![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://ambon.antaranews.com/berita/28241/perempuan-pesisir-maluku-jangan-jadi-penonton-lin&media=https://img.antaranews.com/cache/1200x800/no-image.jpg&description=Perempuan Pesisir Maluku Jangan Jadi "penonton" LIN){kind=link}
Ambon (Antara Maluku) - Para perempuan yang menempati pesisir pantai di Maluku jangan hanya menjadi "penonton" saat daerah ini direalisasikan pemerintah pusat menjadi Lumbung Ikan Nasional (LIN).
Anggota DPR/MPR - RI asal Maluku, Mercy Barends, di Ambon, Sabtu, mengatakan, perlu disiapkan perempuan pesisir agar saat Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan Maluku sebagai LIN, mereka bisa berperan mengelola potensi sumber daya hayati laut untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
"Jadi pemangku kepentingan di Maluku, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota hendaknya telah menyiapkan program untuk meningkatkan kapasitas perempuan pesisir sehingga nantinya tidak menjadi `penonton` saat LIN direalisasikan," ujarnya.
Legislator dari PDI Perjuangan itu merujuk laut Maluku yang sekitar 92,4 persen dari wilayahnya seluas 581.376 KM2 itu memiliki potensi lestari ikan sebanyak 1,64 juta ton/tahun dengan 780 spesies biota laut tersebut bernilai ekonomis itu wajar dijadikan LIN.
Potensi sumber daya hayati laut itu pun belum termasuk udang, rumput laut, mutiara dan lainnya yang ternyata menarik minat investor, terutama asing.
Begitu pun data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dari lebih dari 6.000 unit kapal penangkap ikan yang beroperasi di Indonesia sekitar 50 persen melakukan penangkapan di laut Maluku.
"Saya optimistis dengan Maluku yang memiliki tiga daerah penangkapan yakni laut Banda, Maluku, dan Arafuru dengan kontribusi besar bagi produksi ikan nasional itu direalisasikan pemerintah pusat menjadi LIN, sehingga perempuan harus berkontribusi untuk mengelolanya" katanya.
Karena itu, dia yang melaksanakan reses di daerah pemilihan (Dapil) Maluku bekerjasama dengan LSM Gasira menyelenggarakan sosialisasi empat pilar kebangsaan di Ambon pada 2 Mei 2015 mengusung thema "reposisi peran perempuan dalam implementasi konsep tol laut, poros maritim dan LIN".
"Saya menyelenggarakan sosialisasi ini untuk ketiga kalinya dengan sasaran perempuan agar bisa diserap berbagai masukan agar menjadi pertimbangan guna diperjuangkan menjadi program pemberdayaan melalui Kementerian/Badan teknis," tegas Mercy.
Dia juga memandang perlu mempersiapkan perempuan pesisir Maluku menghadapi diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) agar tidak tergusur pemodal besar, terutama dari luar negeri.
"Saat MEA diberlakukan, maka tidak ada batas bagi pengusaha asing untuk berinvestasi di Maluku dengan mengerahkan peralatan canggih sehingga perempuan pesisir harus diberdayakan agar tidak menjadi `penonton` di rumah sendiri," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
Anggota DPR/MPR - RI asal Maluku, Mercy Barends, di Ambon, Sabtu, mengatakan, perlu disiapkan perempuan pesisir agar saat Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan Maluku sebagai LIN, mereka bisa berperan mengelola potensi sumber daya hayati laut untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
"Jadi pemangku kepentingan di Maluku, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota hendaknya telah menyiapkan program untuk meningkatkan kapasitas perempuan pesisir sehingga nantinya tidak menjadi `penonton` saat LIN direalisasikan," ujarnya.
Legislator dari PDI Perjuangan itu merujuk laut Maluku yang sekitar 92,4 persen dari wilayahnya seluas 581.376 KM2 itu memiliki potensi lestari ikan sebanyak 1,64 juta ton/tahun dengan 780 spesies biota laut tersebut bernilai ekonomis itu wajar dijadikan LIN.
Potensi sumber daya hayati laut itu pun belum termasuk udang, rumput laut, mutiara dan lainnya yang ternyata menarik minat investor, terutama asing.
Begitu pun data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dari lebih dari 6.000 unit kapal penangkap ikan yang beroperasi di Indonesia sekitar 50 persen melakukan penangkapan di laut Maluku.
"Saya optimistis dengan Maluku yang memiliki tiga daerah penangkapan yakni laut Banda, Maluku, dan Arafuru dengan kontribusi besar bagi produksi ikan nasional itu direalisasikan pemerintah pusat menjadi LIN, sehingga perempuan harus berkontribusi untuk mengelolanya" katanya.
Karena itu, dia yang melaksanakan reses di daerah pemilihan (Dapil) Maluku bekerjasama dengan LSM Gasira menyelenggarakan sosialisasi empat pilar kebangsaan di Ambon pada 2 Mei 2015 mengusung thema "reposisi peran perempuan dalam implementasi konsep tol laut, poros maritim dan LIN".
"Saya menyelenggarakan sosialisasi ini untuk ketiga kalinya dengan sasaran perempuan agar bisa diserap berbagai masukan agar menjadi pertimbangan guna diperjuangkan menjadi program pemberdayaan melalui Kementerian/Badan teknis," tegas Mercy.
Dia juga memandang perlu mempersiapkan perempuan pesisir Maluku menghadapi diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) agar tidak tergusur pemodal besar, terutama dari luar negeri.
"Saat MEA diberlakukan, maka tidak ada batas bagi pengusaha asing untuk berinvestasi di Maluku dengan mengerahkan peralatan canggih sehingga perempuan pesisir harus diberdayakan agar tidak menjadi `penonton` di rumah sendiri," ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015