malut terhadap perempuan ditandai dengan perolehan suara perempuan yang cukup signifikan dibandingkan dengan caleg pria, baik untuk DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi maupun di DPR-RI dan DPD-RI.
Ia menambahkan, kaum perempuan di Malut yang sukses mengembangkan karier diberbagai bidang, baik politik, birokrasi, dunia usah maupun organisasi kemasyarakatan harus tetap menempatkan dirinya sebagai figur perempuan sebagaimana yang ditentukan dalam syariat agama dan norma budaya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Banyak perempuan di Malut yang layak menjadi kepala daerah. Karena itu mereka harus memanfaatkan pilkada di delapan kabupaten/kota untuk ikut bertarung, baik sebagai bupati atau wali kota maupun wakil bupati/wakil wali kota," katanya ketika dihubungi dari Ternate, Selasa, terkait peringatan hari Kartini 21 April 2015.
Menurut dia, perempuan di Malut selama ini belum pernah ada yang menjadi kepala daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dan itu bukan karena perempuan di Malut tidak layak menjadi kepala daerah, tetapi karena tidak diberi kesempatan.
Parpol di Malut, kata Suryati Armaiyn, selama ini dalam setiap penetapan calon kepala daerah hanya memprioritaskan kaum pria dan tidak pernah memberi kesempatan kepada kau perempuan, walaupun parpol mengetahui bahwa banyak perempuan di daerah ini yang layak diusung menjadi calon kepala daerah.
"Pada pelaksanaan pilkada serentak Desember mendatang di delapan kabupaten/kota di Malut, parpol diharapkan mulai membuka kesempatan kepada perempuan untuk diusung menjadi bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota," katanya.
Ia mengatakan, calon kepala daerah dari perempuan tidak menuntup kemungkinan akan meraih dukungan luas dari masyarakat dan itu bisa dilihat dalam pilkada di sejumlah daerah di Indonesia yang dimenangi calon perempuan, seperti Kota Surabaya.
Pelaksanaan pemilu legislatif 2014, kata Suryati Armaiyn, juga menjadi bukti banyaknya dukungan masyarakat Malut terhadap perempuan ditandai dengan perolehan suara perempuan yang cukup signifikan dibandingkan dengan caleg pria, baik untuk DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi maupun di DPR-RI dan DPD-RI.
Ia menambahkan, kaum perempuan di Malut yang sukses mengembangkan karier diberbagai bidang, baik politik, birokrasi, dunia usah maupun organisasi kemasyarakatan harus tetap menempatkan dirinya sebagai figur perempuan sebagaimana yang ditentukan dalam syariat agama dan norma budaya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015